Kena OTT KPK, Eni Saragih Batal Nyaleg dan Dinonaktifkan dari Golkar

Eni Maulani Saragih Ditahan KPK. (Foto: Helmi Afandi/kumparan )

Nasib Wakil Ketua Komisi VII DPR RI asal Golkar Eni Maulani Saragih yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus suap nampaknya semakin berat. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, niat Eni untuk maju di Pileg 2019 juga tak bisa dilanjutkan.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrick mengungkapkan Eni sempat masuk dalam daftar bacaleg yang akan didaftarkan. Namun, setelah terjerat OTT namanya kemudian dicoret dalam daftar.

"Dia (Eni) tahapanya sampai orientasi, baru terdaftar kemudian kita membagi dalam dapil-dapil. Sudah ada (dalam daftar), tetapi saat kita menentukan itu dan terjerat kasus dengan itu, dia otomatis namanya hilang enggak ada," kata Lodewijk di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).

Ia menegaskan, sejak awal Partai Golkar tak akan mencalonkan narapidana, apalagi yang tersandung kasus korupsi. Terlebih, partainya memiliki slogan "Golkar Bersih".

"Kita punya tagline Golkar bersih ya. Kita harus konsisten dong ke situ. Kedua dia sudah menandatangani pakta integritas sebagai pengurus bahwa dia tidak korupsi, tidak boleh ikut terlibat dalam terorisme semua, narkoba, itu ada," jelasnya.

Golkar serahkan dokumen ke KPU (Foto: Soejono Saragih/kumparan)

Selain dicoret dari daftar nama-nama bacaleg, Eni juga dihukum dengan dinonaktifkan dari Partai Golkar.

"Ketua Fraksi Partai Golkar telah mengeluarkan edaran yang melarang anggota fraksi Partai Golkar untuk melaksanakan korupsi ataupun sifatnya yang dikatakan bahwa itu sebagai tindakan yang koruptif tidak ada. Jadi itu yang dilanggar ya konsekuensinya kita nonaktifkan," jelas Lodewijk.

Seperti diketahui, Eni diduga telah menerima suap Rp 4,8 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga uang itu merupakan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1 berkapasitas 600 MW.