Konten dari Pengguna

Poin-Poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, Durasi Kontrak hingga Cegah PHK

Berita Bisnis

Berita Bisnis

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi membahas poin-poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026. Foto: Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi membahas poin-poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026. Foto: Pexels

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merilis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 atau UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026. Beleid yang disahkan pada Rabu, 28 Oktober 2026 itu mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kehadiran regulasi baru ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap perubahan dunia kerja modern saat ini. Selain itu, langkah pembaruan tersebut dirancang demi memperkuat hak-hak pekerja dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Poin-Poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026

Ilustrasi memahami poin-poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026. Foto: Pexels

Adapun UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 23 Bab dan 313 Pasal dengan poin-poin utama sebagai berikut:

1. Durasi Maksimal Karyawan Kontrak

Pasal 82 ayat (2) UU Pelindungan Ketenagakerjaan membatasi jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama dua tahun. Durasi kontrak ini hanya bisa diperpanjang dua kali dengan waktu masing-masing perpanjangannya paling lama satu tahun.

2. Kewajiban Pembayaran Uang Kompensasi PKWT

Dalam Pasal 88 ayat (1) disebutkan kewajiban pemberi kerja untuk memberi kompensasi kepada buruh apabila masa kontrak kerjanya telah berakhir. Besaran kompensasi tersebut disesuaikan secara proporsional dengan total masa kerja yang telah dijalani.

3. Larangan Penahanan Dokumen Pribadi dan Ijazah

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (1) turut melarang keras pengusaha untuk mensyaratkan ataupun menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja sebagai bentuk jaminan dalam hubungan kerja.

Namun, kebijakan ini dikecualikan secara hukum apabila dokumen tersebut terkait dengan ikatan dinas dari pendidikan dan pelatihan yang dibiayai penuh oleh perusahaan.

4. Hak Cuti Melahirkan dan Keguguran

Aturan baru tersebut juga menetapkan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan selama sekurang-kurangnya tiga bulan pertama. Hak istirahat dalam Pasal 121 ayat (2) ini bahkan bisa diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya.

Perpanjangan tersebut dapat diberikan apabila terdapat kendala kesehatan khusus yang dikuatkan melalui surat keterangan dokter.

Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 memutuskan untuk memberikan hak cuti bagi pekerja perempuan yang mengalami musibah keguguran. Waktu istirahat tersebut dijalankan selama 1,5 bulan atau menyesuaikan keterangan dokter.

“Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 (satu koma lima) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan,” bunyi Pasal 121 ayat (4).

5. Sanksi bagi Perusahaan yang Membayar di Bawah Upah Minimum

Berikutnya, Pasal 140 ayat (5) secara tegas melarang pengusaha untuk membayarkan upah kepada buruh di bawah standar minimum yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun.

“Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan perkecualian Upah minimum kepada gubemur,” tulis Pasal 140 ayat (6).

6. Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal 228 mengharuskan pengusaha, pekerja, serikat buruh, dan pemerintah untuk melakukan segala upaya maksimal guna mencegah terjadinya PHK. Berbagai langkah alternatif wajib diutamakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan pemecatan.

7. Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

Dalam Pasal 61 UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa negara menyediakan bantuan iuran program pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi para pekerja sektor informal atau pekerja mandiri yang masuk kategori rentan.

Skema perlindungan wajib ini mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) demi menunjang kesejahteraan jangka panjang.

8. Cuti Bersama Tidak Boleh Mengurangi Cuti Tahunan

Pasal 118 ayat (6) menetapkan kebijakan cuti bersama oleh pemerintah sama sekali tidak boleh memotong hak cuti tahunan milik pekerja. Perusahaan dilarang melakukan pengurangan jatah cuti tahunan secara sepihak akibat adanya libur bersama nasional.

9. Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Kerja

UU Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 29 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan keahlian formal melalui program sertifikasi profesi yang terstandarisasi secara nasional setelah mengikuti pelatihan.

Sertifikasi kompetensi ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tujuannya untuk mendongkrak daya saing sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjadi acuan objektif dalam struktur pengupahan perusahaan.

10. Acuan Hukum bagi Pekerja Magang

Untuk Pasal 37, mengatur pelaksanaan program pemagangan atas perjanjian tertulis yang memuat transparansi hak dan batasan waktu. Peserta magang secara hukum berhak mendapatkan uang saku, fasilitas keselamatan kerja, hingga pelindungan jaminan sosial.

“Pemagangan harus dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit: a. jangka waktu pemagangan paling lama 6 (enam) bulan,” bunyi Pasal 38 huruf a.

11. Pengaturan Pekerjaan Fleksibel

Pasal 102 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengakomodasi model hubungan kerja yang memberikan keleluasaan waktu dan lokasi bekerja, termasuk pekerjaan yang menggunakan platform digital.

Meskipun menerapkan skema fleksibilitas tersebut, pemberi kerja tetap berkewajiban memenuhi seluruh hak-hak normatif buruh secara penuh sesuai dengan perundang-undangan, meliputi penghasilan yang layak, pelindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial, serta hak-hak lain.

Baca Juga: Isi UU Ketenagakerjaan Terbaru, Atur Pesangon hingga Larangan Tahan Ijazah

(MDP)