![[LIPSUS] Good Bye, Romy (Revisi)](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_1280/v1553048917/dg3hvghe4mexyu1ygjgi.jpg)
Romy Setitik, Rusak PPP Sebelanga
PerbesarKasus suap Romahurmurziy menyeret nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan partai mereka—PPP.
Santap pagi Muhammad Romahurmuziy di Restoran Hotel Bumi Surabaya dikejutkan kedatangan mendadak sang ajudan, Amin Nuryadin. Ia membawa kabar darurat: tim KPK sudah memergoki serah terima duit suap. Meja makan pun langsung ditinggalkan sebelum sarapan selesai.
Amin seharusnya tak memberi tahu kehadiran KPK. Ia diminta mengajak Romy—sapaan Romahurmuziy—untuk segera memasuki mobil. Penyelidik KPK sudah terlalu lama menunggu, tapi Romy tak kunjung beranjak keluar hotel.
Amin sendiri sebelumnya sudah tertangkap menggenggam uang suap Rp 50 juta pemberian pejabat Kementerian Agama di daerah.
Jumat (15/3), bocornya informasi itu mengawali drama operasi tangkap tangan suap jabatan Kemenag.
Romy langsung berjalan menuju pintu keluar Hotel Bumi Surabaya. Ia menghentikan ojek online yang kebetulan melintas, tanpa memesan melalui aplikasi. Apes, tangan penyelidik KPK berhasil meraihnya sebelum tukang ojek tancap gas.
Selain Romy, dua pejabat Kemenag, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wiradi, turut ditangkap KPK di hotel yang sama. Muafaq dan sopirnya ditangkap dengan uang Rp 17,7 juta. Sementara Haris dan sopirnya ditangkap dengan uang Rp 18,85 juta.
Mereka digelandang ke Markas Polda Jawa Timur beserta uang dugaan suap sejumlah total Rp 156 juta.
KPK menjerat Romy dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Diduga RMY (Romy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI,” ucap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3).
Gerak-gerik Romy memang tengah menjadi perhatian KPK. Ketua Umum PPP itu rajin berkomunikasi dengan pejabat daerah dari kementerian yang dipimpin kolega separtainya, Lukman Hakim Saifuddin. Komunikasi itu ditengarai KPK menyangkut suap jabatan di Kemenag.
Pada 12-27 Desember 2018, misal, Kemenag membuka lelang jabatan kepala wilayah di Provinsi Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, hingga Jawa Timur. Dalam seleksi Kakanwil Jatim, Haris Hasanudin—yang kemudian ditangkap KPK—ikut serta.
Selama ini karier Haris di Kemenag mentok. Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan torehan catatan hitam dalam jejak kariernya.
Haris pernah mendapat hukuman disiplin PNS tingkat sedang pada Agustus 2016, dan beroleh penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Rekam jejak itulah yang membuat ia tidak direkomendasikan KASN sebagai calon pejabat Kakanwil Kemenag Jawa Timur.
Kepala KASN Sofian Effendi menyebut Haris disanksi karena membiarkan praktik korupsi di instansinya. Tapi entah kenapa nama Haris muncul dalam tiga besar calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur.
Sofian mengirim surat pada 29 Januari kepada Kemenag guna mengingatkan catatan hitam Haris, namun tak berbalas. Ia melayangkan surat kedua sekitar sebulan kemudian, 27 Februari, dan Kemenag melalui surat balasannya menyatakan mempertahankan Haris.
Haris tetap diajukan dan diloloskan oleh panitia seleksi Kemenag, hingga akhirnya dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.
“Walaupun sudah kami surati sekjen dan menterinya, tahu-tahu pada proses terakhir nama Haris masuk dan diajukan ke Presiden,” kata Sofian kepada kumparan di Kantor KASN, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Ia menduga, bukan Haris saja yang rela mengeluarkan duit untuk jabatan di Kemenag. Bisa jadi, posisi pejabat di pusat dan daerah, hingga kepala lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag, disinyalir transaksional.
“Di kabupaten-kabupaten, mereka biasa ganti sampai puluhan, ratusan orang. Bahkan sampai kepala sekolah saja dia lelang. Kepala sekolah itu kan Rp 150 juta tarifnya,” tambah Sofian.
Haris menyadari laporan KASN soal rekam jejak negatif dirinya. Maka pada 6 Februari 2019, setelah surat KASN pertama ke Kemenag, ia berkunjung ke rumah Romy untuk menyerahkan uang agar namanya lolos tiga besar.
Upaya Haris berhasil. Namanya bertahan dalam lelang dan menang.
“Pada saat itulah diduga pemberian (uang) pertama terjadi," ucap Laode dalam jumpa pers di KPK.
Penyerahan suap berlanjut. Pada 12 Maret, giliran Muafaq Wiradi—Kepala Kantor Kemenag Gresik—minta bantuan Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Jadwal yang ditentukan adalah Jumat (15/3)—hari ketika KPK meringkus mereka.
Bola suap tak berhenti pada Romahurmuziy . Ia diyakini KPK tak bekerja sendiri dalam mengatur jabatan di Kemenag. Maka di Jakarta, KPK menyegel beberapa ruangan di Kemenag, salah satunya milik Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Dari ruangan Lukman, KPK menyita uang Rp 180 juta dan USD 30.000. KPK belum memastikan asal uang tersebut, namun mereka akan memeriksa Menteri Agama dan para pejabat lain di kementerian itu.
“Kita tahu persis RMY (Romy) ini tidak punya kewenangan untuk mengurus yang berhubungan dengan jabatan-jabatan tertentu. Oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan hanya sendiri,” kata Laode.
Terlepas dari keterlibatan Menteri Lukman yang masih didalami KPK, penangkapan Romy menunjukkan buruknya pengelolaan kementerian itu. Setidaknya, terlihat bahwa selama ini terdapat campur tangan parpol dalam proses lelang jabatan di Kemenag.
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum PPP pada 2016, Romy rupanya rajin mondar-mandir ke pejabat Kemenag.
Mantan Irjen Kementerian Agama, M Jasin, menyatakan selama ini Kemenag tak pernah awas soal lalu-lalang orang partai semacam Romy. Apalagi sepeninggal Jasin tahun 2017, jabatan irjen selaku pengawas dirangkap oleh sekjen, sehingga tak ada pengawasan sama sekali.
“Nama dia (Romy) sudah terkenal karena dia Ketum (PPP),” ujar Jasin.
Di PPP, Lukman Hakim duduk di Majelis A’la (Majelis Tinggi Partai) bersama Romy. Ia menjadi anggota Majelis A’la, sedangkan Romy ketuanya yang juga merangkap ketua umum partai.
Lukman tak berkomentar banyak soal kasus yang menjerat Romy dan menggegerkan kementeriannya itu. Ia menyerahkan masalah hukum pada KPK dan meminta maaf atas praktik suap di lembaga yang ia pimpin.
Tak hanya Lukman yang kena getah. Kantor DPP PPP turut menjadi sasaran penggeledahan KPK. Penyidik datang saat pengurus DPP menggelar rapat dengan Dewan Pimpinan Wilayah PPP. Mereka menyita rekening koran partai, dan berbagai surat.
Kasus suap Romahurmuziy pun menggelinding dan mengancam partai berlambang Kakbah itu.
