Strategi Efektif Penyaluran TKD: Sinergi KPPN Watampone dan Pemda Kab. Wajo

Dalam setiap pembangunan daerah, keberadaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu elemen krusial yang menentukan keberhasilan pemerataan kesejahteraan masyarakat, mengingat porsi TKD yang sangat dominan dalam APBD. Hal ini menjadi tantangan, bagaimana sinergi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum di Daerah yang menyalurkan TKD dan Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang transparans dan akuntabel, yang pada akhirnya mampu menjadi stimulus pertumbuhan perekonomian di daerah. Topik hangat yang menjadi fokus pertemuan antara Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, dengan Bupati Wajo, H. Andi Rosman, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 bertempat di Pemda Wajo.

Bupati Kab. Wajo, H. Andi Rosman dan Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto

KPPN Watampone dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, tidak hanya mempunyai tugas sebagai Treasurer yaitu penyalurkan belanja pemerintah pusat dan TKD, namun juga sebagai Financial Advisor baik untuk satuan kerja instansi vertikal / central government dan juga kepala local government / pemerintah daerah. Dengan amanah tersebut, KPPN Watampone memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal penyaluran TKD di Kab.Wajo yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa dengan pagu 1.15 T dan penyaluran belanja untuk instansi vertikal di Kabupaten Wajo yang berjumlah 17 (tujuh belas) satuan kerja dengan pagu 184M di tahun 2025.

Dalam pertemuan ini, Djoko Julianto yang didampingi Haerul Harun selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran TKD KPPN Watampone, juga menyampaikan bahwa KPPN telah mengimplementasikan teknologi terkini melalui aplikasi SPAN dan SAKTi dalam memproses setiap tagihan dari mitra kerja.

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan mengenai evaluasi pelaksanaan TKD tahun 2024 untuk Kabupaten Wajo. Djoko Julianto berpesan agar dinas terkait lebih memperhatikan pelaksanaan kontrak yang berasal dari Dana DAK Fisik, agar tidak terulang kegagalan kontrak sebagaimana terjadi tahun 2024.

Bupati Wajo, H. Andi Rosman, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPPN Watampone dalam memastikan efektivitas penyalur TKD khususnya di Kabupaten Wajo dan berharap agar KPPN Watampone dapat senantiasa menjadi mitra strategis Pemda Wajo dalam penyaluran TKD.

Agar kemitraan KPPN Watampone dan Pemda Wajo senantiasa terjalin dan sebagai salah satu strategi efektifitas penyaluran TKD, Kepala KPPN Watampone mendorong dilaksanakannya forum / pertemuan antara KPPN Watampone dan Pemda Wajo sebagai sarana sharing knowledge pengelolaan keuangan daerah dan pusat yang merujuk kepada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.