Kubu Hemas: MA Abaikan Surat Protes atas Pelantikan OSO

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Farouk Muhammad di kantor MUI. (Foto: Aria Pradana/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Farouk Muhammad di kantor MUI. (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 Farouk Muhammad menyebut Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali belum memberikan tanggapan atas surat yang dilayangkan mengenai nota protes pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO) , Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Ketua Mahkamah Agung enggak pernah berikan jawaban. Surat pernah kami kirim tapi enggak ada kabar berita," kata Farouk di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Farouk menilai sikap diam tersebut menunjukkan Ketua MA menyetujui pelantikan OSO, Nono, dan Darmayanti. Ia menegaskan akan mengambil langkah hukum meski tak merinci langkah hukum apa yang akan diambil.

Sikap diam yang ditunukan oleh MA itu, menurutnya menandakan persetujuan. "Dalam konstruksi hukum barang siapa yang diam itu berarti setuju," ujarnya.

Farouk mengaku tak bisa berbuat apa-apa untuk menahan ketidakdilan yang terjadi di DPD. Saat ini, ia dan GKR Hemas sudah tak bisa berkantor lagi di ruangannya karena telah diambilalih oleh pimpinan DPD yang baru.

"Kami enggak bisa berbuat apa-apa. Kami mendirikan sendiri saja, kantor sendiri, sekjen sendiri. Karena ini lembaga negara hanya bergantung kepada kesekjenan dan ternyata kesekjenan sekarang sudah memilih. Tentu segala sesuatu ada risiko," jelas Farouk.

"Dulu saya beberapa hari masih datang ke kantor kemudian hari berikut saya enggak bisa lagi. Ada permintaan menyerahkan fasilitas, saya minta mana surat pemberhentian saya," lanjutnya.

Sekadar diketahui, Wakil Ketua Mahkamah agung Suwardi melantik OSO, Nono, dan Darmayanti setelah sidang paripurna pemilihan pimpinan DPD yang menuai banyak kontroversi.

Pelantikan oleh MA itu mengakhiri polemik pemilihan pimpinan DPD yang baru. Padahal putusan MA bernomor 20 P/HUM/2017 sudah menganulir Tata Tertib DPD yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

Baca juga:

Refly Harun: Ada 3 Cara Penyelesaian Sengketa Kepemimpinan DPD

ICW hingga Formappi Sampaikan Dukungan ke Hemas sebagai Pimpinan DPD