Ical Tegaskan Munaslub Mengganti Novanto Belum Akan Digelar

Munas Golkar. (Foto: partaigolkar.or.id)

Wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat setelah nama Ketua Umum Setya Novanto terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Apalagi, kasus dugaan korupsi e-KTP dibahas dalam rapat gabungan antara Dewan Pembina Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Pusat yang digelar Kamis (16/3).

Namun, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan untuk saat ini belum ada rencana untuk menggelar munaslub. Ia mengajak seluruh kader partai untuk terlebih dahulu mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Enggak pernah kita bicarakan munaslub. Statement saya jelas ada beberapa hari yang lalu. Jangan berfikir pada munaslub," ujar Ical seusai menggelar rapat gabungan dengan seluruh pengurus DPP di kantor Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3).

Ical meminta seluruh pihak tidak berandai-andai bahwa Novanto akan menjadi tersangka kasus e-KTP. Ia meminta seluruh kader untuk menunggu proses hukum yang berlaku dan menggunakan azas praduga tak bersalah.

Baca juga: Ical Minta Kader Golkar Ikuti Proses Hukum Korupsi e-KTP

Pertemuan pengurus Golkar. (Foto: Wikimedia Commons)

Baca juga: Pertemuan Aburizal Bakrie dan Novanto Singgung e-KTP

"Kita jangan berandai-andai, kita mengatakan kita mamakai azas pradugak tak bersalah, jangan berandai-andai," ujarnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan DPP tidak menyiapkan agenda munaslub dalam waktu dekat. DPP juga tidak menyiapkan pelaksana tugas (Plt) ketua umum untuk menggantikan Novanto.

"Tidak ada dan tidak ada yang perlu di-Plt-kan," ujarnya.

Dalam rapat gabungan antara DPP dan Dewan Pembina, Idrus mengatakan bahwa Dewan Pembina menyampaikan pandangannya soal korupsi e-KTP dan DPP menerima sejumlah masukan. Masukan yang diberikan, kata Idrus, bukan hanya terkait e-KTP tapi juga soal pemenangan pilkada serentak yang akan digelar tahun depan.

"Dewan Pembina mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana agar supaya memperkuat kelembagaan partai karena partai itu adalah pilar demokrasi kan itu. Karena itu maka partai ini harus secara sungguh sungguh dijadikan sebagai wadah perjuangan ideologi bukan hanya sekedar fungsi elektoral," ujarnya.

Baca juga: Ical Tak Mau Partai Golkar Hancur karena e-KTP