Yasonna: Semua Menteri Harus Siap Direshuffle

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal perombakan menteri kabinetnya saat memberikan sambutan di hadapan para peserta Kongres Ekonomi Umat di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/4).

Menanggapi pernyataan Presiden tersebut, Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengaku siap jika perombakan kabinet benar-benar dilakukan. Menurutnya, reshuffle merupakan hak dann otoritas dari Presiden sebagai bentuk dari evaluasi kinerja.

"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden. Konstitusional itu. Evaluasi itu harus jalan," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

"Evaluasi itu harus jalan. Kalau tidak jalan, ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu (evaluasi) supaya ada target menteri-menteri bekerja sebaik-baiknya," lanjutnya.

Politikus PDIP ini mengaku siap direshuffle jika kementerian yang dipimpinnya menjadi salah satu yang dievaluasi Presiden. Menurut dia, seluruh menteri harus siap dirombak dari posisinya. "Semua menteri harus siap saya kira," ujarnya.

Sebelumnya, saat memberi sambutan pada acara Kongres Ekonomi Umat, Jokowi mengingatkan pada menterinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

"Saya bekerja selalu memakai target. Jadi Pak Menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya," tegas Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Jusuf Kalla juga menyerahkan seluruh masalah perombakan kabinet kepada Jokowi. "Jadi itu tergantung cara penilaian-penilaian yang diadakan Pak Presiden," katanya pada Senin (24/4) lalu.

Baca juga: Jokowi Akan Copot Menteri Ini Bila Gagal Cetak 5 Juta Sertifikat Tanah