Gerindra Setuju Revisi UU: KPK itu Siapa Sih?

Desmond Junaidi Mahesa Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Badan Legislasi DPR mengusulkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR. Rencana revisi UU antirasuah itu akan dibacakan dalam sidang paripurna hari ini, Kamis (5/9).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan prinsipnya Fraksi Gerindra setuju untuk dilakukan revisi UU KPK asal tidak melemahkan.

"Ada laporan ke saya (akan ada revisi UU KPK), makanya saya bilang sama orang yang di Baleg, ya silakan kalau (revisi UU KPK) ini menjadi urgensi. Ya pada dasarnya (asal) tidak melemahkan KPK," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Desmond, penentuan sebuah UU direvisi atau tidak adalah wewenang DPR dan pemerintah. Sehingga, kata dia, KPK tidak bisa menolak karena lembaga antikorupsi itu adalah bagian dari pelaksanaan UU.

"KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang, ini kan yang aneh. KPK menolak, (tapi) mereka bukan pembuat undang-undang. Masa pelaksana undang-undang menolak. Pemerintah dan DPR-lah yang punya kapasitas melihat," ujar Desmond.

"Misalnya kemarin, pimpinan redaksi kalian ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi ada mengkritik KPK tentang penahanan OTT itu, itu harus dievaluasi lagi," imbuhnya.

Terkait substansi yang direvisi, Desmond menjelaskan salah satunya yaitu terkait dengan penyadapan harus izin dari dewan pengawas KPK. Untuk saat ini memang tidak ada struktur di internal KPK terkait dewan pengawas, yang ada hanya penasihat KPK. Desmond pun tak bisa berandai-andai terkait apakah nantinya penasihat itu akan dialihfungsikan menjadi dewan pengawas KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa saat menjawab pertanyaan wartawan Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Pertanyaannya hari ini ada pengawas KPK nggak di sana? Penasihat dan pengawas itu akan kita konkretkan, akan kita clear-kan lebih konkret yang menunjuk siapa. Ini yang nanti akan kita rumuskan saat debat di parlemen, maka kami juga Fraksi Gerindra minta masukan kepada siapa pun tentang yang paling layak menjadi pengawas KPK itu siapa," tutup Desmond.

Usulan terkait pembentukan dewan pengawas KPK memang pernah disampaikan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari mengusulkan agar dewan pengawas KPK dijabat oleh para tokoh agama.