Dasco Ungkap Aset Pelaku Penipuan Kripto-Bandar Judol Bisa Disita: Hasil Kejahatan Kembali ke Rakyat

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dapat digunakan untuk menyita harta kekayaan pelaku berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Tindak pidana tersebut antara lain penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan travel umrah, hingga judi online.

Menurut Dasco, penyitaan aset menjadi salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, terutama bandar judi online yang selama ini merugikan masyarakat kecil.

“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dasco menjelaskan, melalui UU Perampasan Aset, hasil kejahatan yang disita nantinya dapat dikembalikan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan, penyitaan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri. Dengan demikian, kaburnya pelaku tidak serta-merta membuat aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan luput dari penyitaan.

“Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita,” ujarnya.

video from internal kumparan

Dasco menegaskan, tindak pidana yang dapat dijerat melalui UU Perampasan Aset tidak terbatas pada korupsi. Sejumlah tindak pidana lain yang merugikan masyarakat juga masuk dalam cakupan aturan tersebut.

Salah satunya adalah judi online. Menurut Dasco, harta kekayaan bandar judi online dapat disita berdasarkan UU Perampasan Aset.

“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.

Ia menilai ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan efek jera kepada bandar judi online yang masih beroperasi dan merugikan masyarakat.

“Ya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online. Demikian,” pungkasnya.