Dana Reses Tiap Anggota DPD Rp 190 Juta

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Sidang Paripurna DPD diwarnai interupsi  (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sidang Paripurna DPD diwarnai interupsi (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Bagian Rumah Tangga DPD tidak mencairkan tunjangan reses bagi anggota yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Untuk mendapatkan tunjangan reses tersebut, anggota DPD harus meneken formulir yang menyatakan mereka akan mengikuti seluruh kegiatan, program, dan rapat di bawah kepemimpinan OSO, Darmayanti Lubis dan Nono Sampono.

Wakil Ketua DPD yang dilengeserkan OSO, Farouk Muhammad, mengaku sudah menerima surat edaran tersebut. Menurut dia, tunjangan reses berjumlah sekitar Rp 200 juta rupiah.

"Tunjangan reses itu untuk satu orang anggota DPD kan hampir Rp 200 juta," ujar Farouk ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Jumat (12/5).

Baca juga: OSO Tak Cairkan Dana Reses Anggota yang Tak Akui Kepemimpinanya

Baca juga: Pemilihan DPD Lewat Pansel Cederai Konsep Perwakilan Kedaerahan

Dalam satu kali masa reses, kata Farouk, tunjangan diberikan untuk 19 kali kegiatan. Dalam satu kali kegiatan, tunjangan reses yang diberikan adalah Rp 10 juta.

Farouk mengaku tak terpengaruh dengan ancaman OSO tersebut. Ia menjamin kubunya tidak akan mengambil langkah apa pun dan menunggu hasil banding yang diajukan ke PTUN.

Farouk Muhammad. (Foto: farouk-muhammad.com)
zoom-in-whitePerbesar
Farouk Muhammad. (Foto: farouk-muhammad.com)

"Saya tenang saja, saya tak mau bikin sidang tandingan atau rapat tandingan. Kita tidak mau bikin ribut. Toh nanti setelah putusan PTUN keluar ini semua ilegal," ujarnya.

"Nanti kalau putusan hukum (banding) memutuskan bahwa kepemimpinan sekarang ini tidak sah, maka seluruh pengeluaran ini menjadi ilegal. Ini kan tentunya bertentangan dengan Undang-undang Anti Korupsi. Maka saya tunggu saja," lanjutnya.

Baca juga: Geger Lagi DPD, Kali ini untuk 2019 Anggotanya Dipilih Pansel

Farouk mengaku tidak tahu berapa jumlah anggota DPD yang bersedia meneken formulir tersebut. Namun, ia menyebut cukup banyak anggota DPD yang merupakan pemain aman.

"Mereka tetap tanda tangan meski sebenarnya tidak setuju. Ini kan kita tidak bisa kendalikan. Yang safety player itu, yang abu-abu," ujarnya.