Standar Pelayanan Minimal Daerah: Mengapa Penting bagi Kesejahteraan Masyarakat?

https://cdn.pixabay.com/photo/2022/03/01/08/11/call-center-7040784_1280.png

Apakah pelayanan publik di daerah Anda sudah memenuhi kebutuhan dasar Anda?. Pelayanan publik adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah hadir sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan dasar yang layak. SPM berperan penting dalam mengukur dan menjamin kualitas layanan publik yang sesuai standar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

SPM Daerah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ini mengatur berbagai bidang yang krusial, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup, yang ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah. Tujuannya jelas, yaitu agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan publik yang sama dan layak, tanpa terkecuali. Sebagai contoh, capaian SPM kesehatan untuk Provinsi Tahun 2023 yaitu 89%, dimana 24 dari 38 Provinsi telah mencapai 100% untuk indikator krisis kesehatan dan sejumlah 30 dari 38 provinsi telah mencapai 100% untuk indikator kejadian luar biasa. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi telah berhasil menjamin layanan kesehatan esensial bagi warganya, meskipun masih ada yang harus ditingkatkan.

Penerapan SPM wajib dilaksanakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara berupa barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Sebagai pelaksana utama di lapangan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan SPM. Mereka harus memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup penyediaan fasilitas yang memadai, perekrutan tenaga profesional yang kompeten, dan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya, SPM di bidang kesehatan mengharuskan adanya rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika ada kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan regulasi dan implementasinya, penerapan dan pelaksanaan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dari jenis SPM pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Meski begitu, penerapan SPM tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang memadai, dan kondisi infrastruktur yang belum optimal. Di beberapa daerah terpencil, misalnya, akses transportasi dan teknologi masih terbatas, sehingga menghambat penyediaan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, kurangnya pelatihan dan fasilitas bagi tenaga kesehatan serta guru di daerah juga kerap menjadi kendala.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar sesuai SPM. Selain itu, program pelatihan dan peningkatan kualitas SDM, kerja sama dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi bisa menjadi solusi yang efektif. Di beberapa daerah, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta telah berhasil meningkatkan kualitas layanan, misalnya dalam memperluas akses belajar siswa melalui platform e-learning dan aplikasi interaktif.

Standar Pelayanan Minimal bukan hanya tentang aturan teknis, melainkan tentang kualitas hidup kita semua. Masyarakat dapat terlibat dengan memberikan umpan balik melalui forum publik atau survei yang disediakan pemerintah daerah. Dengan memahami dan mendukung pelaksanaan SPM, kita dapat berperan aktif dalam memastikan layanan publik yang berkualitas. Masyarakat pun berhak untuk mengawasi dan turut serta dalam evaluasi pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah bisa terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Sumber:

https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/standar-pelayanan-minimal-kesehatan-hak-setiap-warga-negara/

Raharjo, M.M. and Bawono, I.R. (2021) Standar Pelayanan Minimal Daerah. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Gava Media.