Jenderal Tua Pendulang Suara

Ilustrasi Lipsus kumparan: Tentara Mencari Kerja. Foto: Herun Ricky/kumparan

“Ngapain lu, cuma main golf!”

Teguran Ruhut Sitompul itu masih menggantung dalam ingatan kakaknya, Iskandar Sitompul. Saat itu, pertengahan 2017, sudah lewat dua tahun Iskandar menjalani masa pensiun dari TNI AL dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Sehari-hari ia lebih sibuk mengurusi bakti sosial melalui klub golf yang diikutinya.

Badan Iskandar masih tegap, kalau berjalan langkahnya ringan, dan bicaranya pun lancar. Komunikasi dengan relasi semasa aktif sebagai tentara pun masih terjalin baik. Sayang kalau hanya disia-siakan.

Laksamana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul. Foto: Johanes Hutabarat/kumparan

Teguran Ruhut untuk sang kakak bukan tanpa tujuan. Ia ingin menggaet Iskandar masuk dunia politik. Sebab, walau kakaknya itu sudah pensiun, pengalaman sebagai tentara lelaki kelahiran 22 Juni 1957 tersebut sangat berguna bagi tim pemenangan.

Ruhut sendiri sudah bergabung dengan Bravo 5—tim pemenangan calon presiden Joko Widodo yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan, pensiunan jenderal TNI yang kini menjabat Menko Maritim di kabinet Jokowi.

Gayung bersambut. Akhir 2017, Iskandar sering berkumpul dengan rekannya, Mayjen (Purn) Andogo Wiradi dan Letjen (Purn) Eko Wiratmoko. Andogo adalah adik kelas Iskandar, satu angkatan di bawahnya semasa pendidikan Akademi Militer, yakni angkatan 1981. Sementara Eko Akmil angkatan 1982.

Andago dan Eko yang sama-sama sudah pensiun, sudah bergelut lebih dulu dalam politik dari Iskandar. Andogo sempat duduk sebagai Deputi V Analisis Strategis Kantor Staf Presiden semasa Luhut menjabat Kepala KSP. Sedangkan Eko sudah mengecap pengalaman politiknya sebagai Koordinator Bidang Politik Partai Golkar sewaktu partai itu diketuai oleh Setya Novanto.

Luhut sendiri sebenarnya bukan orang asing bagi Iskandar. “Kami kan sama LBP (Luhut Binsar Panjaitan) itu suka kumpul-kumpul,” kata Iskandar ketika berbincang dengan kumparan di Memories Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

Kumpul-kumpul tiga pensiunan jenderal itu lantas berakhir dengan pembentukan tim pemenangan baru di bawah Luhut Binsar Panjaitan. Eko Wiratmoko duduk sebagai formatur tim. Mereka merancang ‘perang darat’ untuk Pilpres 2019.

Di kemudian hari, tim itu dinamai Cakra 19.

Tim Cakra 19. Foto: Dok. Iskandar Sitompul

“Tim Cakra terbentuk 2017. Saya gabung Januari 2018. Tapi pada saat penyusunan kerangka-kerangka, saya tahu semua,” kata Iskandar.

Tim Cakra tak sembarangan merekrut anggota. Anggota inti diisi oleh mantan perwira tinggi, mayoritas pensiunan tentara berpangkat jenderal.

Mereka antara lain mantan Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, Eko Wiratmoko, Andogo Wiradi, dan Iskandar sendiri.

Tugas mereka mengoordinasi penggalangan suara di 20 wilayah. Di wilayah-wilayah itu, perolehan suara Jokowi tak signifikan pada Pemilu 2014. Itu sebabnya, peran para pensiunan jenderal jadi signifikan. Mereka punya bekal penting—penguasaan kerja teritorial dan relasi sesama purnawirawan.

Iskandar sendiri mendekati purnawirawan jenderal dari Angkatan Laut seperti mantan Kepala Staf AL Jenderal (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh dan Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi.

“Saya bilang, ‘Bapak, tolong turun gunung, Pak. Ini harus dua periode, Pak,’” kata Iskandar.

Anggota lain juga menjangkau para purnawirawan sesuai matra mereka saat masih menjadi tentara. Gerilya mereka berhasil menggaet purnawirawan di kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono yang kini berada di Partai Berkarya bentukan Tommy Soeharto.

Mayjen (Purn)Muchdi Purwoprandjono. Foto: AFP/ADEK BERRY

“Tim koordinator Angkatan Darat saya bilang hebat. Menurut saya, ya kalau memang orang itu bisa merubah (haluan politik), kenapa tidak kita terima?” kata Iskandar.

Puncaknya, berlangsunglah acara deklarasi dukungan Jenderal TNI-Polri pada Senin (10/2) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada acara yang dihadiri langsung oleh Jokowi itu, sederet nama beken di dunia militer menyatakan dukungan untuk sang petahana.

Mulai mantan Kepala Staf AD Jenderal (Purn) Wismoyo Aris Munandar, mantan Kepala Staf AD Subagyo Hadi Siswoyo, sampai Mantan Danjen Kopassus Muchdi Pr. Sementara dari lingkaran Kepolisian hadir Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar dan Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti.

Sejumlah purnawirawan medeklarasikan dukungan untuk Jokowi- Ma'ruf Amin di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10 Februari 2019. Foto: ANTARA/Wahyu Putro A

Dukungan para purnawirawan itu diyakini bakal terus menggelinding hingga mendongkrak perolehan suara Jokowi. Sebab, menurut Iskandar, pensiunan jenderal dengan reputasi mentereng bisa memengaruhi pilihan mantan anak buahnya.

“(Keberadaan purnawirawan jenderal) paling tidak membantu elektabilitas. Pasti itu,” kata Iskandar, optimistis

Presiden Jokowi (tengah, berjas hitam) didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Mulyono berfoto bersama ribuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) pada Apel Besar Babinsa di Hanggar KF-X PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Foto: ANTARA/M Agung Rajasa

Cakra 19 tak bekerja sendiri. Luhut sudah membentuk tim lain, yakni Bravo 5 yang diketuai Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Tim ini beranggotakan rekan satu angkatan Luhut semasa di Akmil, yakni angkatan 1970, juga angkatan setelahnya yang tak terpaut jauh.

Bravo 5 sudah menguji keberhasilan operasinya memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. Sama seperti Cakra 19, Bravo 5 merupakan mesin pemenangan yang digunakan untuk perang darat. Tugasnya adalah langsung mendekati masyarakat.

Fachrul Razi mengingat, pada 2014 Luhut mengundangnya untuk ikut Bravo 5. Luhut adalah teman seangkatan Fachrul ketika lulus dari Akmil pada 1970. Fachrul juga komisaris di PT Toba Sejahtera Group, perusahaan milik Luhut.

Selain Fachrul, Luhut juga merekrut adik kelasnya semasa di Akmil, yakni eks Kepala Staf Umum TNI, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy.

Menjelang Pilpres 2019, jumlah keanggotaan inti Bravo 5 semakin membesar, mencapai 20 orang.

Pertemuan di Markas Bravo 5 di Jakarta. Foto: Ferio Pristiawan/kumparan

Fachrul menyatakan, Bravo 5 berkoordinasi dengan Cakra 19, dan melengkapi kekurangan yang dimiliki masing-masing tim.

“Kalau jaringan, kami sudah bangun lama. Tapi kalau di bidang pengetahuan tentang tentang struktural atau intelijen kekinian, mungkin mereka (Cakra 19) punya lebih fresh. Kami saling dukung itu,” kata Fachrul.

Kini tim Bravo 5 dan Cakra 19 memiliki target memenangkan suara Jokowi-Ma’ruf Amin di Pulau Jawa. Konsentrasi mereka belakangan lebih fokus di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Jendral (Purn) Djoko Santoso (kanan) dan Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno (kiri). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Tim bertabur bintang juga ada di kubu seberang. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak luput merekrut jenderal tua. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bahkan diketuai oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso.

Beberapa nama purnawirawan jenderal dalam tim sukses Prabowo antara lain Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah), Mayjen (Purn) Glenny Kairupan selaku Direktur Penggalangan, Letjen (Purn) Yayat Sudrajat sebagai Direktur Pengamanan dan Pengawasan, Laksda (Purn) Moekhlas Sidik selaku anggota Dewan Pengarah, Mayjen (Purn) Arifin Seman sebagai Direktur Monitoring, Analisa, dan Advokasi, Mayjen (Purn) Judi Magio Yusuf selaku Wakil Ketua, dan Brigjen (Purn) Anwar Ende selaku Wakil Sekretaris.

Selain itu, ada pula perwira tinggi angkatan 60-an seperti Letnan Jenderal TNI (Purn) Yunus Yosfiah yang menjabat Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN.

Tedjo Edhy mengatakan, tugas mereka ialah menggalang dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, para purnawirawan diunggulkan karena menguasai taktik dan strategi secara teritori. “Kami punya pengalaman tugas.”

Berbeda dengan Tim Luhut yang melakukan operasi terpusat, purnawirawan di kubu Prabowo memimpin penggalangan suara di tingkat daerah. Pengerahan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan karakteristik wilayah pemenangan.

“Tergantung wilayah. Enggak semuanya cocok dipegang militer. Ada seperti NTB, ya lebih cocok kiai-kiai,” kata Tedjo kepada kumparan, Kamis (14/2).

Menurut Tedjo, pengerahan purnawirawan jenderal pada mesin pemenangan calon presiden merupakan hal penting. Purnawirawan memiliki kemampuan mumpuni dalam merancang strategi, mengatur logistik, mengerahkan pasukan, hingga soal intelijen. Bagaimanapun, mereka pernah memimpin pasukan dengan disiplin tinggi.

Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno. Foto: Johanes Hutabarat/kumparan

Tedjo sempat menjadi Menteri Politik Hukum dan Keamanan pada periode pertama Jokowi menjabat. Pada 2015, ia masuk daftar reshuffle kabinet. Ia lantas keluar dari partai yang menaunginya, Nasdem.

Pada 2016, Tedjo bergabung dalam pembentukan Partai Berkarya bersama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Ketika partai ini bergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandi, Tedjo ikut dalam deretan jenderal pendukung mereka.

Prabowo saat menerima para purnawirawan TNI/Polri di Hambalang. Foto: dok. Tim Prabowo-Sandi

Menurut Tedjo, di Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, tidak hanya para jenderal yang menjadi bagian dari mesin pemenangan. Ada pula purnawirawan TNI tingkat menengah dan bawah yang tergabung dalam organisasi sayap Partai Gerindra, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR).

PPIR diisi mantan anak buah Prabowo saat bertugas di Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/ Kujang II, termasuk Direktur Eksekutif BPN, yakni Brigjen (Purn) Musa Bangun. Sayap PPIR menyebar sampai perwakilan partai tingkat cabang.

Anggota PPIR mayoritas bukan berlatar jenderal, namun pensiunan perwira pertama dan menengah. Menurut Musa, anggota PIPR memiliki ketekunan dan pengalaman lebih segar untuk melakukan operasi penggalangan suara.

Beberapa anggota PPIR pernah bekerja langsung dengan Prabowo, sehingga memiliki loyalitas tinggi. Bekal ini bakal menjadi senjata ampuh bagi mereka di lapangan. Mereka tak pandang bulu mendekati siapa pun.

“Kita menuntut one man one vote, berarti setiap rakyat punya hak suara yang sama. Maka siapa pun harus kita dekati,” ucap Musa.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengakui purnawirawan memiliki kemampuan mumpuni untuk mendulang suara. Mereka memiliki kapasitas, strategi dan taktik, serta jejaring kuat untuk mengorganisir dukungan.

Tapi keunggulan para purnawirawan ini sekaligus menjadi kritik bagi partai politik. Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, menganggap pengerahan purnawirawan terjadi karena ketidakmampuan parpol untuk memobilisasi massa.

Haris khawatir jika purnawirawan nantinya kebablasan mengurus pemenangan hingga mencari dana pemenangan. “Mereka punya akses ke orang-orang kaya yang punya uang, atau orang-orang kaya itu mungkin pernah punya utang jasa sama dia,” kata Haris.

Kekhawatiran itu sudah tentu belum jadi prioritas kedua kubu. Kini bagi mereka, yang penting menang dulu.