Farouk Muhammad: Kubu OSO Gunakan Alat Negara demi Kepentingan Politik
PerbesarLangkah pimpinan DPD di bawah Oesman Sapta Odang alias OSO soal penghentian dana reses menuai kritik dari kubu GKR Hemas. Wakil Ketua DPD yang dilengserkan OSO, Farouk Muhammad mempertanyakan mengapa kubu OSO memanfaatkan alat negara demi tujuan politiknya.
"Mengapa masalah politik jadi campur aduk dengan alat negara. Perbedaan dalam politik kan biasa. Tapi ini seolah-olah otorisasi negara yang turun," ujar Farouk ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Jumat (12/5).
Farouk menyebut OSO telah dengan sengaja menggunakan alat negara untuk menekan lawan politiknya. Menurut dia, otorisasi atau eksekusi anggaran seharusnya berada di eksekutif. Fungsi legislatif, dalam hal ini pimpinan DPD, hanya untuk perencanaan kebijakan atau anggaran. Ketika sudah disahkan di dalam sidang paripurna antara legislatif dan eksekutif maka seluruh tunjangan menjadi hak seluruh anggota DPD.
Baca juga: OSO Tak Cairkan Dana Reses Anggota yang Tak Akui Kepemimpinanya
Baca juga: Dana Reses Tiap Anggota DPD Rp 190 Juta
PerbesarIa juga menyoroti sikap Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto yang jelas telah melakukan penyimpangan.
"Nanti kalau putusan hukum (banding di PTUN) sudah memutuskan kepemimpinan OSO ini tidak sah, maka seluruh pengeluaran uang ini menjadi ilegal dan ini bertentangan dengan undang-undang anti korupsi. Kita tidak bisa melawan realitas politik, kita tunggu saja," ujarnya.
Kubu Hemas, kata Farouk, tidak akan mengambil langkah apa pun. Farouk mengatakan kubunya akan menunggu putusan banding dari PTUN. Kubu Hemas saat ini tidak berniat untuk membuat sidang tandingan. Sebab, sebagai pimpinan DPD, ia tak ingin berlaku seperti anak kecil.
Baca juga: Pemilihan DPD Lewat Pansel Cederai Konsep Perwakilan Kedaerahan
"Sekjen sudah mendukung kubu sana. Kami tidak mau bikin tandingan. Sekarang kami tenang saja sambil menunggu putusan PTUN," ujarnya.
Selain itu, Farouk juga mempertanyakan logika di balik penghentian pemberian dana reses bagi anggota yang tidak mengakui kepemimpinan OSO. Menurut dia, sidang paripurna tanggal 4 April lalu sudah jelas tidak sah sehingga kepemimpinan OSO saat ini sudah pasti tidak sah. Dan kini, kubu OSO malah ingin menghentikan dana reses.
"Jalan pikiran mereka, kan kalian belum menghadiri sidang paripurna. Jadi dana reses hanya untuk yang ikut sidang paripurna. Sekarang saya balik, keputusan memilih pimpinan oleh 57 orang DPD ya hanya berlaku untuk 57 orang tersebut. Yang tidak pilih tidak bisa? Ya tidak bolehlah seperti itu," tuturnya.