Yaman dan Dunia Arab yang Terpecah: Belajar Persatuan dari Nabi Muhammad (SAW)
Tulisan dari Irsyad Mohammad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHampir delapan bulan setelah perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026, Yaman kembali menjadi salah satu titik panas paling berbahaya di Timur Tengah. Konflik Yaman yang selama beberapa tahun relatif membeku setelah gencatan senjata 2022 kini kembali memasuki fase eskalasi besar, akibat diserangnya sejumlah bandara Arab Saudi.
Serangan Houthi bukan lagi hanya menyasar pasukan pemerintah Yaman atau wilayah perbatasan Arab Saudi, tetapi juga bandara-bandara sipil dan infrastruktur energi yang menjadi bagian penting dari perekonomian kerajaan. Pada pertengahan Oktober, sejumlah bandara Saudi kembali menjadi sasaran serangan rudal dan drone, sementara Houthi mengancam akan terus menyerang fasilitas penerbangan dan minyak Saudi.
Eskalasi kali ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan balas dendam karena Arab Saudi menembakkan serangan ke pesawat sipil yang mendarat di Bandara Internasional Sana’a. Dalam ulasan terbaru mengenai situasi politik Yaman, Sana’a Center for Strategic Studies menelusuri awal babak baru konflik ke Juli 2026, ketika sebuah pesawat Mahan Air dari Iran mendarat di Bandara Internasional Sana’a. Pihak Houthi menyebut penerbangan itu membawa pasien dan pelancong yang tertahan, sementara laporan tersebut mencatat adanya delegasi Houthi yang berangkat ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Pada 13 Juli, pesawat kedua yang hendak kembali ke Sana’a tidak dapat mendarat setelah landasan bandara diserang dan dialihkan ke Al-Hudaydah. Houthi kemudian mengumumkan kebijakan “blokade dibalas blokade”, yakni ancaman untuk menargetkan pelabuhan dan bandara Saudi sebagai balasan atas pembatasan dan serangan terhadap wilayah yang mereka kuasai.
Menurut Prof. Jiang Xueqin, Arab Saudi dan koalisinya punya alasan sendiri melakukan itu, selama ini mereka tidak bisa menguasai Kota Sana’a, oleh karenanya mereka memberlakukan kendali atas wilayah udara Yaman dan memerintahkan pesawat manapun yang lewat ke wilayah udara Yaman Utara, harus izin Arab Saudi dan koalisinya.
Batas ini satu-satunya “ilusi” bahwa Saudi dan koalisinya masih mengendalikan Yaman, namun Houthi juga sengaja mengetes batas kontrol Arab Saudi dan koalisinya, dengan mendaratkan pesawatnya yang baru saja melayat dari almarhum pemimpin Iran, Ayatullah Ali Khamenei; dengan tidak meminta izin ke Arab Saudi dan koalisinya.
Arab Saudi dan koalisinya menganggap apa yang dilakukan oleh Houthi adalah pelanggaran kedaulatan dan membalas dengan menyerang pesawat sipil yang mengangkut rombogan pelayat yang baru saja melayat dari Iran. Hal ini membuat Houthi geram, karena berpikir kenapa rombongan sipil harus diserang? Mengapa bandara sipil yang diserang? Masih mending kalau yang diserang militer, dari sinilah Houthi kemudian membuat perhitungan ke Arab Saudi. Mereka menyiapkan drone-drone dan rudal yang mereka miliki dari Iran untuk membalas.
Momentum itu mulai lebih terlihat pada awal September, situasi di daratan Yaman ikut berubah. Pasukan Houthi menerobos garis pertahanan pemerintah di Taiz, merebut kota pelabuhan bersejarah Al-Makha dan bergerak ke koridor Bab al-Mandab. Sana’a Center menyebut eskalasi terbaru ini membawa perubahan penguasaan wilayah dan jumlah korban tertinggi dalam hampir lima tahun.
Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah pesisir, sementara Saudi kembali melakukan serangan udara terhadap posisi Houthi. Garis depan bergerak cepat dan laporan mengenai penguasaan sejumlah distrik tidak selalu seragam; yang jelas, pertempuran kini berlangsung di banyak front, mulai dari Taiz dan Hudaydah hingga Lahj, Al-Dhalea, Ma’rib dan Al-Jawf.
Di Arab Saudi, eskalasi paling serius terjadi pada awal hingga pertengahan Oktober. Pada 7 Oktober, serangan terhadap fasilitas bandara di Riyadh dan Abha menewaskan tiga orang dan melukai puluhan lainnya, menurut otoritas penerbangan sipil Saudi. Serangan rudal pada 10 Oktober di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang.
Sehari kemudian, sebuah proyektil kembali menghantam Terminal 4 dan menimbulkan korban tambahan. Houthi mengklaim serangan tersebut dan memperingatkan maskapai penerbangan agar menjauhi bandara-bandara Saudi yang mereka sebut sebagai sasaran potensial berikutnya.
Pada 13 Oktober, sebuah serangan yang dikaitkan dengan Houthi menghantam kantor pusat Saudi Aramco di Dhahran, Arab Saudi timur. Kementerian Energi Saudi menyebut kebakaran yang terjadi bersifat terbatas, tetapi sumber-sumber yang dikutip Reuters mengatakan kerusakan bangunan meluas hingga beberapa lantai dan sebagian pegawai diminta bekerja dari rumah.
Keesokan harinya, Houthi menyatakan akan melanjutkan serangan terhadap bandara dan fasilitas minyak Saudi. Serangan semacam ini bukan hanya mengancam keselamatan warga sipil, tetapi juga menguji kemampuan pertahanan udara Saudi dan ambisi Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menjaga kerajaan tetap aman bagi investasi, bisnis, pariwisata dan agenda ekonomi Vision 2030.
Arab Saudi pun menyatakan tidak akan membiarkan serangan tersebut berlalu begitu saja. Koalisi pimpinan Saudi pada 7 Oktober mengatakan telah menyerang lebih dari 80 sasaran militer Houthi di Sa’adah, Hudaydah, Al-Jawf dan Ma’rib.
Pada 13 Oktober, serangan udara Saudi terhadap depot minyak di wilayah yang dikuasai Houthi dekat Sana’a dan Ras Isa juga dilaporkan, sementara pihak Houthi menyatakan Sana’a kembali diserang. Jadi, wacana serangan balasan Saudi kini bukan lagi sekadar ancaman diplomatik; aksi militer terbatas telah berjalan, sementara belum jelas apakah Riyadh akan memperluasnya menjadi operasi yang lebih besar.
Perebutan wilayah di sekitar Bab al-Mandab membuat konflik ini semakin serius. Selat yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden tersebut merupakan salah satu jalur penting perdagangan dan energi dunia. Serangan terhadap bandara Saudi, kantor pusat Aramco, kapal tanker serta infrastruktur minyak menambah risiko pada saat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran juga mengguncang jalur pelayaran di Teluk Persia. Dengan kata lain, konflik Yaman kini berkaitan langsung dengan keamanan penerbangan, pengiriman minyak, perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi kawasan.
Serangan-serangan itu sekaligus menguji soliditas Pakta Aliansi Makkah untuk Pertahanan (Mecca Joint Defense Agreement, yang dalam dokumen resmi disebut Makkah Agreement for Joint Defence), yang ditandatangani Arab Saudi, Turki dan Pakistan pada 7 Agustus 2026. Dalam penjelasan publik mengenai pakta tersebut, serangan bersenjata terhadap satu negara anggota diperlakukan sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Pada 5 Oktober, komite politik dan pertahanan ketiga negara menggelar pertemuan darurat di Riyadh, mengecam serangan terhadap kota-kota dan infrastruktur Saudi, lalu menyepakati implementasi praktis komitmen pertahanan kolektif serta langkah untuk menyiapkan pengerahan cepat pasukan dan kemampuan militer yang disepakati. Pernyataan bersama itu juga mengumumkan penunjukan mantan Letnan Jenderal Pakistan, Nauman Mahmood, sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi tersebut.
Namun, apakah aktivasi pakta ini berarti Turki dan Pakistan akan ikut menyerang Houthi di Yaman? Belum tentu. Teks lengkap perjanjian dan rincian kewajiban operasionalnya belum diumumkan secara terbuka.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Ankara tengah menilai bentuk bantuan yang dapat diberikan untuk memperkuat pertahanan Saudi, tetapi menegaskan bahwa Turki tidak akan mengambil peran ofensif dalam operasi di Yaman. Dukungan yang dibahas lebih mengarah pada pertahanan udara, perang elektronik dan bantuan teknis, sementara proses persetujuan parlemen Turki juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Pakistan berada dalam posisi yang tidak kalah rumit. Islamabad mempunyai hubungan pertahanan lama dengan Riyadh dan kini terikat pada pakta tersebut, tetapi pada saat yang sama berupaya menjadi perantara komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat.
Pemerintah Pakistan menegaskan komitmen terhadap pertahanan kolektif, namun belum membuka seluruh rincian mengenai bentuk dan batas keterlibatan militernya. Deutsche Welle dalam analisisnya pada 7 Oktober menyoroti dilema tersebut: sejauh mana Pakistan dan Turki dapat membantu Arab Saudi menghadapi Houthi tanpa terseret ke dalam perang ofensif di Yaman atau merusak hubungan mereka dengan Teheran?
Dengan demikian, konflik Yaman kini bukan hanya menguji sistem pertahanan Saudi, tetapi juga memperlihatkan seberapa jauh sebuah pakta pertahanan dapat diubah dari pernyataan politik menjadi kerja sama militer nyata. Di satu sisi, Riyadh membutuhkan bantuan untuk menghadapi serangan yang semakin mematikan.
Di sisi lain, Ankara dan Islamabad harus menentukan batas keterlibatan mereka. Apakah komitmen pertahanan kolektif akan berujung pada pengerahan pasukan tempur, bantuan pertahanan udara, intelijen, atau sekadar dukungan teknis dan diplomatik? Pertanyaan itu belum sepenuhnya terjawab.
Melihat kedekatan Houthi dengan Iran, perang Yaman sering dibaca semata-mata sebagai konflik Sunni dan Syiah. Iran mayoritas Syiah dan menjadi pendukung eksternal terpenting Houthi, sementara Arab Saudi yang mayoritas Sunni mendukung pemerintah Yaman dan berbagai kekuatan anti-Houthi.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Sebab banyak orang-orang Sunni yang bergabung dengan Houthi dan melawan Arab Saudi dan pemerintah Yaman Bersatu dan koalisinya, serta melawan kelompok separatis Yaman Selatan (Southern Transitional Council) yang didukung Uni Emirat Arab. Sedangkan Syi'ah Zaidiyah sendiri ada juga yang mendukung pemerintahan Yaman bersatu (Republik Yaman) yang didukung oleh Arab Saudi dan koalisinya. Kubu Syi'ah terbagi menjadi 2: ada yang mendukung Houthi dan ada yang mendukung Yaman bersatu yang didukung Arab Saudi; yang merupakan musuh bebuyutan Houthi. Sedangkan orang-orang Sunni terbagi menjadi 3: Mendukung Yaman bersatu yang didukung Arab Saudi, mendukung Houthi yang disokong Iran, dan ada yang mendukung separatis Yaman Selatan yang didukung Uni Emirat Arab.
Jadi kalau dikatakan Yaman perang antar agama dan mazhab tidak juga, tapi kalau perang kabilah itu baru benar dan kalau dikatakan perang perebutan pengaruh antara Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab itu baru tepat.
Tentunya dengan kacamata ini Yaman terlalu rumit untuk dijelaskan hanya melalui garis agama dan mazhab. Houthi pernah bertahun-tahun memerangi Presiden Ali Abdullah Saleh yang sama-sama berasal dari lingkungan Syiah Zaidiyah. Dalam rangkaian Perang Sa’adah 2004–2010, terdapat pula kelompok-kelompok Zaydi yang bertempur bersama pemerintah melawan Houthi. Jadi sejak awal sudah terlihat bahwa mereka dapat memberontak melawan presiden yang bermazhab sama dengan mereka sendiri.
Identitas agama menjadi salah satu faktor penting untuk membaca kondisi sosial-politik di Yaman, tetapi agama tidak bekerja sendirian dan bukan satu-satunya faktor. Ia bersinggungan dengan kepentingan kabilah, wilayah, jaringan kekuasaan, patronase antarsuku, sejarah lokal Yaman sebelum persatuan—ketika sebelum 22 Mei 1990 negara itu terpecah menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan—serta geopolitik regional Timur Tengah.
Yaman: Ketika Identitas Tak Menentukan Kawan dan Lawan
Melihat identitas agama antarkubu yang berkonflik di Yaman tidak bisa menjadi satu-satunya raison d’être dalam memahami konflik di negeri itu secara komprehensif. Contoh paling gamblang dapat dilihat pada kelompok Houthi. Dalam bahasa Arab, nama keluarga mereka lebih dekat dibaca al-Hutsi atau al-Huthi, sedangkan pelafalan bahasa Inggris kemudian ditransliterasikan menjadi “Houthi”. Mereka sendiri kini menggunakan nama Ansar Allah atau Ansharullah.
Nama Houthi memang berasal dari keluarga yang menjadi pusat kepemimpinan gerakan itu, tetapi Houthi modern bukan sekadar satu kabilah yang seluruh anggotanya berasal dari satu garis keluarga. Gerakan ini tumbuh dari jaringan revivalisme Zaidiyah di Sa’adah, terutama melalui organisasi Syabab Al-Mu’minin atau Believing Youth (Pemuda Beriman) yang berkembang pada awal 1990-an. Hussein Badreddin al-Houthi, yang merupakan putra ulama Syi’ah Zaidiyah–Badreddin al-Houthi yang kemudian memimpin gerakan ini. Sehingga dalam literatur sejarah Houthi, Hussein Badreddin al-Houthi yang dianggap sebagai “Bapak Pendiri Houthi” atau Founding Father-nya gerakan Houthi.
Gerakan Syabab Al-Mu’minin dibuat karena kekhawatiran para ulama dan aktivis Syi’ah Zaidiyah melihat gencarnya dakwah Salafi di daerah Sa’dah, mereka khawatir karena banyak anak-anak dari keluarga miskin Syi’ah Zaidiyah yang diserahkan untuk dididik oleh para ulama Salafi, dengan iming-iming beasiswa, uang, sembako, hingga kesempatan studi hingga kerja di Arab Saudi. Mereka melihat kalau hal ini dibiarkan, lama-lama generasi Syi’ah Zaidiyah di Sa’adah akan habis kalau anak-anak mudanya diserahkan ke para ulama Salafi untuk dididik di sekolah-sekolah Salafi di Yaman ataupun di Arab Saudi.
Hussein Badreddin al-Houthi melihat perlu mendirikan Syabab Al-Mu’minin sebagai gerakan revivalis (kebangkitan) Syi'ah Zaidiyah untuk menangkal pengaruh dakwah kaum Salafi yang gencar ke keluarga miskin dan ke anak-anak muda, serta memberi pengetahuan mengenai ajaran Syi’ah Zaidiyah.
Dalam perkembangannya kemudian Hussein Badreddin al-Houthi kemudian menjadi salah satu tokoh yang membawa gerakan keagamaan itu ke arena politik dan perlawanan terhadap pemerintah. Terlihat dari Hussein Badreddin al-Houthi sendiri yang sempat mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen Yaman dan terpilih mewakili Partai Kebenaran (Party of Truth) untuk periode 1993-1997.
Persoalan mulai mengeras ketika Sa’adah, jantung historis Zaidiyah, menjadi salah satu kawasan berkembangnya dakwah Salafi. Pusat Dar al-Hadith di Dammaj yang didirikan Muqbil bin Hadi al-Wadi’i menjadi salah satu lembaga paling berpengaruh dalam penyebaran Salafisme di wilayah tersebut. Aktivitas lembaga-lembaga seperti ini berjalan beriringan dengan dukungan keagamaan dan keuangan dari jaringan Saudi. Bagi kalangan revivalis Zaydi, perkembangan itu tidak sekadar persoalan adanya mazhab lain di tengah mereka. Mereka melihat masuknya dakwah yang keras mengkritik Syiah ke kawasan bersejarah Zaidiyah sebagai ancaman terhadap kelangsungan tradisi keagamaan mereka.
Ali Abdullah Saleh sendiri seorang Zaydi, tetapi pemerintahannya memberi ruang kepada perkembangan lembaga-lembaga Salafi di wilayah Zaydi. Hal ini perlu dibaca dalam konteks hubungan Yaman dengan Arab Saudi yang mencakup bantuan pembangunan, hubungan politik, jaringan keagamaan dan kepentingan keamanan. Dukungan Saudi kepada sejumlah lembaga Salafi memang terdokumentasi; tetapi tidak setiap bantuan pembangunan Saudi kepada Yaman dapat langsung dianggap secara tertulis mensyaratkan penyebaran Salafisme. Yang terlihat adalah bahwa rezim Saleh mentoleransi berkembangnya jaringan dakwah itu, kendati aktivitasnya menimbulkan protes dari kalangan Zaydi setempat.
Salah satu tokoh penting dalam struktur kekuasaan Saleh adalah Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar. Ia berasal dari lingkungan dataran tinggi Yaman yang secara historis bermazhab Zaidiyah dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan jaringan elite Saleh. Namun Ali Mohsen kemudian berpindah ke Sunni dan selanjutnya menjadi seorang Salafi. Sejumlah kajian menggambarkannya secara langsung sebagai seorang Zaydi yang beralih menjadi Salafi. Ia juga mempunyai kedekatan kuat dengan jaringan Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood), Partai Islah serta ulama Islamis berpengaruh Abdul Majid al-Zindani.
Ali Mohsen bukan hanya berpindah keyakinan secara pribadi lalu berhenti di situ. Ia kemudian menjadi salah satu patron jaringan Islamis Sunni dalam rezim Saleh dan mendukung pengembangan lembaga-lembaga Salafi yang berhadapan dengan kalangan Zaydi. Bagi sebagian aktivis Zaydi, gerakan dakwah itu terasa semakin agresif karena hadir di kawasan yang mayoritas penduduknya menganut tradisi Zaidiyah. Daya tariknya juga tidak hanya teologis. Sejumlah lembaga Salafi menyediakan akses pendidikan, bantuan sosial dan peluang beasiswa bagi keluarga miskin, sementara kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dan pekerjaan di Arab Saudi merupakan sesuatu yang sulit didapatkan di Yaman yang ekonominya tertinggal.
Di sinilah organisasi Syabab al-Mu’minin memperoleh ruang. Gerakan yang berangkat dari keinginan memperkuat pendidikan Zaidiyah di kalangan anak muda itu kemudian berkembang menjadi wadah untuk menentang apa yang dianggap sebagai penetrasi Salafisme ke Sa’adah. Hussein al-Houthi dan ayahnya, Badruddin al-Houthi, berada dalam jaringan tokoh yang berperan penting di dalam gerakan tersebut. Dalam perkembangannya, protes mereka semakin meluas dan tidak hanya terkait masalah agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan pembangunan, marginalisasi wilayah utara, korupsi serta patronase pemerintahan Saleh.
Kabilah-kabilah yang dekat dengan Saleh memperoleh akses terhadap jabatan, sumber daya dan proyek pembangunan, sedangkan sebagian masyarakat Sa’adah merasa berada di luar lingkaran kekuasaan. Houthi juga memprotes hubungan pemerintah dengan Amerika Serikat serta kebijakan luar negeri yang mereka anggap terlalu tunduk pada Washington. Jadi sejak awal, konflik ini memadukan soal agama, distribusi kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan hubungan Yaman dengan kekuatan-kekuatan asing. Menguranginya menjadi sekadar konflik Sunni melawan Syiah akan membuat bagian penting dari sejarah tersebut hilang.
Alih-alih menyelesaikan protes melalui dialog politik, pemerintah Saleh menggunakan kekuatan militer. Perang Sa’adah pertama meletus pada 2004 dan Hussein Badreddin al-Houthi terbunuh oleh pasukan pemerintah pada tahun yang sama. Kematian Hussein tidak mengakhiri gerakan tersebut. Di bawah kepemimpinan Abdul Malik al-Houthi, konflik justru meluas menjadi enam putaran Perang Sa’adah antara 2004 dan 2010. Dalam rangkaian konflik itu, pasukan Houthi semakin terorganisasi dan memperoleh pengalaman militer yang kelak menjadi modal penting ketika mereka merebut Sana’a pada 2014.
Gerakan ini juga tidak hanya mengandalkan dukungan dari keluarga atau kabilah al-Houthi. Ia berhasil menarik sebagian kabilah Zaydi lain dan sejumlah orang atau jaringan kabilah Sunni yang kecewa terhadap pemerintahan Saleh. Tidak semua orang yang mendukung Houthi harus menganut Zaidiyah, sebagaimana tidak semua orang Zaydi mendukung Houthi. Banyak kabilah Zaydi justru tetap berada di pihak Saleh karena mempunyai hubungan patronase dengan pemerintah dan menikmati jabatan ataupun akses ekonomi dari rezim tersebut.
Nama Ansharullah kemudian semakin digunakan untuk memperluas citra gerakan itu dan agar kelompok Sunni dan Syi’ah Zaidiyah lain bisa bergabung. Houthi menonjolkan perlawanan terhadap korupsi, penentangan terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta dukungan kepada Palestina. Retorika ini membantu mereka membangun dukungan di luar basis sosial Zaidiyah tradisional. Meskipun struktur kepemimpinannya tetap didominasi Zaydi, dukungan terhadap Houthi tidak dapat dipetakan secara sederhana berdasarkan mazhab saja. Bahkan Houthi berhasil membangun gerakannya menjadi gerakan lintas mazhab, di mana banyak juga orang-orang Sunni yang bergabung karena jengah dengan invasi Arab Saudi atas Yaman, hal ini membuat orang-orang Yaman terbakar semangat nasionalismenya dan bersatu melawan Arab Saudi dan koalisinya.
Bisa dilihat betapa absurdnya kan? Seorang Presiden Yaman yang bermazhab Syiah Zaidiyah memberi ruang kepada perkembangan dakwah Salafi di wilayah yang sebagian besar dihuni masyarakat Zaydi, sementara salah satu jenderal kepercayaannya yang berasal dari lingkungan Zaydi justru berpindah ke Sunni dan kemudian menjadi Salafi serta terlibat dalam jaringan yang berseberangan dengan Houthi. Saleh sendiri tetap seorang Zaydi, tetapi pemerintahannya berperang melawan gerakan Zaydi lainnya.
Keabsurdan itu belum berhenti. Saleh ketika berkuasa ia mendirikan Masjid al-Saleh di Sana’a dan menampilkan dirinya sebagai pendukung Islam moderat. Masjid itu diresmikan pada November 2008 dan dipromosikan sebagai salah satu pusat pengembangan Islam moderat serta toleran di Yaman. Dua tahun kemudian, pada 28 Agustus 2010, Saleh menghadiri acara penghargaan lomba Al-Qur’an dan penutupan pelatihan para dai di masjid tersebut. Dalam pidatonya ia berbusa-busa berbicara mengenai perlunya para ulama menjauhkan umat Islam dari ekstremisme dan fanatisme. Ia menegaskan bahwa Islam adalah agama cinta, persaudaraan dan kasih sayang, bukan agama terorisme.
Saleh juga menjadikan kerja sama melawan al-Qaeda sebagai salah satu pilar hubungannya dengan Amerika Serikat. Setelah serangan 11 September 2001, Washington memberikan dukungan intelijen, pelatihan dan bantuan keamanan kepada pemerintah Yaman untuk menghadapi jaringan al-Qaeda. Namun prioritas Saleh tidak selalu sama dengan prioritas Washington.
Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2009 mencatat bahwa unit-unit yang dibangun untuk operasi kontra-terorisme, termasuk Counter Terrorism Unit dan Yemen Special Operations Force, juga digunakan dalam perang melawan Houthi di Sa’adah. Dengan demikian, kerja sama antiterorisme yang bagi Washington ditujukan untuk memerangi al-Qaeda juga bersinggungan dengan kepentingan Saleh dalam mempertahankan kekuasaan.
Hubungan Saleh dengan jaringan jihadis Arab-Afghanistan sebenarnya telah terbentuk sebelum War on Terror (Perang Melawan Teror). Setelah perang melawan Uni Soviet di Afghanistan berakhir, sebagian veteran jihad kembali ke Yaman dan menjadi bagian dari jaringan politik maupun militer. Sana’a Center mencatat bahwa Saleh memanfaatkan mantan jihadis Afghanistan dalam pertarungannya melawan kelompok sosialis di selatan. Hubungan tersebut memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin Zaydi dapat bekerja sama dengan jaringan Islamis Sunni ketika kepentingan politiknya sejalan, lalu kemudian menjadikan perang melawan jaringan jihad sebagai alasan untuk memperoleh dukungan Washington.
Di sini penting juga untuk meluruskan satu hal. Osama bin Laden dibunuh dalam operasi pasukan khusus Amerika Serikat di Abbottabad, Pakistan, pada Mei 2011, pada masa pemerintahan Barack Obama. Namun kurang tepat jika dikatakan bahwa setelah kematian bin Laden, markas global al-Qaeda berpindah dari Pakistan ke Yaman. Yang terjadi adalah Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), cabang al-Qaeda di Yaman dan Arab Saudi, tumbuh menjadi salah satu afiliasi paling berbahaya. AQAP secara formal terbentuk pada Januari 2009, jauh sebelum kematian bin Laden, melalui penggabungan jaringan al-Qaeda Yaman dan Saudi.
Setelah menjelaskan konflik Houthi dengan pemerintah Yaman yang dipimpin Saleh, kita dapat masuk kepada hubungan Houthi dengan Iran. Meskipun Iran menjadi sponsor eksternal terpenting Houthi, Houthi bukan sekadar cabang Hizbullah Lebanon yang dikendalikan Teheran. Salah satu perbedaan penting adalah mazhab yang mereka anut.
Iran dan Houthi menganut cabang Syiah yang berbeda. Houthi berakar pada Syi’ah Zaidiyah, sedangkan Iran didominasi Syiah Ja’fari atau Syiah Dua Belas Imam. Zaidiyah mengikuti Zayd bin Ali setelah Ali Zainal Abidin, sedangkan Syiah Dua Belas Imam mengikuti Muhammad al-Baqir dan meneruskan garis imamah hingga Imam Kedua Belas. Karena titik perbedaan mengenai Imam Kelima inilah Zaidiyah kerap disebut Fiver Shia atau “Syiah Lima Imam”.
Zaidiyah juga sering dianggap sebagai cabang Syiah yang paling dekat dengan Sunni. Dalam sejarahnya Syiah Zaidiyah cenderung menerima legitimasi tiga khalifah sebelum Sayyidina Ali, meskipun tetap menempatkan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai sosok yang lebih utama dalam kepemimpinan setelah Nabi Muhammad (SAW).
Sejarah Zaidiyah sendiri memang berkembang di antara kecenderungan yang dekat dengan Sunni dan Syiah. Zaidiyah juga tidak mengizinkan nikah mut’ah dan praktik taqiyah sebagaimana yang diizinkan dalam praktik Syiah Dua Belas Imam. Bahkan tidak sepert Syi’ah Dua Belas Imam, Syiah Zaidiyah tidak mengharamkan ikan-ikan tidak bersisik seperti lele, kerang, cumi-cumi, patin, dan sebagainya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Syi’ah Zaidiyah ini merupakan mazhab Syi’ah yang secara teologis paling dekat dengan Sunni.
Bila dilihat dari kacamata teologis Syiah Dua Belas Imam, posisi semacam ini membuat Syi’ah Zaidiyah dianggap sebagai “Syiah yang tidak tuntas”.
Lalu mengapa Iran tetap mendukung Houthi? Jawabannya tidak cukup dicari pada kesamaan label Syiah. Keduanya dipertemukan oleh kepentingan geopolitik dan sikap politik yang sama-sama menentang pengaruh Arab Saudi, Amerika Serikat dan Israel. Teheran juga melihat Houthi sebagai mitra yang dapat menekan Arab Saudi dari perbatasan selatannya. Houthi sendiri sudah tumbuh dari dinamika lokal Yaman sebelum hubungan militernya dengan Iran semakin erat setelah intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi atas Yaman pada 2015. Dukungan Iran kemudian membantu meningkatkan kemampuan rudal, drone dan perang asimetris Houthi, tetapi gerakan itu tetap mempunyai basis sosial serta kalkulasi politik domestiknya sendiri.
Dari Dua Yaman ke Perang Saudara: Persatuan yang Menyimpan Luka
Untuk memahami mengapa politik Yaman terus berulang dalam lingkaran persaingan dan aliansi yang berubah-ubah, kita perlu mundur ke sejarah Yaman Selatan. Sebelum 22 Mei 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan merupakan dua negara terpisah. Di utara berdiri Republik Arab Yaman yang dipimpin Ali Abdullah Saleh, sedangkan di selatan berdiri Republik Demokratik Rakyat Yaman yang diperintah Partai Sosialis Yaman atau Yemen Socialist Party (YSP) dan menjadi satu-satunya negara Marxis-Leninis di dunia Arab.
Pada Januari 1986, Partai Sosialis Yaman justru pecah dalam perang internal yang sangat berdarah. Persaingan antara Presiden Ali Nasir Muhammad dan lawan-lawannya di dalam partai berkelindan dengan jaringan regional dan politik kesukuan. Kubu Ali Nasir kalah. Ia bersama para pendukungnya dari jaringan Abyan-Shabwa melarikan diri ke Yaman Utara. Di antara personel militer yang tersingkir itu terdapat Abdurabbuh Mansur Hadi. Sana’a Center mencatat bahwa kekalahan tersebut membuat puluhan ribu pendukung dan anggota jaringan Ali Nasir meninggalkan Yaman Selatan, sementara banyak perwira kemudian diakomodasi dalam struktur militer utara.
Empat tahun kemudian, kedua Yaman akhirnya bersatu. Gagasan penyatuan sebenarnya sudah lama dibicarakan, tetapi kondisi akhir 1980-an membuatnya semakin menarik. Perang internal 1986 membuat Yaman Selatan semakin lemah, Uni Soviet sebagai penopang utamanya sedang menuju keruntuhan, sementara penemuan sumber minyak di wilayah perbatasan memberikan insentif ekonomi untuk membangun negara yang lebih besar. Penyatuan 1990 karena itu lahir dari gabungan aspirasi politik dan kalkulasi praktis, bukan semata-mata karena dua elite tiba-tiba sepakat mengubur perbedaan mereka.
Ali Abdullah Saleh menjadi Presiden Republik Yaman yang baru, sedangkan Ali Salim al-Beidh dari Partai Sosialis Yaman menjadi wakil presiden. Akan tetapi, republik baru tersebut belum sempat sepenuhnya menyatukan birokrasi dan angkatan bersenjatanya ketika Perang Teluk 1990–1991 pecah. Yaman yang saat itu duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB memberikan suara menolak Resolusi 678 yang membuka jalan bagi penggunaan kekuatan terhadap Irak setelah pendudukan Kuwait. Keputusan itu membuat Sana’a dipandang terlalu dekat dengan Saddam Hussein dan memperburuk hubungannya dengan Arab Saudi serta sejumlah negara Teluk.
Dampaknya bukan hanya diplomatik. Arab Saudi memulangkan ratusan ribu pekerja Yaman, sementara pekerja Yaman di negara-negara Teluk lain juga kembali dalam jumlah besar. Perkiraan yang sering digunakan menyebut sekitar 850.000 hingga hampir satu juta warga Yaman pulang ke tanah air. Bank Dunia memperkirakan arus balik yang sangat besar itu dalam hitungan beberapa bulan menambah sekitar tujuh persen terhadap populasi Yaman dan sekitar 15 persen terhadap angkatan kerjanya. Remitansi anjlok, pengangguran meningkat, sedangkan pemerintah baru harus menangani integrasi ekonomi, militer dan administrasi dua negara yang sebelumnya berkembang dengan sistem berbeda.
Masalah politik kemudian semakin terlihat dalam pemilu parlemen pada April 1993. General People’s Congress atau Kongres Rakyat Umum (GPC) pimpinan Saleh memperoleh 122 kursi, Partai Islah 62 kursi, sedangkan Partai Sosialis Yaman hanya mendapatkan 56 dari total 301 kursi parlemen. Partai yang sebelum penyatuan menguasai seluruh negara Yaman Selatan mendadak menjadi kekuatan terbesar ketiga di republik baru. Bagi elite YSP, hasil tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai posisi mereka dalam pembagian kekuasaan dan arah masa depan penyatuan.
Ali Salim al-Beidh kemudian meninggalkan Sana’a dan kembali ke Aden, serta menolak menjalankan pemerintahan secara normal dari ibu kota baru. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut tindakannya sebagai self-imposed exile, tindakan mengasingkan diri atas kehendak sendiri. Kalau memakai istilah politik zaman sekarang, al-Beidh melakukan semacam silent treatment terhadap Saleh. Namun di balik kelakar itu ada persoalan yang nyata: struktur kekuasaan belum terintegrasi, militer masih terbelah, dan elite selatan merasa mereka semakin tersisih dari pemerintah pusat.
Upaya rekonsiliasi dilakukan, termasuk melalui Dokumen Ikrar dan Kesepakatan yang ditandatangani Saleh dan al-Beidh di Amman pada Februari 1994. Dokumen itu mendorong desentralisasi administratif dan keuangan, tetapi tidak mengubah Yaman menjadi negara federal. Ketidakpercayaan yang sudah menumpuk tetap sulit diatasi. Pada Mei 1994, perang saudara kembali pecah dan al-Beidh mendeklarasikan Republik Demokratik Yaman, berusaha memisahkan kembali wilayah selatan.
Perang Saudara 1994 sering disebut perang Utara melawan Selatan. Masalahnya, sebagian orang Selatan justru ikut menyerbu Selatan. Pendukung Ali Nasir Muhammad yang kalah pada 1986 berdiri di pihak Saleh. Abdurabbuh Mansur Hadi, yang lahir di Abyan dan pernah menjadi perwira Yaman Selatan, diangkat sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan persatuan. Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa pendukung mantan Presiden Yaman Selatan, Ali Nasir Muhammad sangat membantu operasi militer melawan kaum separatis yang dulunya adalah faksi mantan Presiden Abdul Fattah Ismail. Setelah kemenangan Saleh, sebagian anggota jaringan itu mendapatkan jabatan tinggi, termasuk wakil presiden seperti Abdu Rabbuh Mansur Hadi, kepala staf militer dan gubernur Aden.
Arab Saudi mengambil posisi yang menarik dalam konflik itu. Negara yang selama Perang Dingin sangat menentang komunisme Yaman Selatan justru mendukung upaya pemisahan selatan pada 1994. Permusuhan Riyadh terhadap Saleh telah memburuk setelah Perang Teluk, sementara konfigurasi kekuasaan di selatan dan wilayah perbatasan juga menjadi pertimbangan strategis Saudi. Amerika Serikat mengambil posisi berbeda: Washington mendukung keberlangsungan Yaman yang bersatu, sambil mendesak gencatan senjata dan perundingan politik. Jadi pada satu perang yang sama, Saudi mendukung pemisahan negara, sedangkan Amerika Serikat mendukung persatuan Yaman.
Jaringan veteran Arab-Afghanistan juga dimanfaatkan oleh pihak Saleh. Jamestown Foundation dan Sana’a Center mencatat bahwa Ali Mohsen al-Ahmar mempunyai hubungan dengan para veteran itu dan bahwa mantan jihadis Afghanistan digunakan dalam operasi melawan kaum sosialis selatan. Menurut sejumlah sumber Yaman yang pernah berbicara dengan penulis dan meminta identitasnya dirahasiakan, serta memperlihatkan sejumlah bahan tertulis yang juga diminta tidak dipublikasikan, Osama bin Laden lebih dahulu menawarkan bantuan kepada Ali Abdullah Saleh. Menurut keterangan mereka, bin Laden kemudian bertemu secara tertutup dengan Saleh dan menawarkan dukungan jaringan veteran jihad Afghanistan untuk menghadapi kubu Ali Salim al-Beidh dan Haidar Abu Bakr Alattas.
Keterangan mengenai pertemuan rahasia tersebut berasal dari sumber lisan dan bahan tertulis yang tidak diizinkan penulis untuk dipublikasikan, sehingga pembaca tidak dapat memeriksa dokumen itu secara langsung. Namun konteks lebih luas mengenai penggunaan jaringan veteran Arab-Afghanistan dalam perang 1994 memang didukung sumber terbuka. Bin Laden bahkan telah menawarkan kepada Saudi pada akhir 1980-an untuk memimpin jihad melawan pemerintahan Marxis Yaman Selatan, tetapi usulan itu ditolak Riyadh. Ketika perang 1994 pecah, jaringan veteran jihad memiliki alasan dan kesempatan untuk membantu pihak Saleh melawan kelompok selatan.
Hal ini tidak berarti Al-Qaeda in the Arabian Peninsula atau Al-Qaeda di Jazirah Arab (AQAP) sebagai organisasi formal sudah berdiri pada 1994. AQAP baru terbentuk pada 2009. Yang terjadi pada 1994 adalah penggunaan jaringan veteran jihad Afghanistan dan kelompok militan yang memiliki hubungan dengan lingkungan bin Laden dalam konflik Yaman. Perbedaan ini penting agar sejarah tidak disederhanakan menjadi seolah-olah cabang AQAP yang dikenal sekarang telah terbentuk dalam struktur yang sama pada 1994.
Dalam perang tersebut, Saleh yang berasal dari lingkungan Zaidiyah bekerja bersama para jihadis Sunni-Salafi yang sebagian mempunyai pandangan sangat keras terhadap Syiah. Sebaliknya, beberapa kelompok selatan yang berusaha berpisah dari Yaman bukan lagi negara Marxis-Leninis seperti sebelum 1990, tetapi mereka tetap menjadi sasaran utama perang. Kalau logika politik Saleh diterjemahkan ke bahasa warung kopi, kira-kira bunyinya: “Gue gak peduli mazhab lo apaan, selama kepentingan kita sama dan berperang di pihak yang sama kita bisa jalan.”
Saleh memenangkan perang pada Juli 1994, sementara Hadi kemudian diangkat menjadi wakil presiden. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa istilah “orang selatan” sejak lama tidak pernah menunjuk satu blok politik yang homogen. Luka 1986, jaringan kabilah, hubungan dengan elite utara dan perbedaan kepentingan lokal ikut menentukan siapa membantu siapa dalam perang berikutnya.
Dari Hadi ke PLC: Menyatukan Kelompok yang Saling Bersaing
Kita kemudian sampai pada gelombang Arab Spring yang mengguncang Yaman pada 2011. Setelah demonstrasi panjang dan tekanan internasional, Saleh akhirnya menyerahkan kekuasaan melalui mekanisme transisi yang disponsori negara-negara Teluk. Pada Februari 2012, Abdurabbuh Mansur Hadi, mantan wakil presiden Saleh, terpilih menjadi presiden melalui pemilu transisi yang hanya diikuti satu kandidat, yaitu Hadi sendiri. Houthi dan sebagian gerakan separatis selatan memboikot proses tersebut.
Bagi para pendukung transisi, mekanisme itu merupakan jalan keluar untuk mengakhiri kekuasaan Saleh tanpa membawa Yaman masuk ke perang terbuka. Bagi kelompok yang memboikot, pemilu satu kandidat tentu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh proses itu benar-benar kompetitif serta jujur dan adil serta demokratis.
Bagi para penentangnya yang memboikot pilpres Yaman 2012 mereka beranggapan begini: Buat apa ada pemilu kalau kandidatnya satu doang? Buat apa PBB ikut kirim tim untuk mengawasi pilpres yang kandidatnya satu orang doang? Belum lagi Abdurabbuh Mansur Hadi sendiri adalah mantan wapresnya Ali Abdullah Saleh dan juga elite lama yang menikmati kursi kekuasaan di bawah rezim Ali Abdullah Saleh. Bagi mereka buat apa ada aksi demonstrasi menuntut demokrasi dan adili rezim lama yang terlibat KKN, kalau yang terpilih masing orang-orang lama juga? Gak mungkin ada perubahan, pasti Hadi akan mempertahankan status quo begitu menurut para penentangnya.
Di kotak suara cuma ada opsi "iya" atau "tidak" Abdurrabuh Mansur Hadi menjadi untuk menjadi Presiden Yaman. Bagi Houthi, kelompok separatis Yaman Selatan, dan kelompok pro-demokrasi, pemilu itu hanya pemilu bohong-bohongan oleh karenanya mereka memboikotnya. Penulis saat itu waktu masih SMA, ingat sekali menyaksikan proses pilpres Yaman 2012 di Aljazeera dan yakin pasti konflik tidak akan selesai, mengapa? Karena pemilu cuma diikuti satu kandidat dan kandidat yang ada sudah ditentukan oleh negara-negara Teluk dan sudah berkonsultasi dengan PBB, sehingga pemilu hanya melegitimasi nama yang sudah ditentukan oleh negara lain dan bukan oleh rakyat Yaman sendiri.
Yang menarik, Hadi sendiri berasal dari Yaman Selatan. Ia lahir di Abyan dan pernah menjadi perwira Republik Demokratik Rakyat Yaman sebelum kubunya kalah dalam perang internal 1986. Delapan tahun kemudian, ia justru menjadi bagian dari kubu Saleh yang mempertahankan persatuan Yaman dan mengalahkan kelompok selatan yang hendak memisahkan diri. Jadi ketika seorang putra Yaman Selatan menjadi presiden pada 2012, tuntutan pemisahan selatan tidak serta-merta menghilang. Bagi banyak pendukung separatisme, persoalannya bukan sekadar dari daerah mana presiden berasal, tetapi bagaimana kekuasaan, sumber daya dan hubungan utara-selatan diatur sejak penyatuan 1990.
Yaman mendapatkan presiden dari bekas Yaman Selatan, tetapi sebagian masyarakat Yaman Selatan tetap menginginkan negaranya kembali.
Saleh sendiri sudah turun dari kursi presiden, tetapi tidak kehilangan seluruh jaringan kekuasaannya. Ia masih mempunyai loyalis dalam Partai General People’s Congress (Partai Kongres Rakyat Umum)–partai politik yang selama ini menjadi kendaraan bagi Ali Abdullah Saleh, juga loyalis di militer, birokrasi, dan kabilah-kabilah yang memiliki persenjataan serta kelompok bersenjata sendiri.
Pada 2014, Saleh melakukan manuver yang mengejutkan dunia dengan bersekutu dengan Houthi, musuhi bebuyutannya dan kelompok yang selama bertahun-tahun ia perangi dalam enam putaran Perang Sa’adah. Aliansi ini membantu Houthi merebut Sana’a pada September 2014. Sana’a Center mencatat bahwa syekh-syekh kabilah yang loyal kepada Saleh memfasilitasi pergerakan Houthi, sementara loyalis Saleh dalam militer memberikan akses pada persenjataan serta fasilitas negara.
Yang jelas aliansi ini sangat menguatkan Houthi karena sebelumnya Houthi hanya punya pasukan darat dan persenjataan seadanya, dengan bergabungnya kubu Ali Abdullah Saleh yang masih menguasai jaringan di militer Yaman; tiba-tiba Houthi jadi memiliki kekuatan angkatan darat, laut, dan udara yang lebih canggih dan paten ketimbagn sebelumnya. Tentunya hal ini sangat mengagetkan Abdurabbuh Mansur Hadi dan terutama Arab Saudi yang merasa terancam dengan Houthi, karena kekhawatiran intervensi Iran atas Yaman yang berdekatan dengan perbatasannya.
Menurut sejumlah sumber Yaman yang pernah berbicara dengan penulis dan memperlihatkan bahan tertulis yang meminta tetap dirahasiakan identitasnya, ketika membangun kembali hubungan dengan Houthi, Saleh memainkan identitas Zaidiyahnya secara jauh lebih terbuka. Dalam komunikasi politik tersebut ia disebut menggambarkan dirinya sebagai “Syiah sejati” dan “pejuang Karbala”, serta menggunakan Imam Ali bin Abi Thalib (RA) dan Imam Husain bin Ali (RA) sebagai teladan perjuangan. Ia bahkan disebut menghubungkan nama depannya sendiri, Ali, dengan simbolisme Imam Ali dan perjuangan menghadapi intoleransi Salafi.
Informasi mengenai ungkapan tersebut berasal dari sumber yang meminta kerahasiaan dan tidak didukung oleh transkrip pidato publik yang dapat ditautkan. Karena itu, ungkapan “Syiah sejati” dan “pejuang Karbala” dalam tulisan ini harus dibaca sebagai keterangan dari sumber-sumber tersebut, bukan kutipan publik yang sudah dapat diverifikasi pembaca melalui arsip media. Namun perubahan politik Saleh tetap dapat dilihat dari fakta yang lebih luas: orang yang dulu memerangi Houthi kini membantu mereka merebut ibu kota, sedangkan orang yang lama bermitra dengan Saudi kemudian berbicara tentang kedaulatan Yaman dan perlawanan terhadap campur tangan Riyadh.
Setelah Houthi dan loyalis Saleh menguasai Sana’a, Hadi ditempatkan di bawah tahanan rumah sebelum berhasil meloloskan diri menuju Aden. Ketika pasukan Houthi dan loyalis Saleh bergerak ke selatan dan mendekati Aden, Abdurrabuh Mansur Hadi kemudian kabur ke Arab Saudi dan meminta bantuan negara-negara Teluk. Pada 24 Maret 2015, ia mengirim surat yang meminta negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk dan Liga Arab mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi Yaman. Pada 26 Maret, koalisi pimpinan Arab Saudi memulai intervensi militer untuk membombardir Sana’a dan menyerang Houthi. Hadi kemudian menjalankan pemerintahannya lebih banyak dari Riyadh.
Namun aliansi Saleh dengan Houthi pun akhirnya pecah. Pada 2017, Saleh membuka kemungkinan hubungan baru dengan koalisi pimpinan Saudi dan menyerukan pembicaraan dengan Riyadh. Houthi menuduhnya berkhianat. Tidak lama kemudian Saleh terbunuh oleh bekas sekutu yang pernah ia bantu menguasai Sana’a. Sejarah aliansinya berputar lagi: dari musuh menjadi sekutu, lalu kembali menjadi musuh.
Pada tahun yang sama muncul aktor lain dari selatan. Mantan Gubernur Aden Aidarous al-Zubaidi bersama sejumlah tokoh selatan mendirikan Southern Transitional Council (STC) atau Dewan Transisi Selatan. Kelompok yang memperoleh dukungan kuat dari Uni Emirat Arab itu secara terbuka memperjuangkan pembentukan kembali negara Yaman Selatan. Namun STC sendiri tidak mewakili seluruh masyarakat selatan. Aden, Abyan, Shabwa, Lahj, Al-Dhalea, Hadhramaut dan Al-Mahra mempunyai elite, jaringan kabilah dan kepentingan politik masing-masing.
Setelah bertahun-tahun perang, kelemahan kepemimpinan Hadi semakin terlihat. Ia lebih banyak menjalankan pemerintahan dari Riyadh, sementara medan perang melahirkan berbagai kelompok bersenjata yang mempunyai pemimpin, wilayah, sumber pembiayaan dan patron eksternal sendiri. Pada 7 April 2022, Hadi menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Presidential Leadership Council (PLC) atau Dewan Kepemimpinan Presiden, sebuah badan presidium yang terdiri atas delapan orang dan dipimpin Rashad al-Alimi.
Pergantian tersebut bukan semata-mata cerita seorang presiden yang sudah lanjut usia dan ingin beristirahat. Kita bisa melihat referensi menarik yang dipaparkan oleh Ahmed Nagi dari Carnegie Endowment for International Peace menjelaskan bahwa Hadi semakin lemah dalam mengelola krisis dan masalah kesehatannya membatasi kemampuannya menjalankan tugas.
Namun pada saat yang sama, Saudi dan UEA juga mulai mencari pendekatan yang lebih politis setelah bertahun-tahun strategi militer tidak menyelesaikan perang. Yang tidak kalah penting, kubu anti-Houthi telah terfragmentasi menjadi berbagai pusat kekuatan yang bahkan tidak seluruhnya berada di bawah komando Hadi.
PLC kemudian menjadi eksperimen untuk mengakomodasi berbagai kelompok yang sebelumnya memiliki tentara dan agenda masing-masing. Di dalamnya terdapat al-Zubaidi dari STC, Tareq Saleh dengan kekuatan militernya di pantai barat, Sultan al-Aradah dari Ma’rib, Abdelrahman al-Muharrami dari Giants Brigades dan beberapa figur lain. Fragmentasi tidak dihapus. Berbagai pusat kekuatan dimasukkan ke dalam satu lembaga kepresidenan dengan harapan mereka dapat bekerja bersama menghadapi Houthi.
STC memperlihatkan persoalan tersebut dengan jelas. Al-Zubaidi dapat duduk sebagai anggota pucuk kepemimpinan Republik Yaman, sementara organisasi yang dipimpinnya memperjuangkan pembubaran Republik Yaman dalam bentuknya sekarang dan kelahiran kembali Yaman Selatan. Untuk sementara, kompromi itu dapat bertahan karena mereka memiliki musuh bersama, yaitu Houthi. Namun memiliki musuh yang sama tidak berarti mereka mempunyai gambaran yang sama tentang masa depan negara.
Kontradiksi tersebut meledak pada akhir 2025. Pada Desember, pasukan STC bergerak keluar dari basis tradisionalnya dan merebut Hadhramaut serta Al-Mahra di Yaman timur. Hadhramaut bukan sekadar perpanjangan Aden. Wilayah luas dan kaya minyak tersebut memiliki dinamika politik lokal sendiri, hubungan kabilah dengan Arab Saudi, serta gerakan otonomi yang tidak ingin begitu saja tunduk kepada kepemimpinan STC. Begitu pula Al-Mahra, yang memiliki hubungan sosial dan geografis dengan Oman. Dukungan terhadap gagasan Yaman Selatan tidak berarti semua masyarakat selatan sepakat tentang siapa yang berhak memimpin negara tersebut.
Arab Saudi akhirnya bereaksi keras. Pada awal Januari 2026, serangan udara Saudi, pasukan yang didukung Riyadh dan kekuatan kabilah lokal memukul mundur STC dari Hadhramaut dan Al-Mahra. Pasukan STC kemudian kehilangan kendali militernya atas Aden. Al-Zubaidi dikeluarkan dari PLC dan dilaporkan meninggalkan Yaman melalui Somaliland sebelum terbang ke Uni Emirat Arab. Sebuah delegasi STC di Riyadh mengumumkan pembubaran organisasi tersebut, tetapi loyalis al-Zubaidi menolak keputusan itu. Jadi runtuhnya struktur politik dan militer STC tidak otomatis menghapus aspirasi separatisme di selatan.
Hingga Oktober 2026, Riyadh berusaha menata ulang struktur militer dan keamanan di wilayah yang dikuasai pemerintah Yaman, termasuk menarik sejumlah unit yang dahulu berafiliasi dengan UEA dan STC ke dalam komando yang lebih terpusat. Namun proses itu tidak otomatis menyelesaikan perbedaan kepentingan para komandan dan kelompok lokal. Sana’a Center memperingatkan bahwa perubahan komando di kubu anti-Houthi juga dapat melemahkan stabilitas sejumlah garis depan, terutama jika pasukan yang selama ini menjaga wilayah tertentu dipindahkan atau diintegrasikan tanpa menyelesaikan perselisihan yang mendasarinya.
Sementara elite bertarung, rakyat Yaman menanggung akibat paling berat. Rencana Kebutuhan dan Respons Kemanusiaan PBB untuk 2026 memperkirakan 22,3 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan dan perlindungan, 18,3 juta menghadapi kerawanan pangan akut dan lebih dari 2,2 juta anak di bawah lima tahun mengalami malnutrisi akut. Menurut laporan Reuters pada 14 Oktober, eskalasi terbaru telah membuat lebih dari 200.000 orang mengungsi dalam beberapa pekan terakhir dan mengganggu pengiriman bantuan kepada sekitar 800.000 orang. Rumah sakit kewalahan menangani korban perang, sementara kota Taiz menghadapi kekurangan pangan dan jalur bantuan yang semakin sulit diakses
Yaman sebagai Miniatur Dunia Arab yang Terpecah
Kerumitan semacam ini sebenarnya bukan fenomena baru dalam sejarah Yaman. Dalam Perang Saudara Yaman Utara 1962–1970, Imam Muhammad al-Badr dari Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman digulingkan oleh kelompok perwira yang mendirikan republik. Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser mendukung kaum republikan, sedangkan Arab Saudi membantu kaum monarkis.
Paradoksnya, Arab Saudi yang Sunni justru membantu kerajaan yang berakar pada tradisi Syiah Zaidiyah. Riyadh saat itu lebih mencemaskan nasionalisme Arab revolusioner Nasser dan kemungkinan munculnya republik radikal di perbatasannya daripada perbedaan mazhab dengan monarki Zaydi. Bertahun-tahun kemudian Saudi mendukung upaya pemisahan Yaman Selatan pada 1994 dan sejak 2015 memimpin perang melawan Houthi Zaydi. Jadi posisi Saudi terhadap Yaman jauh lebih mudah dijelaskan melalui kalkulasi keamanan dan persaingan geopolitik ketimbang melalui kesamaan mazhab.
Kesamaan ideologi pun tidak menjamin persatuan. Yaman Selatan pernah menjadi negara Marxis-Leninis di dunia Arab, tetapi pada Januari 1986 elite Partai Sosialis Yaman saling berperang. Delapan tahun kemudian, sebagian orang selatan yang kalah dalam perang internal tersebut malah membantu Saleh mempertahankan persatuan Yaman melawan orang-orang selatan lainnya yang berusaha memisahkan diri. Dalam beberapa dekade berikutnya, STC kembali menunjukkan bahwa masyarakat selatan tidak membentuk satu blok politik yang homogen.
Yaman karena itu menjadi semacam miniatur persoalan yang lebih luas di dunia Arab: kesamaan bahasa, agama dan sejarah tidak otomatis menghasilkan kesamaan kepentingan politik. Di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “dunia Arab” dalam tulisan ini.
Secara institusional, Liga Arab mempunyai 22 negara anggota. Angka itu merupakan penghitungan yang lazim digunakan ketika membicarakan negara-negara Arab. Namun dalam tulisan ini, saya cenderung menghitung 23 negara Arab dengan turut memasukkan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) atau Sahara Barat.
Pilihan tersebut tentu dapat diperdebatkan dan bukan merupakan posisi yang diterima secara universal. SADR tidak menjadi anggota Liga Arab. Status akhir Sahara Barat juga belum terselesaikan melalui proses Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB masih memasukkan Sahara Barat ke dalam daftar Non-Self-Governing Territories, atau wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, sebuah status yang telah melekat sejak 1963.
Di sisi lain, SADR yang diproklamasikan oleh Front Polisario merupakan anggota Uni Afrika sejak 1982. Dalam struktur Uni Afrika, Republik Sahrawi diperlakukan sebagai salah satu negara anggotanya bersama Maroko dan negara-negara Afrika lainnya.
Sebagai penulis, saya sendiri lebih bersimpati pada tuntutan penentuan nasib sendiri rakyat Sahrawi dan memandang Sahara Barat sebagai proses dekolonisasi yang belum selesai. Karena itu, ketika menyebut dunia Arab terpecah menjadi 23 negara dalam tulisan ini, saya memasukkan SADR sebagai negara Arab ke-23. Saya menyadari bahwa penghitungan tersebut merupakan pilihan perspektif, bukan fakta politik yang tidak diperdebatkan. Maroko mempunyai posisi berbeda: Rabat menganggap Sahara Barat bagian dari wilayahnya dan menawarkan otonomi dalam kerangka kedaulatan Maroko.
Menariknya, Indonesia sendiri mengambil posisi yang lebih bernuansa daripada yang sering dipahami publik. Indonesia tidak mengakui SADR sebagai negara, tetapi dokumen resmi KBRI Rabat tahun 2025 menyebut Indonesia konsisten mendukung proses PBB untuk penyelesaian Sahara Barat dan prinsip penentuan nasib sendiri. Dokumen yang sama mencatat perbedaan penekanan dengan Maroko, yang menempatkan otonomi dalam kerangka kedaulatannya sebagai solusi. Indonesia juga berkontribusi dalam misi PBB, Misi PBB untuk Referendum Sahara Barat atau United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) adalah misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada April 1991 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 690 untuk Sahara Barat.
Sayangnya, Sahara Barat relatif jarang memperoleh perhatian publik Indonesia dibandingkan konflik Palestina. Padahal konflik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan berhubungan langsung dengan persoalan dekolonisasi, penentuan nasib sendiri dan persaingan politik di dunia Arab-Afrika.
Sahara Barat sekaligus memperlihatkan tema yang sama seperti Yaman dari arah berbeda. Kesamaan identitas Arab tidak mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara Maroko dan gerakan nasional Sahrawi. Bahkan Aljazair, sesama negara Arab-Maghribi, menjadi pendukung utama Front Polisario dan salah satu penentang terpenting klaim Maroko.
Jadi persoalan dunia Arab bukan kurangnya persamaan. Persamaannya justru sangat banyak. Persoalannya adalah bagaimana persamaan tersebut diterjemahkan menjadi kemampuan untuk menemukan kepentingan bersama di tengah kedaulatan negara, rivalitas regional, perbedaan rezim, sejarah kolonial dan perebutan kekuasaan. Angka 23 itu sendiri, dalam pengertian yang saya gunakan, memperlihatkan bahwa definisi “dunia Arab” pun berkaitan dengan persoalan pengakuan, kedaulatan dan penentuan nasib sendiri.
Belajar Persatuan dari Nabi Muhammad (SAW)
Di sinilah pengalaman Nabi Muhammad (SAW) menawarkan refleksi historis yang menarik. Bukan karena Nabi Muhammad (SAW) pernah membangun “negara Arab” dalam pengertian nasionalisme modern. Nasionalisme Arab baru lahir berabad-abad kemudian. Yang relevan adalah kemampuan beliau membangun sebuah komunitas politik yang melampaui loyalitas kelompok yang sebelumnya sangat kuat.
Menjelang kelahiran Islam, Jazirah Arab tidak berada di bawah sebuah otoritas politik tunggal seperti dua imperium besar yang menjadi superpower saat itu, Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium) dan Sasaniyah Persia. Terdapat berbagai kerajaan, konfederasi dan kabilah dengan struktur politik serta kepentingannya masing-masing. Sebagian masyarakat Arab bahkan telah berhubungan erat dengan kedua imperium tersebut.
Kedatangan Nabi Muhammad (SAW) kemudian menghasilkan perubahan yang sangat besar. Perubahan tersebut tidak dilakukan dengan menghapus seluruh identitas lama. Di Madinah, Muhajirin tetap Muhajirin. Aus tetap Aus. Khazraj tetap Khazraj. Berbagai kelompok mempertahankan struktur dan identitas masing-masing, tetapi dibangun sebuah kerangka politik dan moral yang lebih luas di atasnya.
Michael Lecker dalam The “Constitution of Medina”: Muhammad’s First Legal Document (2004) menunjukkan bagaimana dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah membentuk sebuah ummah baru tanpa serta-merta menghapus organisasi tribal ataupun kabilah (klan) yang telah ada. Komunitas baru tersebut bekerja dengan mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang sudah ada sekaligus menempatkan mereka di dalam suatu kerangka kepentingan bersama.
W. Montgomery Watt dalam Muhammad at Medina (1956) bahkan memberikan sebuah bagian khusus berjudul “The Unifying of the Arabs.” Hal itu menunjukkan betapa penting proses penyatuan kelompok-kelompok Arab dalam memahami transformasi politik pada masa Nabi Muhammad (SAW).
Michael H. Hart, seorang penulis Amerika Serikat non-Muslim, kemudian menempatkan Nabi Muhammad (SAW) pada urutan pertama dalam buku 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia atau The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History (1978). Terlepas dari sifat populer bukunya, Hart menangkap bahwa pengaruh Nabi Muhammad (SAW) bukan hanya keagamaan, tetapi juga mempunyai konsekuensi politik dan sejarah
Setelah Nabi Muhammad (SAW) wafat pada 632 Masehi, masyarakat Arab yang sebelumnya berada di antara dua kekuatan besar dunia berubah dengan cepat menjadi salah satu kekuatan utama dalam sejarah. Dalam beberapa dekade, Kekaisaran Sasaniyah runtuh dan Bizantium kehilangan wilayah-wilayah luasnya di Timur Tengah. Tentu perubahan tersebut tidak terjadi semata-mata karena hilangnya konflik internal, tetapi penyatuan politik yang dibangun pada masa Nabi merupakan bagian penting dari transformasi itu.
Hampir 1.500 tahun kemudian, persoalan dunia Arab tentu sudah sangat berbeda. Dunia Arab sekarang terdiri atas negara-negara berdaulat dengan kepentingan nasional masing-masing. Tidak masuk akal mengharapkan Mesir, Irak, Maroko, Oman, Aljazair, Saudi, Suriah dan Yaman selalu mempunyai kebijakan luar negeri yang sama. Liga Arab sendiri dibangun sebagai organisasi negara-negara berdaulat, bukan proyek untuk menghapus seluruh kedaulatan nasional.
Indonesia memberikan perbandingan yang menarik, meskipun konteks historisnya tentu berbeda. Indonesia terdiri atas masyarakat dengan suku, bahasa, agama dan budaya yang sangat beragam, tetapi tetap hidup dalam satu kerangka politik. Keberagaman itu tidak menghapus konflik dan perbedaan kepentingan, tetapi negara ini memiliki kerangka bersama yang membuat perbedaan daerah tidak selalu harus berakhir dengan pemisahan politik
Perbandingan ini bukan berarti dunia Arab harus berubah menjadi satu negara seperti Indonesia. Yang dapat dipelajari jauh lebih sederhana: keberagaman tidak otomatis menghasilkan perpecahan, sebagaimana kesamaan tidak otomatis melahirkan persatuan. Yaman memperlihatkan betapa sulitnya hal itu bahkan dalam satu negara. Kesamaan mazhab tidak mencegah Saleh dan Houthi berperang. Asal-usul Hadi sebagai orang selatan tidak membuat kaum separatis selatan menerimanya. Kesamaan ideologi tidak mencegah elite komunis Yaman Selatan saling menembaki pada 1986. Duduknya STC bersama berbagai faksi lain di dalam PLC juga tidak otomatis menghapus proyek politik yang saling bertentangan.
Sahara Barat memperlihatkan persoalan serupa dalam skala antarnegara. Identitas Arab tidak menghapus perbedaan antara Maroko, Aljazair dan gerakan nasional Sahrawi mengenai wilayah, negara dan kedaulatan. Kesamaan bahasa dan budaya tidak menghilangkan persaingan geopolitik, sama seperti kesamaan mazhab tidak mampu menghapus persaingan di Yaman.
Di sinilah pengalaman Nabi Muhammad (SAW) kembali relevan. Keberhasilan beliau bukan terletak pada kemampuan menghapus seluruh kabilah atau membuat setiap kelompok kehilangan identitasnya. Yang dibangun adalah sebuah kerangka yang memungkinkan berbagai kelompok menerima bahwa terdapat kepentingan lebih besar yang tidak dapat dicapai apabila setiap kelompok hanya bergerak untuk dirinya sendiri.
Persatuan karena itu bukan keseragaman. Ia juga bukan berarti semua negara Arab harus menghapus kedaulatannya atau mempunyai pandangan politik yang sama. Persatuan menjadi berarti ketika identitas yang sama dapat melahirkan kepercayaan, kemampuan bekerja sama dan kesediaan mengakui adanya kepentingan bersama di atas persaingan kelompok ataupun kepentingan primordiali (ashobiyah).
Nabi Muhammad (SAW) pernah melakukan transformasi tersebut terhadap masyarakat yang sangat terfragmentasi. Tantangan dunia Arab hari ini bukan mencari persamaan, karena persamaan bahasa, sejarah, agama dan kebudayaan itu telah lama tersedia. Tantangannya adalah menemukan kembali kemampuan untuk mengubah persamaan tersebut menjadi kepercayaan dan kepentingan bersama, tanpa harus menghapus identitas, negara dan perbedaan yang tetap ada.