Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.3
19 Ramadhan 1446 HRabu, 19 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Konten dari Pengguna
Peran APBN dalam Mendukung Sektor UMKM sebagai Motor Ekonomi
19 Maret 2025 13:14 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Benny Eko Supriyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Tak berlebihan rasanya jika kita menyebut UMKM sebagai motor ekonomi karena kontribusinya yang luar biasa dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Namun, meskipun berperan besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses permodalan, daya saing, hingga transformasi digital.

Di sinilah peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sangat penting. Melalui berbagai program dan kebijakan, APBN hadir untuk memastikan UMKM bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, bagaimana sebenarnya APBN mendukung UMKM? Apa saja bentuk bantuan yang diberikan pemerintah? Mari kita bahas lebih dalam.
ADVERTISEMENT
Mengapa UMKM Penting bagi Perekonomian?
Sebelum masuk ke peran APBN, kita perlu memahami mengapa UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia:
1. Kontributor PDB yang Signifikan
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia berasal dari sektor ini.
2. Pencipta Lapangan Kerja
UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan kata lain, sektor ini menjadi harapan bagi jutaan orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
3. Penggerak Ekonomi Lokal
Keberadaan UMKM di berbagai daerah menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi lokal, yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Meskipun berperan besar, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, kurangnya keterampilan digital, serta regulasi yang belum sepenuhnya berpihak. Inilah mengapa peran APBN sangat dibutuhkan.
ADVERTISEMENT
Peran APBN dalam Mendukung UMKM
APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki berbagai cara untuk mendukung UMKM, antara lain melalui subsidi, insentif fiskal, program bantuan langsung, serta investasi dalam infrastruktur dan digitalisasi. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan konkret dari APBN bagi sektor UMKM:
1. Dukungan Permodalan: KUR dan Insentif Kredit
Salah satu kendala terbesar bagi UMKM adalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi ini, pemerintah melalui APBN mengalokasikan anggaran untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
a. KUR Super Mikro dengan bunga 3% per tahun bagi usaha kecil yang baru merintis.
b. Subsidi bunga KUR, sehingga UMKM dapat mengakses pinjaman dengan suku bunga lebih ringan.
c. Relaksasi kredit dan restrukturisasi utang bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi.
ADVERTISEMENT
Dengan adanya program ini, UMKM tidak perlu khawatir dengan bunga tinggi yang kerap menjadi hambatan dalam mendapatkan pinjaman usaha.
2. Program Bantuan dan Subsidi Langsung
Selain kredit murah, APBN juga menyediakan bantuan langsung bagi pelaku usaha kecil dalam bentuk:
a. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, yang diberikan kepada usaha mikro untuk membantu mereka bertahan dan mengembangkan bisnisnya.
b. Subsidi listrik dan bahan baku bagi UMKM tertentu, terutama yang bergerak di sektor manufaktur dan produksi skala kecil.
3. Insentif Pajak bagi UMKM
Agar UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pemerintah juga memberikan kebijakan pajak yang lebih ringan bagi pelaku usaha kecil. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain:
a. Pajak UMKM hanya 0,5% dari omzet untuk usaha dengan penghasilan di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
ADVERTISEMENT
b. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM tertentu selama pandemi untuk membantu pemulihan ekonomi.
c. Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk lokal yang dibuat oleh UMKM.
Langkah-langkah ini bertujuan agar beban pajak UMKM lebih ringan, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam mengembangkan usahanya.
4. Pengembangan Infrastruktur dan Digitalisasi UMKM
APBN juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pasar rakyat, pusat distribusi logistik, dan kawasan industri kecil.
Di era digital saat ini, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendorong digitalisasi UMKM, seperti:
a. Pelatihan dan pendampingan UMKM agar bisa berjualan online melalui e-commerce.
b. Pengembangan platform digital seperti PaDi UMKM (Pasar Digital UMKM) yang mempertemukan UMKM dengan pasar yang lebih luas.
ADVERTISEMENT
c. Insentif bagi UMKM yang masuk ke ekosistem digital.
Digitalisasi sangat penting karena membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan bersaing secara global.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun APBN telah banyak berkontribusi dalam mendukung UMKM, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain:
1. Ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan, di mana masih ada pelaku usaha yang belum mendapatkan akses ke fasilitas APBN karena keterbatasan data atau kurangnya sosialisasi.
2. Tantangan dalam transformasi digital, di mana tidak semua UMKM siap untuk beradaptasi dengan teknologi baru.
3. Ketergantungan pada subsidi dan bantuan, yang perlu dikombinasikan dengan strategi jangka panjang agar UMKM bisa lebih mandiri dan berkelanjutan.
Ke depan, diharapkan pemerintah terus meningkatkan efektivitas program yang didanai APBN agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi pertumbuhan UMKM. Selain itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat.
ADVERTISEMENT
APBN bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara, tetapi merupakan alat nyata yang mendukung jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Dengan berbagai program seperti KUR, insentif pajak, bantuan langsung, dan investasi dalam infrastruktur serta digitalisasi, APBN memainkan peran penting dalam memastikan UMKM tetap tumbuh dan menjadi motor utama perekonomian nasional.
Namun, agar manfaatnya semakin besar, diperlukan perbaikan dalam implementasi dan pengawasan kebijakan, serta kesadaran dari pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi kekuatan utama dalam perekonomian global.