Murid Yesus di Partai Bulan Sabit

Ilustrasi Lipsus “Mati Suri Partai Kristen”. (Foto: Herun Ricky/kumparan)

Bara Krishna Hasibuan memilih tutup kuping saat mendengar Amien Rais mengucap kafir, partai Allah, dan partai setan. Misal saja saat Amien mencekik mik di aksi menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di depan Gedung DPR RI pada 24 Oktober 2017.

“Ingat, kalau Allah sudah menginginkan makar, maka tokoh-tokoh kafir di sisi Jokowi tidak akan ada artinya,” kata Amien kala itu.

Bara memang tak segerbong dengan Presiden Jokowi secara politik. Tapi mendengar kata kafir diumbar tokoh senior partainya tentu tak enak di telinga dia.

Politisi PAN Bara Hasibuan, seorang Kristen di antara para kolega separtainya yang mayoritas muslim. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Bara adalah seorang Kristen Protestan yang menggantungkan hidup sebagai politisi PAN, sedangkan Amien ialah tokoh kunci di partai berlambang matahari putih dengan latar biru gelap itu.

PAN memang bukan partai agama. Partai yang berdiri pada 1998 itu tercatat sebagai partai nasionalis. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN mencatat partai itu sebagai partai berasas Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri.

Namun walau didirikan tanpa dasar agama, PAN tak dapat lepas dari pengaruh Islam. Warna Islam diberikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Amien, Abdillah Toha, serta AM Fatwa yang turut mendirikan partai tersebut.

Amien Rais berorasi di Aksi 212. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Amien menjadi sosok sentral dengan menjadi Ketua Umum PAN sejak 1999 sampai 2005. Kini meski sudah turun dari jabatan ketua umum, Amien masih duduk sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN.

“PAN dominan dengan corak Islam itu betul, karena banyak warga Muhammadiyah di PAN. Dan faksi dengan corak Islamis kenyataannya memang lebih besar (di PAN). Figur Pak Amien Rais juga masih kuat,” kata Bara ketika bertemu dengan kumparan di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (18/12).

Ditambah lagi, laku politik belakangan menggiring PAN lebih identik sebagai partai agama. Kesan ini bertambah kuat ketika Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno menghadiri Reuni 212 pada 2 Desember 2012.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) di Reuni 212. (Foto: Dok. Tim Media Zulhas)

Bara paham betul dengan kondisi terkini PAN. Tapi ia tak surut membentang kegiatan politiknya di partai itu. Bara dan ayahnya, Albert Hasibuan, adalah bagian dari pendiri PAN. Ia pernah mengalami pasang surut beraktivitas di partai itu.

Pada 2001, Bara sempat keluar dari PAN karena berselisih. Ia menganggap partainya tak konsisten menjalankan amanat Reformasi. Bara lantas bergabung dengan PKB, namun gagal melenggang ke DPR pada 2004.

Pada 2010, ia kembali ke PAN dan duduk di jajaran ketua DPP. Namun karier politiknya boleh dibilang kurang moncer. Bara hanya berhasil melenggang ke Senayan pada 2016 menggantikan Yasti Soepredjo Mokoagow yang mengundurkan diri untuk maju dalam pertarungan Pilkada Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara.

Kesempatan duduk di parlemen tak Bara sia-siakan. Ia bertugas di Komisi VII DPR yang fokus pada energi, lingkungan, dan riset teknologi. Namun di sela tugasnya, Bara tetap melakukan advokasi isu keberagaman.

Misal saja soal Rancangan Undang-Undang Pesantren yang diusulkan pemerintah. RUU itu sempat memantik kontroversi, termasuk di kalangan petinggi-petinggi gereja di Indonesia, karena dianggap terlalu jauh merambah urusan ritual keagamaan, seperti urusan Sekolah Minggu.

Bara mengajak Ketua Komisi VIII DPR (agama dan sosial) yang juga rekan separtainya, Ali Taher, bertandang ke konstituennya di Sulawesi Utara untuk mendengar keluh kesah soal RUU Pesantren. “Saya sengaja hadirkan Pak Ali Taher supaya dia mendengar langsung keresahan dari umat Kristen.”

Prabowo Subianto menghadiri pembekalan caleg PAN. Dari kanan ke kiri: Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

Di internal partai, Bara tak surut melawan arus kelompok dominan walau hanya duduk sebagai minoritas. Ia berseberangan dengan kelompok yang menggiring PAN kepada agama tertentu.

Sikap itu sudah ia deklarasikan sejak 2013, saat mengomentari peluang koalisi PAN dengan partai-partai berlandaskan Islam seperti PPP, PKB, dan PKS dalam menghadapi pemilu. Menurutnya PAN merupakan partai lintas golongan.

“Saya menentang PAN menjadi partai agama,” kata Bara.

“Saya berusaha terus untuk menggunakan posisi saya guna tetap memberikan warna dalam PAN. Jadi, saya pikir itulah yang perlu dilakukan sekarang. Dan itulah mengapa saya masih bertahan di PAN,” ujar Bara, tegas.

Menjadi minoritas bukan masalah bagi Bara. Politisi Kristen di tengah kader Islam memang serasa berada di luar zona nyaman. Tapi tak apa, kata dia. Justru karena orang Kristen itu sedikit, maka jangan berkumpul di satu tempat.

Politisi Kristen di partai “bulan sabit”―lambang Islam―yang kental dengan nuansa Islam bukan cuma Bara Hasibuan. Ada pula Anton Doni Dihen. Ia seorang Katolik di Partai Kebangkitan Bangsa yang didominasi muslim Nahdliyin.

Kedekatan Anton dengan partai itu sudah terbangun sejak sebelum Orde Baru jatuh. Lelaki asal Nusa Tenggara Timur itu sejak 1994 aktif dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Saat itu, ia sering nongkrong dengan mahasiswa lintas golongan untuk melakukan aksi bersama menentang rezim berkuasa.

Dari situlah ia mulai banyak mengenal kader-kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi tempat banyak mahasiswa NU berhimpun.

Hubungan dia dengan aktivis organisasi PMII, HMI, dan GMNI tak putus usai Soeharto tumbang. Terlebih, profesi Anton sebagai wartawan dan peneliti kala itu membuat dia terus menjalin komunikasi dengan rekan-rekan pergerakan di masa mahasiswanya.

Waktu itu pun Anton mulai memutuskan masa depannya menjadi politisi. Ia sempat tertarik dengan PDIP, namun nasib justru membawanya berlabuh ke PKB.

Suatu saat, rekan-rekannya sesama aktivis seperti Ahmad Basarah dari PDIP dan Muhaimin Iskandar yang kini Ketua Umum PKB menceletuk, Anton di PKB saja. Akhirnya sejak Muktamar PKB 2008, Anton memulai kiprahnya di PKB.

Hubungan antarkader pun mengalir natural. Meski berbeda keyakinan dengan mayoritas kader yang beragama Islam, Anton tetap merasa dihargai.

“Di bulan Ramadan, kadang-kadang saya ikut puasa juga, tetapi ditegur jangan memaksa menyesuaikan diri. Kalau mau merokok ya merokok saja, kalau mau makan ya makan saja,” kata Anton.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB yang didirikan sejumlah kiai NU termasuk Gus Dur, disebut salah satu politisinya yang nonmuslim, sebagai partai yang matang soal pluralisme. (Foto: mpr.go.id)

Soal jabatan pun Anton tak merasa dihalangi. Ia pernah duduk sebagai staf ahli menteri ketika Muhaimin Iskandar menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014. Anton juga pernah diusung PKB menjadi calon wakil bupati Flores Timur, meski akhirnya kalah.

“Sebagai orang Katolik, tapi juga sebagai teman, apa saja yang saya mau, dia (Ketua Umum) terbuka saja. Mau jadi caleg, tidak ada hambatan. Menjadi calon bupati kemarin pun dikasih enak-enak saja. Segala macam dukungan―duit, macam-macam―kan dikasih, toh. Jadi sebetulnya agak tuntas keterbukaaan dari partai ini―generasi muda NU yang ada di PKB,” kata Anton.

Aspirasi golongan pun tak pernah tersendat dalam internal partainya, termasuk advokasi isu hak minoritas dan persoalan keberagaman. “Itu sudah jadi kefasihan kami. Dari dulu sudah (bergerak) di situ.”

Tak heran Anton merasa nyaman duduk di PKB. Menurutnya, berpolitik tidak harus bersama dengan yang satu golongan atau agama. Ia tak pernah tertarik berkiprah pada partai agama, terutama partai Kristen. Anton sudah kenyang pengalaman berorganisasi dan bekerja sama dengan sesama golongan Kristen.

“Dari dulu ya saya kumpul-kumpul di PMKRI, di antara kami saja,” kata dia.

Anggota baru Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Pasar Baru, Jakarta, tahun 1958. (Foto: Dok. IPPHOS/Buku “Menyibak Tabir Orde Baru”)

Kader Kristen tak hanya di PKB dan PAN. Bahkan sekelas PKS yang memang berasas Islam sekalipun, membutuhkan orang Kristen. PKS sudah mendeklarasikan keterbukaan terhadap kader dan caleg non-Islam di daerah pada Musyawarah Nasional 2008 di Bali.

Kebijakan itu diambil karena PKS juga harus menghadapi wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Nasrani seperti di Papua Barat. Maka di 13 kantor wilayah di setiap kabupaten/kota di provinsi tersebut, PKS menyusun kepengurusan non-Muslim

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PKS Pegunungan Arfak Papua Barat, Jeffry Kowi, mengatakan mayoritas pengurus di wilayahnya beragama Nasrani, meski ia tidak bisa menyebut jumlah pastinya. Jeffry sendiri sudah tentu seorang Kristen.

Bahkan di wilayah Jeffry yang terletak 50 kilometer barat baya dari Kabupaten Manokwari, seluruh calegnya yang akan bertarung pada Pemilu 2019 nanti tak ada yang beragama Islam.

“Semua Kristen,” kata Jefrry kepada kumparan. Para caleg itu sadar bahwa PKS ialah partai berasas Islam. Tapi hal itu tak jadi penghalang bagi mereka untuk bergabung.

“Kami tak lihat soal partai muslimnya. Yang penting kami menjaga persaudaraan,” imbuh Jeffry.

Menurut Ketua DPP PKS Nasir Djamil, sikap PKS membuka ruang bagi caleg non-Islam di wilayah yang dihuni mayoritas Nasrani ialah konsekuensi demokrasi. Hal tersebut merupakan bentuk keterwakilan.

“Ini demokrasi, maka keterwakilan itu menjadi penting. Jangan kemudian keterwakilan itu kita abaikan,” ucap Nasir.

Geliat Partai Kristen di Indonesia (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Kedewasaan berpolitik secara beragam ini tak hanya dilihat dari kebijakan partai. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw menyatakan, umat Kristen tak melihat agama sebagai instrumen politik. Itu sebabnya mereka mau bergabung dengan partai di luar agama yang mereka peluk, bahkan partai yang didominasi oleh kelompok agama lain.

Keterbukaan itu, menurut pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati, adalah hubungan saling menguntungkan. Sebab, partai akhirnya dapat meraup kursi di daerah yang tidak memiliki basis massa milik mereka, sementara umat Kristen bisa memanfaatkan peluang politik yang terbuka untuk saluran aspirasi mereka.

“Mereka (partai berbasis massa Islam) mengangkat kader non-muslim di daerah itu kan karena mereka mau mengamankan kursi parlemen lokal, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota. Karena itu jalan utama untuk bisa membentuk basis pemilih baru di daerah potensial,” kata Wasisto.

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ucapan klise itu tak hanya relevan bagi kehidupan berbangsa, tapi juga berpartai.

------------------------

Selamat Natal bagi saudara kami. Ikuti selengkapnya kiprah kaum Nasrani dalam perpolitikan Indonesia di Liputan Khusus kumparan: Mati Suri Partai Kristen