Eks Petinggi GAM Bahas Bendera dan Lambang Aceh dengan Suhendra

Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono bersalaman dengan Muzakir Manaf. Foto: Rusdi

Sejumlah mantan petinggi kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggelar pertemuan tertutup dengan pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Lampeuneuruet, Aceh Besar, Jumat (10/1).

Pertemuan itu membahas sejumlah poin nota kesepahaman perdamaian MoU Helsinki antara GAM dengan Indonesia yang belum direalisasikan.

Informasi yang dihimpun acehkini, 19 panglima wilayah mantan kombatan GAM seluruh Aceh hadir dalam pertemuan itu. Adapun mantan petinggi GAM yang hadir yaitu Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar, Darwis Jeunieb, dan Sarjani Abdullah.

Pertemuan tertutup eks petinggi GAM dengan pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono di Meuligoe Wali Nanggroe. Foto: Rusdi

Di sana mereka dijamu mantan Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud Al-Haythar yang sekarang menjabat Wali Nanggroe Aceh.

Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, mengatakan pertemuan tersebut berlangsung Jumat kemarin sekitar pukul 10.00 WIB dan dihentikan sementara menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pertemuan kemudian dilanjutkan sekitar pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB.

Menurut Abu Razak, hasil pertemuan itu dalam waktu dekat akan disampaikan Suhendra kepada Presiden Joko Widodo.

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar menyerahkan hasil pertemuan kepada Suhendra Hadikuntono untuk disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo. Foto: Rusdi

Abu Razak menjelaskan, pertemuan itu membahas sejumlah poin nota kesepahaman perdamaian antara GAM dengan Indonesia yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, yang hingga sekarang belum direalisasikan.

"Kami menuntut poin-poin MoU yang belum selesai meski sudah 14 tahun perdamaian. Dari masa Presiden Pak SBY, kemudian Jokowi yang kali ini periode kedua, kita berharap harus selesai lah," kata Abu Razak dihubungi acehkini, Sabtu (11/1).

Abu Razak menyebut, salah satu poin yang hingga sekarang belum menemukan titik temu dengan pemerintah pusat yaitu mengenai bendera dan lambang Aceh.

Pertemuan eks petinggi GAM dengan pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (10/1). Foto: Rusdi

Perihal bendera Aceh, kata dia, ketika Jusuf Kalla masih menjabat wakil presiden, pemerintah pusat pernah meminta kepada pihaknya agar mundur selangkah dengan mengubah sedikit bentuk bendera Aceh yang telah disahkan DPR Aceh karena dinilai menyerupai bendera GAM.

"Kami memberikan alasannya kalau kita mengubah, tapi ada pihak lain yang mengambil bendera itu dengan kepentingan lain bagaimana nanti, siapa yang tanggung jawab," ujar Abu Razak.

Menurutnya, pemerintah pusat harus komitmen terhadap perdamaian dengan merealisasikan poin-poin MoU Helsinki. "Bukan bendera saja, ada yang lain seperti tanah untuk kombatan. Perbatasan Aceh kembali ke 1 Juli 1956," tuturnya.