Info Kenaikan UMP 2027 Terbaru, Ini Kata Menaker

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Topik terkait info kenaikan UMP 2027 terbaru, kini ramai diperbincangkan menjelang akhir tahun. Tidak hanya para pekerja yang menggantungkan harapan pada pembaruan pendapatan, tetapi juga pelaku usaha yang perlu menghitung ulang biaya operasional.
Penetapan besaran standar pengupahan tersebut menjadi titik temu yang krusial antara kepentingan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan industri. Oleh karena itu, perkembangan regulasi dan perhitungan resmi dari pemerintah selalu menjadi perhatian utama.
Info Kenaikan UMP 2027 Terbaru
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, skema penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 berpatokan pada regulasi terbaru, yakni UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada Rabu, 28 Oktober 2026 lalu.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” kata Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026, seperti dikutip dari Antara.
Pada keterangan sebelumnya, Yassierli membidik diskusi awal mengenai UMP 2027 dapat tuntas di penghujung November 2026.
“Targetnya, kita punya target minggu terakhir November, insyaallah. Akhir November, tanggalnya saya lupa persis,” ucap Menaker di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain itu, ia mengungkapkan proses perumusan maupun kalkulasi UMP 2027 mempunyai alur dan jenjang yang wajib dilalui. Salah satu tahapannya melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Usulan Kenaikan UMP 7,5 hingga 9,5 Persen
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyarankan agar UMP 2027 dapat mengalami peningkatan sebesar 7,5 sampai 9,5 persen, dengan mempertimbangkan laju inflasi dan perkembangan ekonomi tiap wilayah.
Dia menyebut besaran angka itu telah sejalan dengan formulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Penyesuaian upah paling rendah dalam aturan tersebut diukur melalui penjumlahan angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel indeks tertentu.
“Indeks tertentunya adalah 0,5 sampai 0,9. Dengan demikian, kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang,” ujar Iqbal dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Berdasarkan kalkulasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, rerata inflasi menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kurun Oktober 2025 hingga September 2026 menyentuh 3,20 persen.
Pada rentang waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi tahunan mencatatkan rata-rata di angka 5,43 persen. Jika menggunakan batasan indeks tertentu secara maksimal, yaitu 0,9, maka hasilnya berada di level 7,8 persen.
“Angka kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional (7,8 persen) itu kami turunkan sedikit, karena ada yang tinggi, ada yang rendah, yaitu menjadi 7,5 persen,” ujar Iqbal.
Daftar UMP 2027 Jika Naik 7,5 hingga 9,5 Persen
Sebagai gambaran, berikut rincian estimasi UMP 2027 di 38 provinsi bila mengalami peningkatan sebesar 7,5 hingga 9,5 persen, dengan didasarkan oleh upah minimum pada 2026:
1. UMP 2027 Jika Naik 7,5 Persen
Aceh: Rp3.932.552 menjadi Rp4.227.493.
Sumatera Utara: Rp3.228.949 menjadi Rp3.471.120.
Sumatera Barat: Rp3.182.955 menjadi Rp3.421.677.
Riau: Rp3.780.495 menjadi Rp4.064.032.
Jambi: Rp3.471.497 menjadi Rp3.731.859.
Sumatera Selatan: Rp3.942.963 menjadi Rp4.238.685.
Bengkulu: Rp2.827.250 menjadi Rp3.039.294.
Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000 menjadi Rp4.337.625.
Kepulauan Riau: Rp3.879.520 menjadi Rp4.170.484.
Lampung: Rp3.047.734 menjadi Rp3.276.314.
Banten: Rp3.100.881 menjadi Rp3.333.447.
DKI Jakarta: Rp5.729.876 menjadi Rp6.159.617.
Jawa Barat: Rp2.317.601 menjadi Rp2.491.421.
Jawa Tengah: Rp2.327.386 menjadi Rp2.501.940.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp2.417.495 menjadi Rp2.598.807.
Jawa Timur: Rp2.446.880 menjadi Rp2.630.396.
Bali: Rp3.207.459 menjadi Rp3.448.018.
Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861 menjadi Rp2.874.401.
Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898 menjadi Rp2.640.090.
Kalimantan Barat: Rp3.054.552 menjadi Rp3.283.643.
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 menjadi Rp3.962.598.
Kalimantan Selatan: Rp3.725.000 menjadi Rp4.004.375.
Kalimantan Timur: Rp3.762.431 menjadi Rp4.044.613.
Kalimantan Utara: Rp3.775.243 menjadi Rp4.058.386.
Sulawesi Utara: Rp4.002.630 menjadi Rp4.302.827.
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 menjadi Rp3.418.032.
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088 menjadi Rp4.215.170.
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 menjadi Rp3.554.483.
Gorontalo: Rp3.405.144 menjadi Rp3.660.530.
Sulawesi Barat: Rp3.315.934 menjadi Rp3.564.629.
Maluku: Rp3.334.490 menjadi Rp3.584.577.
Maluku Utara: Rp3.510.240 menjadi Rp3.773.508.
Papua Barat: Rp3.841.000 menjadi Rp4.129.075.
Papua: Rp4.436.283 menjadi Rp4.769.004.
Papua Tengah: Rp4.285.848 menjadi Rp4.607.287.
Papua Pegunungan: Rp4.508.714 menjadi Rp4.846.868.
Papua Selatan: Rp4.508.100 menjadi Rp4.846.208.
Papua Barat Daya: Rp3.766.000 menjadi Rp4.048.450.
2. UMP 2027 Jika Naik 9,5 Persen
Aceh: Rp3.932.552 menjadi Rp4.306.144.
Sumatera Utara: Rp3.228.949 menjadi Rp3.535.699.
Sumatera Barat: Rp3.182.955 menjadi Rp3.485.336.
Riau: Rp3.780.495 menjadi Rp4.139.642.
Jambi: Rp3.471.497 menjadi Rp3.801.289.
Sumatera Selatan: Rp3.942.963 menjadi Rp4.317.544.
Bengkulu: Rp2.827.250 menjadi Rp3.095.839.
Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000 menjadi Rp4.418.325.
Kepulauan Riau: Rp3.879.520 menjadi Rp4.248.074.
Lampung: Rp3.047.734 menjadi Rp3.337.269.
Banten: Rp3.100.881 menjadi Rp3.395.465.
DKI Jakarta: Rp5.729.876 menjadi Rp6.274.214.
Jawa Barat: Rp2.317.601 menjadi Rp2.537.773.
Jawa Tengah: Rp2.327.386 menjadi Rp2.548.488.
Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.417.495 menjadi Rp2.647.157.
Jawa Timur: Rp2.446.880 menjadi Rp2.679.334.
Simulasi UMP 2027 Bali: Rp3.207.459 menjadi Rp3.512.168.
Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861 menjadi Rp2.927.878.
Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898 menjadi Rp2.689.208.
Kalimantan Barat: Rp3.054.552 menjadi Rp3.344.734.
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 menjadi Rp4.036.321.
Kalimantan Selatan: Rp3.725.000 menjadi Rp4.078.875.
Kalimantan Timur: Rp3.762.431 menjadi Rp4.119.862.
Kalimantan Utara: Rp3.775.243 menjadi Rp4.133.891.
Sulawesi Utara: Rp4.002.630 menjadi Rp4.382.880.
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 menjadi Rp3.481.624.
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088 menjadi Rp4.293.591.
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 menjadi Rp3.620.613.
Gorontalo: Rp3.405.144 menjadi Rp3.728.633.
Sulawesi Barat: Rp3.315.934 menjadi Rp3.630.948.
Maluku: Rp3.334.490 menjadi Rp3.651.267.
Maluku Utara: Rp3.510.240 menjadi Rp3.843.713.
Papua Barat: Rp3.841.000 menjadi Rp4.205.895.
Papua: Rp4.436.283 menjadi Rp4.857.730.
Papua Tengah: Rp4.285.848 menjadi Rp4.693.004.
Papua Pegunungan: Rp4.508.714 menjadi Rp4.937.042.
Papua Selatan: Rp4.508.100 menjadi Rp4.936.370.
Simulasi UMP 2027 Papua Barat Daya: Rp3.766.000 menjadi Rp4.123.770.
Baca Juga: Poin-Poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, Durasi Kontrak hingga Cegah PHK
(MDP)
