Ical Minta Kader Golkar Ikuti Proses Hukum Korupsi e-KTP

16 Maret 2017 19:15 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Aburizal Bakrie di DPR menyambut Raja Salman (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Aburizal Bakrie di DPR menyambut Raja Salman (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta seluruh kader partai untuk tetap tenang dan menghargai proses hukum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik alias e-KTP. Ical, sapaan Aburizal, meminta seluruh kader untuk menyerahkan seluruh proses kepada pengadilan.
ADVERTISEMENT
"Tentang e-KTP, kami mengatakan bahwa semua kader Partai Golkar tetap tenang, menghargai suatu proses hukum dan menyerahkan kepada pengadilan dengan suatu azas praduga bersalah," ujar Ical seusai mengikuti rapat gabungan antara DPP Partai Golkar dan Dewan Pembina Partai Golkar di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3).
Ical mengakui bahwa dalam rapat gabungan tadi kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kader dan Ketua Umum Setya Novanto juga dibahas. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa seluruh kader harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini membantah bahwa rapat juga membahas mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub).
ADVERTISEMENT
"Enggak pernah kita bicarakan munaslub. Statement saya jelas beberapa hari yang lalu, jangan berfikir ada munaslub," ujarnya.
Mantan menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku tidak ingin berandai-andai soal kemungkinan Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Ia juga tidak mau mendahului soal kemungkinan mencari pengganti Novanto sebagai ketua umum partai.
"Kita jangan berandai-andai, kita mengatakan kita azas praduga tak bersalah. Jadi jangan berandai-andai," ujarnya.
Rapat antara DPP dan Dewan Pembina Partai Golkar digelar setelah kemarin seluruh pengurus DPP menggelar rapat harian. Kemarin, Partai Golkar juga memutuskan akan menggelar rapimnas pada 27 April mendatang. Namun, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah bahwa rapimnas sengaja digelar sebagai kendaraan untuk menuju munaslub.
ADVERTISEMENT