Aceh Termiskin di Sumatera, Kepala Bappeda: Penduduk Miskin Turun

Pemulung di Aceh. Foto: Suparta/acehkini

Kendati Aceh masih bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera, tetapi Pemerintah Aceh mengklaim telah berhasil memberi kontribusi dalam menurunkan jumlah orang miskin di Aceh, dari 819 ribu pada Maret 2019 menjadi 810 ribu orang per September 2019 lalu.

Hal tersebut disampai Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020), menyikapi Profil Kemiskinan Aceh 2019 yang dirilis Badan Statistik Aceh pada Rabu (15/1) lalu.

“Alhamdulillah, program-program unggulan Pemerintah Aceh telah menunjukkan hasil yang positif bagi penurunan jumlah orang miskin,” kata Helvizar.

Sebelumnya, BPS Aceh merilis jumlah penduduk miskin pada September 2019 banyak 809.76 ribu orang, atau 15,01 persen dari seluruh penduduk Aceh. Angka ini berkurang 9.000 orang dibandingkan Maret 2019, yang masih 819 ribu orang atau 15,32 persen. Artinya, angka kemiskinan Aceh turun 0,31 persen dalam kurun enam bulan terakhir, dan secara year on year, turun 0,67 poin dari angka 15,68 persen pada September 2018 menjadi 15,01 persen pada September 2019.

Menurut Helvizar, meski belum memuaskan, namun penurunan angka kemiskinan sebesar 0,67 persen itu membuat Aceh tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi yang penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Helvizar juga mengaku optimis Aceh akan sangat gesit mengejar ketertinggalannya, dan ke depan Aceh tak lagi termiskin di Sumatera.

“Angka kemiskinan kita tingal 15,01 persen, hanya terpaut 0,2 persen dengan Bengkulu yang angka kemiskinannya 14,99 persen saat ini,” ujarnya.

Helvizar Ibrahim. Foto: Suparta/acehkini

Selanjutnya Helvizar menjelaskan, program-program unggulan yang telah berkonstribusi pada penurunan angka kemiskinan tersebut, antara lain; bantuan beasiswa anak yatim-piatu, Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, penanganan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pemasangan listrik gratis.

Helvizar jugas menjelaskan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan juga memberikan konstribusi terhadap perbaikan angka kemiskinan, seperti pembukaan jalan akses ke daerah-daerah terpencil. Membebaskan suatu daerah dari isolasi dan membangun konektifitas antarwilayah dapat mendorong akselerasi ekonomi di sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan di daerah.

Pada sisi lain, penurunan kemiskinan Aceh juga karena konstribusi program-program nasional yang kian efektif, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/RASTRA, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan skema beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi penerima Program keluarga Harapan (PKH).

Hal lain yang dianggap Helvizar memiliki kontribusi penting dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh, yakni dana desa yang menggerakkan roda ekonomi di perdesaan. Pada tahun 2019, Aceh mendapatkan kucuran dana desa sejumlah Rp, 4,95 triliun dan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Bahkan, kata Helvizar lebih lanjut, dana desa berpotensi mengalahkan jumlah dana otonomi khusus (Otsus) saat dana Otsus tersebut berkurang menjadi 1 persen dari alokasi dana DAU mulai tahun 2023. Pemerintah Aceh sedang mendorong pemanfaatan dana desa agar lebih efektif meningkatkan pendapatan masyarakat di setiap desa.

“Kita tidak nafikan konstrubusi program nasional terhadap angka kemiskinan Aceh, termasuk peran pemerintah kabupaten/kota,” ujar Helvizar.

Efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah pusat, tidak terlepas dari adanya pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. “Kita telah memiliki Tool Monev 6 Tepat untuk memantau program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran,” tutup Helvizar.

Instrumen Tool Monev

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Hasrati yang dihubungi terpisah menjelaskan, Tool Monev 6 Tepat adalah instrumen yang digunakan pihaknya dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan Aceh, sejak 2019.

Tools Monev 6T yang dimaksud, Tepat Desain, Tepat Modus, Tepat Lokus, Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan tepat jumlah. Tools tersebut dapat memandu para pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan mulai dari tepat program, tepat pelaksanaan, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlahnya.

Jika tools ini dapat diberlakukan secara ketat dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota dan setiap pihak yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan di Aceh akan lebih laju lagi. “Pemerintah Aceh dapat menetapkan target penurunan angka kemiskinan melebihi 2 persen per tahun sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Hasrati optimis. []