PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 soal PPPK Paruh Waktu, Ini Poin-poinnya

Ilustrasi membahas isi PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 soal PPPK Paruh Waktu. Foto: Pexels

PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 soal PPPK Paruh Waktu terbit dan mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada Jumat, 26 Juni 2026. Beleid ini ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Rini Widyantini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memuat delapan 8 dan 27 pasal. Bab-bab tersebut mengatur pengangkatan hingga pemberhentian PPPK Paruh Waktu.

Poin-Poin Isi PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026

Ilustrasi membahas PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Foto: Pexels

Dirangkum dari PermenPANRB yang ditetapkan di Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026 tersebut, berikut rincian terkait aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK Paruh Waktu:

1. Daftar Jabatan PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan Pasal 2, rekrutmen PPPK Paruh Waktu diselenggarakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN hingga pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Selain itu, pengadaan dilakukan untuk memperjelas status pegawai non-ASN serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan beberapa jabatan nonmanajerial, meliputi:

Guru.
Dosen.
Tenaga kesehatan.
Pengelola umum operasional.
Operator layanan operasional.
Pengelola layanan operasional.
Penata layanan operasional.

“Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024,” bunyi Pasal 4 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

2. Kriteria PPPK Paruh Waktu

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur kriteria pengadaan PPPK Paruh Waktu, yaitu mencakup pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pegawai non-ASN yang terdata tersebut merupakan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang tidak lulus.

Pegawai non-ASN yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu juga harus terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Tak hanya itu, pengadaan juga ditujukan kepada pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

“Pengadaan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk 1 (satu) kali penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

3. Tahap Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Lebih lanjut, Pasal 8 mengamanatkan instansi pemerintah yang belum menyelesaikan pengadaaan ASN 2024, dapat melakukan pengadaan PPPK Paruh Waktu dengan tahapan, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan kepada Men-PANRB.

Kemudian, Men-PANRB akan menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi. Rincian kebutuhan yang dimaksud terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.

Berikutnya, PPK mengusulkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama tujuh hari kerja setelah memperoleh penetapan rincian kebutuhan. Setelah itu, Kepala BKN akan menetapkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN.

4. Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu yang sudah diangkat harus melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut paling sedikit memuat tugas, target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi.

“Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 (satu) tahun yang dimuat dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK,” bunyi Pasal 14 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

5. Pemberhentian PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu dapat diberhentikan apabila diangkat menjadi PPPK atau CPNS. Selain itu, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi ketika yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pemberhentian PPPK Paruh Waktu juga dapat dilaksanakan ketika pihak yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Ketentuan pemberhentian juga mencakup perampingan organisasi atau akibat kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani dan/atau rohani, hingga tidak berkinerja.

Men-PANRB juga menyebutkan dalam PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 bahwa PPPK dapat diberhentikan bila melakukan pelanggaran, dipidana penjara paling singkat dua tahun, dipidana karena melakukan kejahatan berkaitan dengan jabatan, maupun menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (parpol).

“Dalam hal PPPK Paruh Waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri,” bunyi Pasal 22.

6. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK

PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 turut mengatur pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK. Pengalihan tersebut diusulkan oleh PPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja.

“Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan pada Instansi Pemerintah tempat PPPK Paruh Waktu bekerja,” bunyi Pasal 24 ayat (1).

(MDP)