Macron Adakan Debat Publik Demi Hentikan Aksi Rompi Kuning

Presiden Perancis Emmanuel Macron. (Foto: Ludovic Marin / POOL / AFP)

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan debat publik yang diharapkan bisa menghentikan aksi protes massa Rompi Kuning. Dalam debat nanti, Macron ingin mendengar aspirasi publik soal kebijakan-kebijakan terkait ekonomi dan pemerintahan.

Diberitakan Reuters, debat publik dimulai Macron pada Minggu (13/1) selama tiga bulan ke depan. Debat publik akan dilakukan dalam format town hall meeting ketika seluruh warga bertemu di beberapa lokasi di Prancis atau melalui kuesioner online.

Pengumuman debat publik ini disampaikan Macron dalam surat berisi 2.330 kata yang diterbitkan di koran-koran Prancis. Dia berharap, debat publik berhasil menemukan solusi dari kebuntuan di negara itu.

"Bagi saya, tidak ada isu terlarang. Kita tidak bisa menyetujui semuanya, hal ini normal dalam demokrasi. Tapi setidaknya, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak takut berbicara, bertukar pikiran, berdebat," kata Macron dalam surat tersebut.

Seorang demonstran "Rompi Kuning" saat melakukan protes di Paris, Prancis, pada Sabtu (5/1/2019). (Foto: AFP/Abdul ABEISSA)

Beberapa pertanyaan inti dalam debat nanti adalah soal pajak mana yang harus dikurangi, prioritas anggaran publik, dan referendum.

Macron mengatakan debat ini akan mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan, termasuk soal posisi Prancis di Eropa dan isu-isu internasional. Debat akan berakhir pada 15 Maret dan kesimpulan hasil debat akan disampaikan sebulan kemudian.

Debat ini adalah langkah terbaru Macron setelah aksi protes Rompi Kuning yang diwarnai kerusuhan dan bentrokan tidak juga padam. Sudah sembilan pekan aksi ini berlangsung setiap Sabtu di kota-kota Prancis, padahal sebagian tuntutan demonstran telah dipenuhi.

Para demonstran Anti Pemerintah "Rompi Kuning" saat berjalan di Bordeaux, Prancis, pada Sabtu (5/1/2019). (Foto: AFP/MEHDI FEDOUACH )

Pemerintah Prancis akhir tahun lalu memutuskan untuk menangguhkan kenaikan pajak BBM, salah satu tuntutan utama demonstran. Namun Rompi Kuning yang kebanyakan kelas pekerja dan buruh mengaku tidak puas dengan keputusan tersebut.

Kendati membuka komunikasi publik, namun Macron masih bersikeras dengan kebijakan-kebijakan ekonominya, termasuk tidak akan membatalkan reformasi ekonomi yang pro-pengusaha, salah satunya penghapusan pajak konglomerat. Akibat kebijakan ini, Macron dijuluki "presidennya orang kaya".

"Saat pajak terlalu tinggi, ekonomi kita lapar akan sumber-sumber bermanfaat yang bisa diinvestasikan di perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan," kata Macron.