Jokowi: Berikan TNI Kewenangan di UU Terorisme

Rapat Kabinet Paripurna Soal Idul Fitri 1438 H (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Dalam sidang Kabinet Paripurna persiapan Idul Fitri 1438 H, Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal revisi undang-undang terorisme. Menurut Jokowi, RUU Terorisme ini harus segera dikejar ke DPR agar aparat keamanan bisa punya payung hukum dalam bertindak di lapangan.

"Yang berkaitan dengan stabilitas keamanan. Kita ingin memasuki nantinya di hari raya Idul Fitri rasa aman masyakat itu harus ada. Kemudian juga hati-hati terhadap ancaman terutama terorisme dan menindaklanjuti dari ancaman ini. Saya ingin agar Rancangan Undang-undang terorisme ini segera dikejar ke DPR," kata Jokowi saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Senin (29/5) sore.

Jokowi juga minta agar Menkopolhukam Wiranto bisa menyelesaikan RUU Terorisme ini dengan cepat. Selain itu, Jokowi juga minta agar TNI dimasukkan dalam RUU Terorisme.

"Pak Menkopolhukam agar bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya (RUU Terorisme) karena ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum untuk memudahkan aparat-aparat kita bertindak di lapangan. Kedua juga berikan kewenangan TNI untuk masuk ke dalam rancangan undang-undang ini," lanjut dia.

Presiden juga memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar proaktif mencegah penyebaran paham terorisme di berbagai tempat, termasuk media sosial.

Baca juga:

Status WNI yang Terlibat Terorisme di Luar Negeri Diusulkan Dicabut

Perdebatan Definisi 'Terduga Teroris' di Pembahasan RUU Antiterorisme

Yasonna: Mustahil Cabut Status WNI Terduga Teroris

Rapat Kabinet Paripurna Soal Idul Fitri 1438 H (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

"Melalui di sekolah-sekolah, tempat ibadah, juga di dalam penjara kemudian di medsos karena ini juga akan sangat mengurangi aksi-aksi terorisme yang hampir semua negara mengalami," imbuh Jokowi.

Jokowi juga meminta Wiranto agar rutin menyampaikan kondisi politik dan keamanan di Indonesia yang stabil. Menurut dia, hal ini penting agar dunia internasional melihat bahwa Indonesia masih aman.

"Dan penjelasan itu penting sekali karena publik dan terutama internasional itu juga melihat ini sebagai sebuah tanda tanya yang menurut saya kalau diberikan penjelasan mereka juga menerima," ungkapnya.

Secara khusus, Wiranto juga diminta Jokowi untuk menjelaskan bahwa Indonesia hampir setiap tahun menggelar pilkada. Hal inilah yang menyebabkan situasi politik sedikit menghangat.

"Pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur yang ini mau tidak mau pasti sedikit menghangatkan situasi politik kita," tutur Jokowi.

Dalam rapat kabinet paripurna ini tampak hadir Wakil Presiden HM Jusuf Kalla beserta para anggota Kabinet Kerja. Ada pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Saat ini rapat kabinet paripurna masih berlangsung.