Angka Partisipasi Kasar, Mutu Pendidikan Tinggi, dan Ekonomi Daerah

Angka Partisipasi Kasar, Mutu Pendidikan Tinggi, & Ekonomi Daerah. Foto: Dok. UAI

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Disebut "kasar" karena mereka yang sedang bersekolah bisa saja usianya di atas rata-rata usia ideal di jenjang tersebut. Namun demikian, APK sering dipergunakan sebagai prediksi banyaknya anak bersekolah. Semakin tinggi APK semakin banyak anak usia tersebut yang bersekolah. APK ini bisa mencakup nasional atau wilayah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota).

APK PT (Pendidikan Tinggi) menunjukkan banyaknya generasi muda usia 19-23 tahun yang berstatus mahasiswa. APK PT Indonesia masih sangat rendah yakni sekitar 32%, masih jauh di bawah Singapura (91%), Thailand (48%) dan Malaysia (43%). Masih banyak pemuda Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Dari jumlah penduduk usia 19-23 sekitar 23 juta jiwa itu ada sekitar 16 juta orang yang tidak menikmati pendidikan tinggi dan hanya sekitar 7 juta orang yang berstatus mahasiswa. Belum lagi persoalan mutu pendidikan, situasi semakin kompleks.

Pada umumnya para lulusan SMA ingin melanjutkan pendidikannya ke PTN. Sedikit sekali dari mereka yang menjadikan PTS sebagai pilihan pertama. Padahal jumlah PTS banyak sekali, yakni 2.990 sedangkan PTN adalah 125 kampus (BPS, 2022). Anggapan bahwa PTN lebih baik daripada PTS masih kental. Hal ini bisa jadi "pecut" bagi PTS untuk terus berbenah.

Alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak PTS yang memperlihatkan peningkatan mutu. Terbukti dalam pemeringkatan pendidikan tinggi sejak tahun 2019, banyak PTS masuk ke dalam kelompok 100 besar.

Keberadaan PT sangat berkaitan dengan kekuatan ekonomi negara untuk jangka pendek dan panjang. Secara jangka pendekatan APK PT dapat mendongkrak PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dari analisis sementara APK PT dan PDRB itu mempunyai korelasi sangat tinggi, sekitar 80%. Artinya kehadiran mahasiswa di daerah memberikan kontribusi ekonomi wilayah tersebut. Semakin tinggi APK semakin tinggi PDRB.

Walaupun tentunya banyak faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Dari faktor PT, setidaknya para mahasiswa yang berdatangan ke suatu daerah, bisa menggerakan ekonomi berupa kebutuhan akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

APK juga berkaitan dengan nilai akreditasi PT. Daerah yang mempunyai PT dengan akreditasi A (Unggul) dan B (Baik Sekali) terlihat dapat meningkatkan APK PT. Yogyakarta dengan jumlah akreditasi A (Unggul) terbanyak juga memiliki APK tertinggi yakni 74,90%. Keadaan ini bisa menyangga ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM.

Dalam perekonomian jangka panjang tidak dapat dipungkiri keberadaan PT berkontribusi terhadap DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). PT berkaitan dengan kompetensi tingkat tinggi yang dibutuhkan industri. Komponen manajemen, sains, teknologi, dan inovasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan kinerja industri. Perusahaan memerlukan lulusan PT untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Semua itu tentu berdampak signifikan terhadap ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan analisis sederhana ini, pembenahan PT di Indonesia menjadi keharusan. Dampak langsung dari pembenahan ini adalah peningkatan APK. Lalu APK berdampak pada ekonomi regional dalam jangka pendek serta ekonomi negara di jangka panjang.

Status akreditasi institusi dapat dijadikan pintu masuk untuk pembenahan PT. Artinya, PT yang tidak memiliki akreditasi perlu dilacak keberadaannya. Bila memang PT tersebut layak, walaupun belum punya status akreditasi, bisa saja diterbitkan status akreditasinya. Bila memang tidak layak, dapat didekati untuk diminta memilih, lanjut dan dibenahi atau tutup. Adapun mahasiswanya bisa dipindahkan ke PT yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian, jumlah PT bisa berkurang hingga cuma 2000 saja dan semua memiliki status akreditasi institusi. Untuk peningkatan mutu PT dengan akreditasi minimum dapat diluncurkan dana pembinaan. Selain pembenahan kegiatan tridarmanya juga manajemennya.

Pemerintah Daerah seharusnya dilibatkan dalam upaya peningkatan mutu PT di daerahnya. Dana alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBN itu bisa dipergunakan untuk program ini. Untuk selanjutnya APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dialokasikan untuk kegiatan tridarma PT di Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut. Sehingga konsep dan kegiatan tridharma PT jadi lebih realistis untuk kemajuan wilayahnya. Dan biaya operasional PT tidak harus dibebankan terlalu besar kepada mahasiswa.

Konsep pembenahan PT secara kelembagaan jauh akan lebih berdampak untuk peningkatan APK daripada pemberian UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa. Pendekatan kelembagaan lebih sistematik, sedangkan pola UKT dan KIP cenderung acak. Secara model, tentu faktor sistematik yang akan berdampak terhadap APK. Silakan dicoba.