Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Keduanya adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Keduanya diberi mandat dan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo. Edhy Prabowo, kader Partai Gerindra, dipilih Presiden sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Juliari Batubara, kader PDI Perjuangan, ditetapkan Presiden sebagai Menteri Sosial. Sayang, keduanya tidak amanah!

Perjalanan keduanya sebagai menteri bisa dipastikan hanya sampai di sini. Hanya setahun lebih sedikit keduanya menikmati hari-hari sebagai menteri, jabatan yang sering diincar banyak orang itu. Hari-hari selanjutnya keduanya harus menikmati ruang sempit tahanan sebagai tersangka korupsi. Menyedihkan!

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Foto: Antara/Hafiz Mubarak

Dua menteri dalam satu kabinet ditetapkan tersangka korupsi oleh penegak hukum dalam tahun yang sama merupakan rekor baru. Ini tidak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Penetapan keduanya sebagai tersangka hanya selisih hari saja. Terlalu cepat bagi keduanya untuk melakukan tindak pidana korupsi saat duduk di kursi empuknya dan menikmati korupsi dari program-program yang diembannya. Memalukan!

Edhy dan Juliari terbilang menteri yang masih muda usia. Keduanya berusia sama: 48 tahun. Di usia yang masih muda, keduanya seharusnya membuat prestasi yang bisa dibanggakan oleh Presiden maupun oleh partainya, juga oleh masyarakat. Tapi, sayangnya keduanya malah memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi. Harusnya keduanya bisa mengerem nafsu keserakahan dan menginjak gas komitmen perbaikan untuk negeri ini. Memprihatinkan!

Kedua kader partai besar ini juga bukan tergolong miskin. Edhy Prabowo menuliskan memiliki harta Rp 7 miliar. Tapi sebenarnya bisa saja hartanya lebih dari ini. Saya pernah diajak warga setempat melihat vila Edhy Prabowo di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Jika informasi warga itu benar, vila itu belum masuk harta yang dideklarasikan Edhy. Sementara Juliari lebih kaya lagi: memiliki harta sekitar Rp 47 miliar. Tapi, meski keduanya berlimpah harta, mengapa kok masih tega melakukan korupsi?

Edhy Prabowo jadi tersangka korupsi dalam kasus suap ekspor benih lobster (benur). Dia diduga menerima suap Rp 3,4 miliar. Tapi bisa jadi lebih besar daripada itu. Karena di rekening penampung terdapat Rp 9,8 miliar. Edhy melakukan korupsi dengan memanfaatkan aturan yang ia buat terkait ekspor benur. Duh!

Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) terkait program penanganan COVID-19 (Corona). Jumlah uang yang diduga diterima Juliari Rp 17 miliar. Ini sih parah sekali. Padahal pemberian bansos itu sebenarnya program mulia pemerintah untuk membantu para kaum duafa, kaum miskin dan hampir miskin. Mereka sangat membutuhkan di saat pandemi seperti ini. Duh lagi!

Yang menyesakkan lagi, di awal menjadi menteri, keduanya sama-sama menyampaikan komitmennya dalam memberantas korupsi. Pada 4 November 2019, beberapa hari setelah dilantik jadi menteri, Juliari dengan gagahnya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya untuk menegaskan niatnya untuk bersinergi dengan KPK dalam memberantas korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara Edhy Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tapi mengapa keduanya seakan menelan ludah sendiri? Tidak konsisten. Komitmen pemberantasan korupsi hanya sering ramai di retorika-retorika. Komitmen memberantas korupsi mudah diucapkan, tapi ternyata sulit direalisasikan. Banyak menteri yang tidak tahan godaan materi. Ada baiknya memang Presiden Jokowi mengevaluasi dalam memilih menteri.

Sebagai pemimpin redaksi, saya belum sempat bertemu dan bertatap muka langsung dengan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Sehingga saya pun tidak mengenal keduanya. Tapi dengan penetapan keduanya sebagai tersangka korupsi, saya akhirnya mengetahui bagaimana kedua menteri ini.

Berbagai agenda memang disusun Edhy Prabowo dan Juliari Batubara untuk bertemu para pemimpin redaksi. Namun, karena saat ini pandemi COVID-19, agenda pertemuan tatap muka itu selalu saya hindari. Begitu pula yang dilakukan mayoritas pemimpin redaksi media lain. Bagi saya, masih ada kesempatan untuk bertemu muka dengan keduanya di lain hari. Yang jelas, saat bertemu nanti, keduanya sudah pasti bukan lagi sebagai menteri.

Ilustrasi korupsi. Ilustrator: Indra Fauzi/kumparan.