Cara Penjatuhan Sanksi Terhadap PNS yang Melanggar Peraturan Menurut PP

Ilustrasi PNS. Foto: Shutterstock

Cara penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan PP tersebut, penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan disebut sebagai Hukuman Disiplin. Adapun jenis sanksinya terbagi menjadi Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, dan Hukuman Disiplin Berat.

Lantas, bagaimana tata cara penjatuhan sanksi atau Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melanggar peraturan? Simak terus uraian artikel ini untuk mengetahui informasinya secara lengkap.

Jenis-jenis Sanksi terhadap PNS yang Melanggar Peraturan

Ilustrasi PNS. Foto: Shutterstock

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, berikut jenis-jenis sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan:

Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman Disiplin Sedang

Hukuman Disiplin Berat

Baca juga: Mengenal Kenaikan Pangkat PNS, Dasar Hukum, dan Hal yang Perlu Dipahami

Cara Penjatuhan Sanksi Terhadap PNS yang Melanggar Peraturan

Ilustrasi PNS. Foto: Shutterstock

Berikut cara penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pemanggilan pemeriksaan

Menurut Pasal 23, PNS yang diduga melakukan pelanggaran akan dipanggil secara tertulis (surat panggilan) paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan oleh atasan/pejabat yang berwenang atau Tim Pemeriksa.

Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaan, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika PNS yang bersangkutan masih tidak hadir, pejabat yang berwenang akan menghukumnya dengan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan

Menurut Pasal 24, 26, dan 28, pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran akan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Setelah pemeriksaan selesai, atasan/pejabat yang berwenang menghukum atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa harus menandatangani BAP.

Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh atasan/pejabat yang berwenang menghukum atau Tim Pemeriksa. Namun, di dalamnya perlu diberikan catatan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Menurut Pasal 16, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPK Pusat) berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(NDA)