ARUN: Satu Tindak Pidana Tak Berarti Seluruh Aset Kekayaan Bisa Dirampas
PerbesarDewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) menilai pembuktian satu tindak pidana tidak serta-merta membuat seluruh kekayaan seseorang dapat dirampas negara. Perampasan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya menyasar aset yang memenuhi ketentuan untuk dirampas.
Hal itu disampaikan perwakilan DPP ARUN, Saaqib Faiz Baarrffan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
“Perlu pula ditegaskan bahwa terbuktinya satu tindak pidana tidak berarti seluruh kekayaan orang tersebut otomatis dapat dirampas. Harus ditentukan aset mana yang dapat dikenakan perampasan dan berdasarkan ketentuan apa,” kata Saaqib.
Menurut dia, kepastian mengenai dasar perampasan aset diperlukan untuk melindungi hak kepemilikan seseorang. Perlindungan tersebut juga perlu memperhatikan kepentingan keluarga, mitra usaha, maupun pihak lain yang memiliki hak atas aset terkait.
ARUN berpandangan, apabila seseorang masih dapat diproses secara pidana, mekanisme conviction-based atau perampasan aset berdasarkan putusan pemidanaan seharusnya diutamakan.
Dengan mekanisme tersebut, kesalahan seseorang harus dibuktikan terlebih dahulu. Dasar hukum untuk merampas asetnya juga harus jelas agar seseorang tidak kehilangan hak kepemilikannya secara permanen hanya karena berstatus tersangka atau dituduh melakukan tindak pidana.
Meski demikian, Saaqib menegaskan bahwa mengutamakan mekanisme conviction-based tidak berarti negara harus membiarkan aset dipindahkan selama proses hukum berlangsung.
Menurut dia, pemblokiran atau penyitaan sementara tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk menjaga aset selama proses penanganan perkara.
“Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian,” ujarnya.
Di sisi lain, ARUN memahami kebutuhan penerapan mekanisme non-conviction-based atau perampasan aset tanpa didahului putusan pemidanaan terhadap pemiliknya.
Saaqib mengatakan, mekanisme tersebut dapat diperlukan dalam kondisi ketika proses hukum terhadap seseorang tidak dapat diselesaikan, sementara terdapat aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan perlu dipulihkan.
Namun, ia menekankan bahwa perampasan aset tanpa putusan pemidanaan terhadap seseorang bukan berarti negara dapat merampas aset tanpa putusan pengadilan.
“Perlu kami tegaskan, tanpa putusan pemidanaan terhadap orangnya bukan berarti tanpa putusan pengadilan atas asetnya. Karena itu, yang kami tekankan bukan semata-mata cepat atau lambatnya perampasan, melainkan apakah dasar perampasan dapat dibuktikan dan hak pihak yang terdampak tetap terlindungi,” jelasnya.
Karena itu, ARUN menilai hal utama dalam pengaturan perampasan aset bukan sekadar kecepatan prosesnya, melainkan kejelasan dasar hukum perampasan serta perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang terdampak.