Bayar PBB Berapa Tahun Sekali? Ini Ketentuannya
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap aset yang didirikan akan dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karenanya, wajib pajak perlu membayar PBB atas tiap aset hunian yang dimiliki.
Lalu, bayar PBB berapa tahun sekali? Pembayaran PBB dilakukan setahun sekali dan harus dilunasi paling lambat setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari otoritas pajak.
Ada banyak dasar hukum yang mengatur terkait PBB, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Tarif PBB
Berdasarkan Pasal 41 UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5 persen. Sebelum UU HKPD ini diberlakukan, tarif PBB adalah 0,1 hingga 0,3 persen.
Menurut buku Pedoman Praktis Membayar Pajak yang ditulis Astrid Budiarto, dasar perhitungan PBB adalah per kalian tarif 0,5 persen dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang diperoleh dari 20% NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
Di tiap daerah, NJOP mempunyai nilai yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), di antaranya sebagai berikut:
Sebesar 40% untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan lainnya yang wajib pajaknya perorangan atau lebih besar dari Rp1.000.000.000
Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari Rp1.000.000.000.
Baca Juga: Cara Mengecek Pajak Bumi dan Bangunan Online, Mudah dan Praktis
Cara Menghitung PBB dan Contohnya
Berdasarkan informasi dalam buku Perpajakan karya Akhmad Syarifudin, berikut cara menghitung PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
PBB NJOP > 1 m = 0,5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)
PBB NJOP < 1 m = 0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)
Agar lebih memahami, simak contoh perhitungan PBB yang dikutip dari buku Ekonomi (IPS Terpadu) SMP kls 8 karya Mohammad Yasin, dkk, berikut ini.
Pak Husin mempunyai sebidang tanah dan rumah yang NJOPnya ditetapkan sebesar Rp20 juta. Jika di daerah Pak Husin tinggal ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp8 juta, Pak Husin harus membayar PBB sebesar?
PBB NJOP < 1 m = 0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)
PBB = 0,5% x 20% (Rp20.000.000,00-Rp8.000.000,00)
PBB = Rp12.000,00.
Denda Telat Bayar PBB
Jika wajib pajak telat membayar PBB, pemerintah akan memberlakukan sanksi atau denda tertentu. Namun, sebelum itu instansi terkait akan mengirimkan pemberitahuan atau peringatan ke wajib pajak yang telah melewati batas pembayaran pajak.
Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, besaran denda telat bayar PBB adalah 2%. Angka ini diambil dari Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
(NDA)