Peran Negara Terkait Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Membagikan informasi dari berbagai topik.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Pojok Informasi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBagaimana peran negara terkait pelanggaran hak dan kewajiban warga negara menjadi pembahasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati sekaligus kewajiban yang perlu dilaksanakan sesuai aturan. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, masih ditemukan berbagai tindakan yang merugikan hak orang lain maupun mengabaikan kewajiban.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dari pemerintah agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, adil, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Peran Negara Terkait Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Bagaimana peran negara terkait pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dapat dipahami melalui kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.
Mengutip dari laman kab-mamberamotengah.kpu.go.id, Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum dan tidak boleh hanya mengutamakan kekuasaan.
Salah satu peran utama negara adalah menjamin, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk hidup, memperoleh keadilan, mendapatkan rasa aman, menjalankan agama, serta menyampaikan pendapat.
Ketika terjadi pelanggaran hak, negara harus hadir melalui penegakan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan jabatan, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
Peran tersebut didukung oleh berbagai landasan hukum. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 mengatur berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia.
Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Kedua peraturan tersebut menjadi bagian dari instrumen hukum untuk memberikan perlindungan serta menangani pelanggaran hak asasi manusia.
Negara juga memiliki lembaga yang berperan dalam pengawasan dan penegakan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan.
Komnas HAM bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi terkait persoalan HAM. Sementara itu, lembaga peradilan berperan memastikan penyelesaian perkara dilakukan melalui proses hukum yang adil.
Selain melindungi hak, negara juga perlu mendorong masyarakat agar melaksanakan kewajibannya. Setiap warga negara harus menaati peraturan, menghormati hak orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakannya.
Apabila terjadi pelanggaran kewajiban, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.(Yolan)
Baca juga: Kedudukan Pancasila Kaitannya dengan Pengaruh Budaya Asing dan Penjelasannya