Tiket Lebih Murah: Apa Dampaknya ke Pajak?
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Alfito Julian Efendi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenjelang Nataru, tuas stimulus ditarik: PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) buat tiket pesawat, plus diskon kereta 30% dan laut 20%. Misinya sederhana—harga turun, mobilitas naik, ekonomi hidup. PR-nya: jangan berhenti di subsidi musiman; ubah ini jadi ekspansi basis pajak yang kebaca datanya.
Detailnya gini. Program jalan Okt 2025–Jan 2026. Tiket pesawat: beli 22 Okt 2025–10 Jan 2026, terbang sampai 10 Jan 2026. Pemerintah nargetin 36 juta penumpang. Besaran PPN yang ditanggung belum dibuka saat rilis, tapi harga diperkirakan turun 12–14% karena kombinasi PPN DTP dan penyesuaian fuel charge/avtur. Kereta diskon 30% (22 Des–10 Jan); laut 20% (Pelni mulai 17 Des, ASDP 22 Des–10 Jan). Ini bukan kecil-kecilan—ini stress test kebijakan liburan.
Supaya efeknya beneran nendang, harga diskon harus “terlihat”. Tampilkan label PPN DTP dan potongan di halaman checkout—bukan sekadar net price. Orang perlu lihat harga normal vs sesudah insentif. Efek psikologis harga itu ngedorong konversi; tanpa label jelas, setengah efeknya hilang.
Di sisi suplai, kursi & ketepatan waktu wajib siap. Kalau promonya ada tapi seat terbatas, rute padat, atau fare class promo raib dalam hitungan menit, output ekonominya menciut. Stimulus gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena operasi yang nggak kompak.
Ini belanja perpajakan, jadi akuntabilitasnya harus tax-ready. Semua transaksi tiket sekarang digital—manfaatkan. Kumpulkan rekap bulanan: penjualan kotor, PPN DTP terserap, volume penumpang per rute/jam, load factor. Dari situ, pemerintah bisa hitung biaya per penumpang tambahan, sebaran wilayah, sampai crowding-in di akomodasi, kuliner, dan ritel. Bagi pelaku usaha, rekap ini bikin pembukuan & pelaporan pajak hilir jadi rapi.
Waspadai efek substitusi. Jangan sampai orang yang memang akan jalan tetap jalan… cuma bayarnya lebih murah. Solusinya: targeting dinamis. Kalau data nunjukin rute tertentu udah penuh tanpa diskon, hentikan stimulus di sana dan pindahin kuota ke rute ber-elastisitas tinggi atau destinasi sekunder yang butuh dorongan.
Soroti juga inklusivitas. Diskon pesawat cenderung dinikmati kelas menengah—wajar, tapi imbangi dengan diskon kereta (30%) dan laut (20%) yang lebih terjangkau. Pastikan jadwal & kuota merata di jam ramai biar manfaatnya nggak numpuk di satu segmen.
Transparansi akan jadi pembeda. Invoice breakdown wajib jelas (komponen PPN DTP dan diskon) agar matching data maskapai–OTA–fiskus mulus. Tanpa rincian, risiko kebocoran & gaming naik. Dengan rincian, auditnya gampang dan narasi kebijakannya kredibel.
Kalau eksekusinya data-driven, payoff fiskalnya terasa: daya beli terjaga hari ini, dan basis PPN/PPh hilir melebar besok. Kuncinya bukan sekadar “kasih diskon”, tapi nge-lock mekanisme: label harga transparan, rekap tax-ready, suplai siap, dan targeting lincah. Belanja perpajakan jadi investasi, bukan sekadar bakar uang liburan.
Sumber: DDTCNews, “PPN DTP Tiket Pesawat hingga Diskon Kereta Berlaku hingga Januari 2026” (1 Okt 2025).