Aturan Cuti PNS, Jenis, dan Tata Cara Pengajuannya Menurut BKN

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Shutterstock

Aturan cuti PNS telah termuat dalam Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Sama seperti pegawai swasta, PNS juga wajib mengajukan cuti terlebih dahulu kepada atasan agar cutinya segera diproses.

Ada banyak jenis cuti PNS yang bisa diambil, di mana masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda. Beberapa di antaranya yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersama, cuti besar, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.

Setiap jenis cuti memiliki jatah yang berbeda. Misalnya cuti tahunan yang memiliki jatah sekitar 12-30 hari selama 1 tahun tergantung masa kerja pegawai.

Dijelaskan dalam buku Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitungnya susunan Edytus Adisu (2008), ketika pegawai mengambil masa cuti, upahnya tetap dibayar 100%. Untuk mengetahui aturan cuti PNS yang benar, simak informasi lengkapnya dalam artikel berikut ini.

Aturan Cuti PNS dan Cara Mengajukannya

Ilustrasi Cuti Melahirkan Foto: Thinkstock

Tiap jenis cuti PNS memiliki ketentuan dan syarat pengajuan yang berbeda. Berikut daftar aturannya sebagaimana dijelaskan dalam laman BKN:

1. Cuti Tahunan PNS

Cuti tahunan diberikan sebanyak 12 hari kerja selama setahun. Proses dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan cuti di lingkungan kerja PNS tersebut.

2. Cuti Sakit

Apabila PNS sakit dan kesulitan bekerja, maka ia berhak atas cuti sakitnya. Jumlahnya tak terbatas dalam satu tahun dan bisa mengambil jatah 1-2 hari kerja untuk istirahat. Syaratnya yaitu melampirkan surat keterangan dari dokter saat mengajukan cuti.

Jika kondisinya memerlukan cuti lebih dari 2-14 hari, seorang PNS dapat mengajukan permohonan cuti sakit secara formal kepada pejabat yang berwenang. Bila perlu, cantumkan pula surat rekomendasi dari dokter dan rumah sakit.

3. Cuti Bersama

Biasanya, cuti bersama ditetapkan oleh Presiden pada perayaan-perayaan keagamaan seperti Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru. Berbeda dengan jenis cuti lainnya, cuti bersama ini tidak memerlukan proses pengajuan, namun otomatis memotong cuti tahunan.

4. Cuti Besar

PNS yang mengabdi selama minimal 6 tahun berhak atas cuti besar. Durasi cuti ini adalah 3 bulan dan bisa dialokasikan untuk masa kerja selama 1 tahun. Proses pengajuan cuti besar dilakukan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab di lingkungan kerja PNS.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

5. Cuti Melahirkan

Bagi PNS wanita yang melahirkan, mereka berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap persalinan, dimulai dari 1 bulan sebelum hingga 2 bulan setelah proses persalinan. Pengajuan cuti bisa dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada atasan.

6. Cuti Alasan Penting

Cuti alasan penting diberikan kepada PNS dalam situasi-situasi tertentu, seperti sakit atau meninggalnya anggota keluarga dekat. Maksimal durasi cuti ini adalah 2 bulan. Selama menjalani cuti, PNS masih memiliki hak untuk menerima pendapatan penuh.

7. Cuti di Luar Tanggungan Negara

PNS yang bekerja minimal 5 tahun berhak mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, dengan maksimal durasi 3 tahun. Proses ini berlaku untuk alasan-alasan pribadi yang dianggap penting.

Selama menjalani cuti ini, PNS tidak akan menerima penghasilan dari negara dan masa kerja mereka tidak dihitung. Jika PNS tidak melaporkan diri setelah cuti berakhir, statusnya sebagai PNS dapat dicabut.

Baca juga: Cara Menghitung THR Belum 1 Tahun Kerja untuk Karyawan

(MSD)