Wakil Ketua DPR Aceh soal Ricuh Vaksinasi di Abdya: Kedepankan Langkah Persuasif

Suasana ricuh vaksinasi massal di PPI Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, Selasa (28/9) pagi. Foto: Screenshot Instagram/rameunedotcom

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Safaruddin, ikut mengomentari aksi pembubaran paksa petugas vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Selasa (28/9) pagi.

Wakil Ketua DPR Aceh ini menduga ricuh vaksinasi massal di PPI Ujung Serangga itu terjadi karena strategi pendekatan yang dilakukan salah, dan belum masifnya sosialisasi vaksinasi corona yang dilakukan pemerintah setempat.

Menurutnya, harusnya petugas kesehatan bisa terlebih dahulu melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.

"Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah salah dan keliru," kata Safaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima acehkini pada Rabu (29/9).

Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin (baju putih), saat meninjau proyek pembangunan RS Regional Meulaboh, 27 Juni 2021. Foto: Dok. DPR Aceh

Safaruddin mengatakan, harusnya petugas menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. "Ngapain dipaksa-paksa," ujarnya.

Ia juga menyorot cara petugas vaksinasi mendatangi warga. Seharusnya program vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau meunasah gampong (musala desa) atau tempat yang lebih steril. Bukan dengan mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan.

"Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga). Kemudian model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan," sebutnya.

Lebih lanjut, Safaruddin menyampaikan bahwa DPR Aceh sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Akan tetapi, harus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis.

Ia menyatakan, jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi selama pandemi ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonominya.

"Saya sebagai putra daerah merasa kecewa dan minta kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan," tutup Safaruddin.