Noor Huda: Pemerintah Harus Antisipasi Ragam Tafsir Nasib Ba'asyir

Ilustrasi Lipsus kumparan: Siapa Mau Bebaskan Ba’asyir Foto: Herun Ricky/kumparan, AFP

“Apakah ukuran orang tidak terlibat di terorisme itu cukup tanda tangan (setia pada) Pancasila?”

Noor Huda Ismail tak kaget melihat isu pembebasan Abu Bakar Ba’asyir—terpidana kasus perencanaan, penggerakan, dan pendanaan pelatihan militer kelompok teroris di Aceh pada 2011—berkembang pesat dan berlarut-larut. Menurut pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian yang bergerak di bidang konflik dan terorisme itu, pembebasan Ba’asyir memang memiliki taraf kompleksitas yang cukup pelik.

Noor Huda mengatakan, sampai saat ini, tak ada simbol penolakan terhadap Pancasila dan sistem bernegara sekuler seteguh Abu Bakar Ba’asyir. Apakah Ba’asyir tetap dipenjara atau keluar dari penjara, sama-sama memiliki risiko tersendiri.

“Kalau di dalam penjara, tidak menutup risiko kemudian dia meninggal di dalam sehingga menciptakan rumor macam-macam. Sekarang dengan adanya sosial media, WhatsApp group, Telegram, kita belajar dari apa yang kemarin terjadi di Mako Brimob,” kata Noor Huda, mengingatkan kembali akan peristiwa Mako Brimob Mei 2018 yang menyulut serangan teroris di kota-kota lain.

Namun, Nood Huda khawatir pembebasan Ba’asyir akan membuka kemungkinan tak terkontrolnya komunikasi dan pengaruh Ba’asyir ke dunia luar. “Ada dahaga (akan) sosok yang ‘menyatukan’ (kelompok Islam garis keras). Walaupun bukan berarti pada level implementasi, mereka punya strategi yang sama.”

Tiga wartawan kumparan—Rina Nurjanah, Ardhana Pragota, dan Virginia Gunawan—menemui Noor Huda Ismail di Grand Hyatt Jakarta, Rabu (23/1), untuk menggali lebih dalam soal dampak pembebasan Ba’asyir.

Pengamat terorisme Noor Huda Ismail Foto: Dwi Herlambang/kumparan

Mengapa terjadi tarik-ulur yang cukup rumit dalam upaya pembebasan Ba’asyir?

Kasus terorisme adalah kasus yang tidak bisa dibaca hitam putih. Karena ini sifatnya politik, apalagi selevel Abu Bakar Ba'asyir. Karena sifatnya tidak bisa hitam putih, keputusannya pun banyak tarik ulurnya.

Satu sisi menggunakan alasan kemanusiaan. Karena sudah sepuh dan sakit-sakitan, sehingga sangat tidak manusiawi lah. Jadi kemanusiaan yang digerakkan.

Tapi, pada saat yang sama ada argumentasi hukum positif. Salah satu syarat utamanya setia pada NKRI. Plus ditambah lagi dengan argumentasi pihak satunya, tentang bagaimana dengan suara korban? Sejak awal korban itu mendapat informasi sepihak bahwa Abu Bakar Ba’asyirlah yang ada di belakang aksi teror itu.

Dilemanya, satu, seandainya di luar penjara, beliau ini adalah sosok ikon perjuangan. Dia bisa menginspirasi yang lain untuk meneruskan perjuangannya itu. Karena nggak ada satupun tokoh di Indonesia ini yang sejak zaman Soeharto sampai sekarang konsisten menyatakan bahwa negara kita ini adalah sekuler dan harus diganti dengan sistem Islam.

Tapi, pada saat bersamaan, kalau seandainya dia tidak dibebaskan dan meninggal di dalam penjara, (itu) bisa menciptakan berbagai tafsir lagi. “Wah, ini pemerintah zalim.”

Apalagi kan saat ini kubunya Jokowi paling nggak enak banget ini. Satu dicitrakan anti Islam, oleh karena dinilai melakukan persekusi terhadap ulama. Dan lebih parah lagi, partai dia itu dianggap tempatnya para komunis.

Ini kayak semacam kebingungan bagaimana pemerintahan Jokowi menghadapi naiknya politik identitas di republik ini. Dan ini tidak hanya masalah menang atau kalah di pemilu, tetapi tentang kita berbangsa ke depan.

Karena, suka tidak suka, kalau bicara politik masih ada 20an persen swing voters yang masih bisa dipengaruhi. Saya kira itu.

Posisi Ba'asyir dalam jaringan teroris di Indonesia saat ini seperti apa?

Satu, ini paling penting. Keloimpok-kelompok jihad ini tidak monolitik, tidak satu kohesif tunggal gitu. Terjadi friksi antara satu kelompok dengan yang lain. Sama halnya dengan politik kita. Jadi kayak misalnya, taruhlah mereka sepakat bahwa Ba'asyir ini sosok yang dihormati, semua orang sepakat. Dia konsisten, semua sepakat.

Tapi pada level strategi, nah ini terjadi perbedaan. Strategi untuk menggulingkan sistem ini macem-macem. Pada tahun 1980an, masih pake istilah klandestin Darul Islamiyah. Pada tahun 1992, setelah DI dianggap tidak responsif terhadap kepentingan global, kemudian mereka menjadi JI. Ketika JI dianggap sudah reformasi berubah jadi MMI. Ketika MMI dianggap tidak pas berubah lagi.

Tujuannya sama, tetapi cara atau strateginya itu berbeda. Jadi kalau kita ngomong (Ba’asyir) mempersatukan, iya. Menghilangkan dahaga orang terhadap sosok pemimpin spiritual itu iya. Tetapi itu tidak serta merta semua kelompok Islam jihad bisa menerima.

Jadi, dampaknya itu tadi, dia bisa mempersatukan. Ada dahaga sosok yang menyatukan (kelompok Islam garis keras). Walaupun, bukan berarti ketika pada level implementasi mereka punya strategi yang sama.

Itukah yang membuat pemerintah berhati-hati soal pembebasan Ba’asyir?

Yang menarik, sebetulnya kita harus melihat penangan terorisme di Indonesia ini superprogresif dibanding banyak negara. Misalnya kalau di AS, orang kena terorisme itu hukumannya 170 tahun. Di Eropa akan lebih rumit lagi.

Di Indonesia itu ada evolusinya. Sejak Bom Bali I, cara pendekatan kepada mantan teroris polisi ini progresif banget. Ada yang diajak salat bareng, makan bareng. Bahkan ketika CIA kesulitan interogasi, Hambali ditimpukin. Itu Hambali dibawain jengkol ke Amerika, kemudian diajak ngobrol. Bahkan dulu ada pemberitaan Ali Imron nongkrong di Starbucks untuk proses interogasi. Jadi ini jenis evolusi bagaimana sebagai negara, kita sangat alternatif penyelesaiannya.

Cuma karena ini dekat pemilu, ya dianggap ini ada konteksnya dengan pemilu. Apalagi tetangga sebelahnya itu memakai Solo sebagai pusatnya. And that creates the whole, rame-rame kayak sekarang gini.

Jadi menurut Anda ini jauh dari kepentingan elektoral, melainkan evolusi pendekatan negara terhadap mantan teroris?

Saya kira ini beyond elektoral ya. Mungkin berpengaruh. Tapi kalau itung-itungan politiknya bisa jadi Jokowi rugi. Karena kelompok minoritas merasa tidak diwakili. Apalagi korban. Cuma Pak Jokowi kan pakai bahasa kemanusiaan yang terbentur aspek legal formal.

Saya kira Ba'asyir juga nggak serta-merta mengiyakan itu. Dan ini sebenarnya juga refleksi kita semua, apakah ukuran orang tidak terlibat di terorisme itu cukup tanda tangan Pancasila? Pertanyaan selanjutnya, kalau orang tidak hafal Pancasila, apakah akan jadi teror? That's another question.

Okelah gue tanda tangan nih, apa terus setelah tanda tangan setia Pancasila besok saya setia Pancasila? You can't do that, right? Itu kan through process. Makanya buat saya yang paling penting itu disengagement. Fokus aja gimana orang itu tidak menggunakan kekerasan.

Dari riset yang saya lakukan, ideologi penting, tapi tidak semua karena ideologi. Lebih banyak karena social relations. Karena temen nongkrongnya lah, karena aa atau tetehnya, tetangganya, kemudian dia ketarik dari social relations itu. Makanya intervensi yang kita lakukan itu banyak fokus dalam memperbaiki relasi sosialnya itu.

Faktor usia juga disebut sebagai pertimbangan. Ada kekhawatiran, kalau dia meninggal di penjara akan memicu kemarahan di kelompok teroris. Sedang jika di luar ia akan mampu berkomunikasi lebih bebas. Bagaimana kemungkinan keduanya?

Kalau saya pribadi melihat pendekatan positif murni ya. Abu Bakar Ba'asyir itu sudah ada haknya dibebaskan. Cuma, karena beliau ini ada sejarah masa lalunya, komitmennya, itu akan lebih banyak menginspirasi ketika ada di luar.

Benar salah itu bukan pilihan saya. Kalau misal di penjara interaksinya kan terbatas. Hanya pihak keluarga. Kalau di luar kita kan nggak pernah tau siapa yang datang.

Dan setelah datang, dengan adanya fake news lah, viral statement, “Aku kemarin ketemu ABB, kita dapat begini-begini,” kan we never know. Itu makanya kompleks masalah ini.

Dan saya juga nggak ngerti menyelesaikannya harus gimana. Tapi yang saya tahu, apapun keputusannya itu harus ada contingency plan. Kalau di dalam bagaimana, satu dua tiga empat, kalau di luar bagaimana, ini ini ini ini.

Dan itu civil society disiapkan. Ini kan keluar kayak gini nggak disiapkan. Kemudian Pak Yusril ngomong gini, Pak Wiranto kayak gimana, lalu kita melihat, “Ini kurang asyik deh, rezim ini kurang kompak.” Padahal kan paling penting, isu terorisme itu memang aktornya lokal, tapi dampaknya itu bisa regional dan bahkan internasional.

Abu Bakar Ba'asyir Batal Bebas Foto: Basith Subastian/kumparan

Kalau misalnya di dalam penjara pun, itu kan juga tidak menutup risiko kemudian meninggal di dalam dan menciptakan rumor yang macam-macam. Dan ini sekarang dengan adanya sosial media, WhatsApp group, trus kemudian Telegram, kan kita cukup belajar apa yang kemarin terjadi di Mako Brimob itu.

Begitu ada kejadian di Mako Brimob, ternyata (kelompok teror) di Surabaya menunggu momentum untuk terjadi sesuatu. Jadi Surabaya itu sudah nyiapin hampir satu tahun lebih, ada kejadian ini (di Mako Brimob) mereka cepet-cepet beraksi. Terus kemudian ada mbak-mbak pakai kerudung, hanya karena WhatsApp group atau Telegram kemudian mereka melakukan aksinya.

Terjadi demokratisasi dalam melakukan aksi kekerasan yang sangat cepat sekali dengan adanya media-media sosial ini.

Jadi, baik Ba’asyir di dalam atau luar penjara, pengaruhnya sama-sama berbahaya?

Saya kira yang repot itu adalah orang-orang di luar Ba'asyir. Di dalam ini bagian dari ibadahnya, ozlah istilahnya. “Ini adalah caraku untuk menghadapi rezim.” Dan itu kan referensi sejarahnya banyak, yang dianggap sebagai pejuang kemudian melakukan resistensi di dalam penjara.

The one living example. Saya belum menemukan sosok yang mengalami siklus perjuangan resistensi terhadap negara sekomplit Abu Bakar Ba'asyir. I haven’t seen it.

Tidak ada penerusnya?

Penerusnya sih banyak. Tapi ada yang ketembak matilah, kena BNPT terus kemudian dia lemetlah, that’s what happened.

Nah sekarang pertanyaan yang lebih filosofis lagi, as a nation, bisa nggak sih kita hidup coexisted? “Lo nggak percaya Pancasila, tapi asal lo nggak main mercon, bisa nggak?”

Can we live like that? It's another discussion yang lebih kita abstrakkan. Kalau maksain orang gitu, ya udah deh gue terima Pancasila, how do we know, who can make sure orang itu nggak cuma tanda tangan doang?