Menteri LHK Bertemu Gubernur Aceh, Bahas Kebijakan Baru Kehutanan Indonesia
·waktu baca 2 menit
PerbesarPenjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama sejumlah kepala dinas melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (14/9).
Pertemuan dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI, TA. Khalid, Anggota Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, serta beberapa Dirjen dan Direktur di Kementerian LHK serta Pj Bupati Aceh Jaya dan Pj Wali Kota Langsa.
Menteri LHK, mengatakan kunjungannya ke Aceh untuk membicarakan perkembangan kebijakan baru tentang kehutanan di Indonesia. Beberapa kebijakan itu antara lain adalah akses kelola hutan, kesempatan berusaha dan manajemen pengelolaan hutan.
“Jika beberapa akses tersebut diaktualisasikan di Aceh, tentu bisa memudahkan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan mengurangi kemiskinan,” katanya sesuai keterangan disampaikan Biro Adpim Setda Aceh, Kamis (15/9/2022).
Siti Nurbaya menyebutkan, pemerintah daerah dapat mengusulkan beberapa pilot project yang bisa diterapkan di Aceh. Seperti halnya pengelolaan hutan mangrove di Langsa, atau penanaman tanaman kopi pada kawasan hutan di Aceh Tengah maupun Bener Meriah.
Selain itu, pertemuan ikut membahas pola penanganan konflik satwa di kawasan hutan. Selama ini, penanganan secara parsial sudah dilakukan oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA), namun belum menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Siti memuji kehebatan ekosistem Aceh. Beberapa satwa dilindungi berada di kawasan ekosistem Leuser, seperti harimau, gajah, orang utan dan badak. Konflik yang terjadi menandakan ada persoalan di sana. “Kemungkinan terbesar fragmentasi habitat wilayah jelajah satwa,” kata dia.
Dengan pola kerja sama yang baik, pemerintah melakukan perencanaan secara lebih komprehensif dan integratif termasuk zonasi wilayah koridor satwa, serta juga demplot untuk tanaman pangan. []