Konten dari Pengguna

Program PNS Kerja Dekat Rumah Dilanjutkan, Ini Penjelasannya

Berita Bisnis

Berita Bisnis

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi membahas program PNS kerja dekat rumah. Foto: Unsplash
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi membahas program PNS kerja dekat rumah. Foto: Unsplash

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan untuk melanjutkan program PNS kerja dekat rumah. Kebijakan yang diluncurkan pada Juli 2026 lalu itu, diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas.

Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalitas pegawai pemerintah tersebut. Dengan demikian, produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan.

Program PNS Kerja Dekat Rumah Dilanjutkan

Ilustrasi memahami program PNS kerja dekat rumah dilanjutkan. Foto: Pexels

Mengutip situs resmi BKN, Program Mendekatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Keluarga dan Domisili adalah sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh sebagai bagian dari 15 Kebijakan BKN Pro-Karier ASN.

Di fase permulaan, skema ini ditujukan bagi PNS di lingkungan BKN yang memperoleh peluang untuk ditugaskan pada unit kerja BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah.

Per November 2026, tercatat 101 pegawai yang sudah memperoleh manfaat dari program ini. Pada gelombang perdana, ada 27 petugas yang dialihkan, diikuti 11 pegawai di gelombang berikutnya, 48 personel pada gelombang ketiga, serta 15 orang di gelombang keempat.

Tujuan Program PNS Kerja Dekat Rumah

Zudan menekankan agar pembinaan karier ASN tidak semata-mata diukur melalui kenaikan jenjang, peningkatan keahlian, atau peluang mengisi posisi yang lebih tinggi. Menurut dia, lingkungan kerja hingga kehidupan pribadi turut menjadi faktor yang memicu produktivitas.

“Kebijakan ini menjadi salah satu wajah dari transformasi manajemen ASN yang tengah dibangun BKN,” kata Zudan dalam keterangannya, Jumat, 30 Oktober 2026.

Berdasarkan pandangannya, menjalankan tugas dalam jarak yang jauh dari keluarga memicu beban finansial. Ongkos perjalanan, pembiayaan hunian, hingga kebutuhan pokok pada dua tempat terpisah merupakan beban pengeluaran yang mesti dipikul oleh ASN.

Dia pun mendambakan agar jarak yang semakin dekat bersama keluarga mampu mendatangkan efek positif terhadap kebahagiaan, kesehatan mental, hingga kecermatan PNS sewaktu menjalankan pekerjaan.

Implementasi di 63 Kanreg BKN

Semenjak pertama kali diresmikan, Kepala BKN memacu jajaran kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) untuk merancang aturan sejenis yang berpatokan pada kebutuhan dan karakteristik instansi di tiap-tiap wilayah.

Tercatat, ada 63 instansi di area tugas Kanreg BKN yang sudah memberlakukan program PNS kerja dekat rumah.

Salah satu percontohannya, yakni kebijakan bertajuk “Si Zona” yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur. Program ini dilaporkan sudah mendekatkan tempat tinggal kurang lebih 60 ASN dengan titik lokasi bekerja.

Pada Jumat, 23 Oktober 2026 lalu, Zudan pun menyerahkan penghargaan "Humanis Leader Award" kepada Bupati Bondowoso sebagai wujud apresiasi atas pemberlakuan aturan yang mengedepankan asas kemanusiaan pada tata kelola ASN tersebut.

Kepala BKN memandang keberhasilan ini menjadi bukti bahwa regulasi mendekatkan ASN menuju keluarga maupun domisili sanggup diikuti oleh lembaga di luar lingkungan BKN melalui penyesuaian keadaan di masing-masing instansi.

Syarat Pelaksanaan Program PNS Kerja Dekat Rumah

Mengenai penerapannya, Zudan menekankan bahwa aturan ini bukan membuat ASN dapat leluasa menetapkan tempat bertugas tanpa memperhitungkan keperluan instansi.

Kepala BKN menguraikan, tiap-tiap mutasi tempat kerja tetap wajib mempertimbangkan faktor kebutuhan alokasi posisi, kecukupan jumlah pegawai, kesesuaian keahlian, hingga kelancaran pemenuhan tugas harian.

Di samping hal tersebut, PNS pun tetap dituntut untuk sigap saat berdinas dengan berpatokan pada kebutuhan instansi dan selalu memperlihatkan performa kerja yang paling maksimal.

“Kebijakan ini tentunya berorientasi pada kepentingan organisasi yang tetap dijaga, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pegawai,” ucap Zudan.

Baca Juga: Program Baru BKN untuk PNS Bisa Kerja Dekat Rumah, Cek Rinciannya

(MPD)