Jejak Panjang Intervensi Sang Polisi Dunia di Iran

Para demonstran di Teheran membawa foto-foto Ayatollah Khomeini dan spanduk untuk menunjukkan dukungannya selama Revolusi Iran. (Foto: Alain Dejean/Getty Images)

Dunia lagi-lagi menahan napasnya ketika ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali meruncing tahun ini. Berbagai pendapat kembali bermunculan bahwa Amerika akan ikut campur dalam konflik dan berusaha mengembalikan posisinya di panggung geopolitik global sebagai “Polisi Dunia” yang dinilai semakin memudar.

Namun, bagi Iran ini merupakan ancaman dan akan memperpanjang sejarah intervensi asing di Iran yang di dukung oleh Washington selama lebih dari satu abad.

Tahun 1953 Mengubah Segalanya

Semua dimulai saat Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada tahun 1951, melakukan nasionalisasi industri minyak yang sebelumnya dikuasai oleh inggris melalui perusahaan Anglo-Persian Oil Company (APOC). Sejak penemuannya pada tahun 1908, minyak Iran berhasil menarik banyak perhatian negara barat termasuk Amerika Serikat. Minyak Iran telah menjadi komoditas utama saat Perang Dunia II ketika pasokan energi menjadi hal penting bagi sekutu.

Keputusan Mossadegh itu lantas membuat Inggris dan Amerika Serikat marah, karena khawatir Iran akan jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet di tengah Perang Dingin. Dengan dalih melawan pengaruh komunisme, pada tahun 1953 Amerika Serikat dan Inggris melalui CIA dan MI6 melancarkan operasi rahasia yang dikenal sebagai Operasi Ajax untuk menggulingkan Mossadegh.

Setelah kudeta berhasil, kemudian kekuasaan dipulihkan kepada sosok monarki otoriter Shah Mohammad Reza Pahlavi, sekaligus menandai dimulainya periode dominasi barat di Iran selama dua dekade berikutnya yang disertai ketidakpuasan dan ketidakpercayaan mendalam di kalangan masyarakat Iran.

Revolusi Menjadi Titik Balik

Di era kekuasaan Shah ditandai oleh modernisasi pesat dalam bimbingan Amerika Serikat, tetapi juga memunculkan ketimpangan sosial besar dan korupsi yang mengakibatkan semakin meningkatnya ketidakpuasaan di kalangan masyarakat Iran. Ketidakpuasaan ini akhirnya meletus dalam Revolusi Iran pada tahun 1979, yang berhasil menggulingkan monarki Shah dan mendirikan Republik Islam di bawah pimpinan Ayatollah Khomenei.

Selama berlangsungnya Revolusi Iran, sebuah peristiwa terjadi yang berhasil mengubah dinamika hubungan Amerika Serikat dan Iran hingga saat ini. Peristiwa peyanderaan kedutaan Amerika Serikat di Iran selama 444 hari, yang dilakukan oleh mahasiswa pendukung revolusi.

Sebagai tanggapan atas peristiwa yang memperdalam jurang permusuhan antar kedua negara tersebut, Amerika Serikat kemudian memutuskan hubungan diplomatik dan menjatuhkan sanksi ekonomi keras terhadap Iran yang masih berdampak hingga hari ini.

Sanksi Barat

Pada awal tahun 2000-an, isu program nuklir Iran menjadi fokus utama ketegangan internasional. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menuduh Iran menggunakan program nuklirnya untuk mengembangkan senjata nuklir.

Namun, Iran menegaskan bahwa program tersebut bertujuan damai dan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Akibatnya, dunia internasional menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran yang berdampak besar bagi pertumbuhkan ekonomi negara.

Selain itu, Iran juga terlibat aktif dalam konflik kawasan seperti mendukung Suriah di bawah pemerintahan Bassar Al Assad, kelompok Hizbullah di Lebanon, kelompok Hamas di Palestina, dan Houthi di Yaman. Keterlibatan ini juga menambah panjang daftar dari Amerika Serikat, yang menyebut Iran sebagai “ Negara Sponsor Terorisme”.

Akhirnya, ketegangan ini mendorong pembentukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), pada tahun 2015. Perjanjian antara Iran dan negara-negara besar lainnya, untuk membatasi aktivitas nuklir Iran dengan pelonggaran sanksi sebagai imbalannya.

Namun pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi melalui ”Maximum Pressure Campaign”. Keputusan ini semakin memperparah krisis ekonomi Iran dan menciptakan penderitaan luas di kalangan rakyat sipil mulai dari menurunnya cadangan bruto, hingga kelangkaan obat-obatan medis.

Bayang-Bayang Konflik

Hubungan kedua negara mengalami ketegangan pada Januari 2020, saat Amerika Serikat berhasil membunuh Jenderal Qassem Soleimani komandan Pasukan Quds dalam serangan drone di Irak. Kemudian Iran mengirimkan balasan dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat. Meskipun serangan Iran tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi insiden ini hampir menyeret kedua negara ke jurang perang terbuka.

Puncak ketegangan juga kembali terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Iran pasca meletus pada 13 Juni 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah memperingatkan Iran bahwa mereka akan mengalami “kekuatan penuh” militer, jika menyerang Amerika Serikat.

Amerika Serikat juga telah mengerahkan angkatan lautnya menuju Timur Tengah, dengan mengirim kapal induk USS Gerald R. Ford yang berlayar dari pantai timur Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat juga telah mengerahkan kapal induk USS Carl Vinson di sekitar laut Arab. Namun, yang menjadi sorotan adalah bergeraknya kapal induk USS Nimitz dari perairan Laut China Selatan menuju Teluk Persia dengan mematikan transporder saat melintas di perairan Selat Malaka.

Terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan militer negaranya telah menyerang 3 situs nuklir Iran. Trump juga mengklaim serangan udaranya telah menghancurkan sepenuhnya fasilitas pengayaan nuklir Iran dan mengancam akan melakukan lebih banyak serangan jika Teheran tidak berdamai.

"Akan ada perdamaian atau akan ada tragedi bagi Iran yang jauh lebih besar daripada yang telah kita saksikan selama delapan hari terakhir. Ingatlah bahwa masih banyak target yang tersisa," kata Trump dalam pidato larut malam kepada rakyat Amerika Serikat, dilansir dari AFP Minggu (22/06/2025).

Sejarah Panjang intervensi Amerika Serikat di Iran, telah menunjukkan bagaimana demokrasi dan stabilitas seringkali menjadi pelindung dalam menjalankan hegemoni. Mulai dari kudeta, sanksi, hingga serangan militer, telah menjadi contoh nyata dampak menghancurkan dari campur tangan asing pada sebuah negara.