Evaluasi Kinerja Dosen

Forum Dengar Pendapat ICMI-Kemendikbudristek tentang RUU Sisdiknas. Foto: dok @a.saefuddin

Setelah mendengar kuliah umum PM Malaysia YAB Dato Seri Anwar Ibrahim (9 Januari 2023) yang menyebut sebuah buku kumpulan tulisan Soedjatmoko berjudul “Dimensi Manusia dalam Pembangunan” membuat saya tertarik membaca ulang buku tersebut.

Salah satu pembahasan buku tersebut berkaitan dengan daya cipta. Pemikiran itu disampaikan di acara seminar MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, asal muasal LIPI yang saat ini melebur ke dalam BRIN) tentang "Daya Cipta dan Pembangunan" pada Agustus 1961. Memang seminar itu sudah 62 tahun yang lalu, tetapi gagasan Soedjatmoko ada yang tidak lekang oleh waktu.

Soedjatmoko membedakan pola penilaian antara administrator dengan ilmuwan (termasuk dosen dan peneliti). Perbedaan ini dikarenakan karakteristik khas dua kelompok tersebut. Disebutkannya “...kriteria pengangkatan, promosi dan karier ilmiah, perlu dilepaskan dari kriteria-kriteria yang berlaku untuk pegawai negeri di bidang administrasi negara.”

Dapat disimpulkan bahwa walaupun para dosen dan/atau peneliti itu pegawai negeri, pola evaluasinya tidak perlu disamakan dengan ASN administratif. Kegiatan atau pekerjaan administrasi dengan ilmuwan (dosen/peneliti) keduanya sangat berguna. Walaupun tugas dosen/peneliti dan staf administrasi itu saling mengisi, tetapi pola evaluasinya tidak dapat disamakan. Pola penilaian yang cocok untuk administrator tidak otomatis cocok untuk kelompok dosen/peneliti. Begitu juga sebaliknya.

Pemaksaan pola evaluasi yang diseragamkan bisa kontra produktif terhadap kinerja mereka. Dan ini berbahaya bagi kelangsungan roda organisasi pemerintahan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Ujung-ujungnya sulit ditemukan inovasi dan kreativitas yang sangat diperlukan dalam memajukan ekonomi negara.

Kerja keilmuan sangat berkaitan dengan ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam kegiatan riset yang hasilnya berupa paper ilmiah yang bisa dibaca di jurnal-jurnal saintifik, serta penemuan-penemuan (invention) melalui hak paten para peneliti. Paten-paten inilah yang diperlukan oleh industri supaya bisnisnya sustain dan terus berkembang. Selalu baru sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini, umumnya industri di Indonesia masih menggunakan teknologi 'franchising' dari luar negeri. Sehingga Indonesia kurang mendapat respek di kancah "knowledge based economy".

Untuk produktivitas pemikiran dan riset itu selain perlu ketenangan juga bebas dari tekanan beban administrasi yang berlebihan. Beberapa pimpinan universitas yang awalnya rajin menulis, mulai berkurang akibat tugas mereka sebagai administrator. Tentunya, hal ini sudah menjadi resiko yang harus diterima.

Tentu ada juga pimpinan universitas yang tetap produktif menulis, tetapi hal ini tidak bersifat umum. Kata Prof. Rhenald Kasali, dekade 70-80, banyak orang sebagai "academic leader" yang produktif bergagasan, seperti misalnya Prof. Mahar Mardjono (UI), Prof. Doddy Tisna Amidjaja (ITB), Prof. Andi Hakim Nasoetion (IPB), Prof. Jacob (UGM), Prof. Budi Darma (IKIP Surabaya).

Selain para tokoh academic leader itu memang luar biasa, pada saat itu beban administrasi dosen termasuk pimpinan universitas tidak terlalu mencekik. Saat ini para dosen/peneliti terlalu banyak beban administrasi, mereka dianggap superman, dan segala bisa. "Too good to be true".

Pernah ada anekdot teman saya yang berkisah ketika S3 di luar negeri. Hampir setiap hari dia bergumul dengan bidang yang dikajinya. Baik di laboratorium, di perpustakaan, di kantor, di ruang kuliah, di kantin, bahkan di ruang mimpi. Beberapa bulan setelah tiba di tanah air, dia mulai sibuk dengan laporan administrasi dan keuangan riset, pengisian BKD (Beban Kerja Dosen), mengisi presensi di kelas, presensi rapat, dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi, jarang sekali yang berkaitan dengan bidang ilmunya.

Di sini, seminar saja selalu ada kertas daftar hadir atau presensi. Cukup melelahkan. Akibatnya? Produksi pemikiran dan risetnya mulai berkurang. Itulah efek pola penilaian saintis termasuk dosen dan peneliti terlalu administratif. Sepertinya kewajiban-kewajiban presensi di kelas dan seminar-seminar ini semakin kencang sejak tahun 1990.

Suatu ketika, pada tahun 1992, persisnya ketika saya sedang S3 di Kanada pernah mengajak pembimbing akademik ke IPB. Kehadirannya saya manfaatkan untuk mengadakan "lecture" di FKH IPB.

Alhamdulillah saat itu banyak dosen dan mahasiswa yang hadir, termasuk Prof. Andi Hakim Nasoetion. Seusai acara, Prof. Andi Hakim berbisik ke saya "ini acara lecture yang sangat bagus." Selain materinya sangat baik, katanya "juga lecture ini tidak ada daftar hadir." Prof. Andi ketawa, tapi waktu itu saya tidak paham alasannya ketawa. Karena selama saya sekolah di Kanada memang tidak pernah ada daftar hadir. Termasuk di kelas. Mahasiswa yang hadir di kelas karena memang ingin mencari ilmu, bukan sibuk mengisi daftar hadir.

Kreativitas, inovasi, dan imajinasi memerlukan ruang berpikir yang tidak terjebak pada beban administrasi birokratif, termasuk rutinitas presensi itu. Dan apresiasinya tidak terlalu berkaitan dengan ruang tiga dimensi yang serba terukur, seperti lembar-lembar kehadiran. Insentifnya pun tidak selalu berbasis material "tangible" namun lebih kepada kepuasan batiniah immaterial.

Adapun birokrasi dan administrasi condong ke hal-hal yang material-terukur, cenderung lapisan luar saja, alias "trivial" atau superfisial. Hal ini berakibat pada berkurangnya kemampuan seseorang dalam menangkap hal-hal yang lebih mendasar dan substansial. Termasuk hilangnya daya inovasi, imajinasi, dan kreativitas. Tentunya keadaan ini tidak menguntungkan negara bila menginginkan kekuatan inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi (the economic growth).

Ujung-ujungnya negara model ini sering bertindak jangka pendek dalam mencari solusi. Misalnya sering terjebak pada kebijakan impor. Jangan heran bila akhirnya negara model ini sangat bergantung pada negara asing.

Untuk menghindari kekurangan daya cipta para dosen dan peneliti, model penilaiannya haruslah diubah. Jangan terlalu berbasis proses administrasi, tetapi lebih baik kepada outcome, misalnya paper saintifik yang diterbitkan di jurnal baik nasional maupun internasional dan/atau bukti-bukti invensi berupa hak paten.

Tentunya pendekatan outcome ini sulit dicapai bila dosen/peneliti dibebani dengan laporan-laporan administrasi teknis dan ditambah lagi dengan sistemnya yang sering berganti-ganti. Salah satu contohnya adalah sering sekali ada bimtek untuk proses kenaikan jenjang akademik.

Penilaian berbasis outcome yang prosesnya tidak “ribet” akan menghasilkan pemikiran (paper) dan penemuan invensi yang impactfull bagi ekonomi negara. Jadi, begitu dosen/peneliti itu sudah menghasilkan karyanya di jurnal dan/atau paten invensi, jangan lagi diminta laporan administrasi yang berlebihan. Biarkan mereka bebas berkreasi dan melanjutkan risetnya.

Oleh karena itu, perlu disadari kembali bahwa perguruan tinggi dan lembaga riset tanpa kebebasan berpikir serta kemampuan dalam berinovasi itu sama saja dengan bangunan tanpa isi. Kosong sekaligus tidak memiliki roh kehidupan. Apa kita mau bertahan dengan kondisi yang demikian?