Pendidikan Digital: Kementerian Harus Dukung Kompetensi, Bukan Protokol

Photo by <a href="https://unsplash.com/@isengrapher?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Ed Us</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/man-in-white-dress-shirt-sitting-on-brown-wooden-bench-_y4FqRhxkR8?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Pasca-Pemilu 2024, publik menaruh ekspektasi besar pada kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan kebijakan revolusioner di berbagai bidang. Namun, Kementerian Pendidikan terkesan menghilang dari perbincangan—padahal sektor pendidikan sangat krusial bagi masa depan bangsa. Sejauh ini, tidak ada inisiatif nyata di lapangan selain rencana mengembalikan struktur kurikulum lama.

Jejak Publik yang Minim

Mencari nama Menteri Pendidikan baru di Google masih didominasi nama Nadiem Makarim. Di media sosial, topik Kementerian Pendidikan pun hanya menyentuh ratusan ribu interaksi—sangat jauh dibanding kementerian lain yang mampu meraih puluhan juta diskusi. Keheningan ini menandakan minimnya gebrakan kebijakan yang benar-benar berdampak.

Terbatasnya Inovasi Kebijakan

Pada masa Nadiem Makarim dan Anies Baswedan, kita melihat kontroversi dari program “Merdeka Belajar” hingga pembentukan lembaga pendidikan baru. Meski diperdebatkan, setidaknya perubahan itu nyata. Kini, kebijakan hanya berfokus pada pergantian nama mapel, revisi tata kelola administrasi, dan protokol mengajar—tanpa sentuhan substansi yang mengubah cara mengajar atau belajar.

Relevansi Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 sebenarnya masih sangat relevan. Prinsip dasarnya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi siswa, bukan memaksakan materi baku. Misalnya, siswa di Papua bisa belajar konteks budaya dan ekonomi lokal, sedangkan di Jakarta lebih menitikberatkan pada isu urbanisasi dan teknologi. Alih-alih mencipta kerangka baru, yang diperlukan adalah pelatihan mendalam bagi guru agar KBK bisa dijalankan dengan efektif.

Pengantar Cybergogi: Ruang Kelas Digital

Ruang belajar kini tak hanya di bangku sekolah—siswa beralih ke gawai untuk menuntaskan tugas lewat Google, YouTube, atau TikTok. Namun Kementerian masih terpaku pada perbaikan ruang fisik dan protokol tatap muka. Sudah saatnya mengadopsi cybergogi: pembelajaran digital dan kolaborasi global. Bayangkan siswa Indonesia bekerja sama dalam proyek STEM dengan rekan di Brazil atau Australia—ini akan memperluas wawasan budaya, sekaligus meningkatkan literasi digital dan kemampuan berbahasa Inggris.

Tantangan Utama: Kualitas Guru dan Skema Gaji

Kebijakan tanpa pelaksanaand yang kuat akan sia-sia. Banyak guru PNS senior yang enggan berubah, sementara guru honorer yang inovatif tidak mendapatkan insentif memadai karena sistem gaji “pukul rata”. Guru berdedikasi dan yang pasif digaji sama, sehingga motivasi dan kreativitas menurun. Perubahan harus dimulai dari reformasi skema kompensasi: guru berprestasi mendapatkan penghargaan dan pelatihan kewajiban kompetensi digital.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Permasalahan Kementerian Pendidikan era Prabowo bukan soal kurikulum berganti-ganti, melainkan hilangnya perhatian pada inti proses belajar: membangun kompetensi siswa lewat guru berkualitas dan metode yang relevan dengan perkembangan zaman. Rekomendasi:

Tingkatkan Kompetensi Guru

– Reformasi pelatihan intensif dan insentif berbasis kinerja.

Implementasikan Cybergogi

– Kembangkan platform digital untuk proyek kolaborasi global.

Reformasi Sistem Penggajian

– Gantikan gaji rata dengan skema penghargaan bagi guru berprestasi.

Perluas Kemitraan Internasional

– Jalankan program percontohan kerjasama sekolah luar negeri.

Sudah saatnya Kementerian Pendidikan berhenti terpaku pada urusan administratif dan mulai mendukung ide-ide segar serta inovasi nyata di lapangan. Generasi penerus menanti perubahan—semoga langkah konkret segera terlihat. Pendidikan bukan soal aturan semata, tapi tentang manusia, mimpi, dan masa depan yang layak diperjuangkan bersama