Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang

Alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 terpasang di jembatan penyeberanagan orang (JPO) di Salemba, Jakarta Pusat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPU telah merilis sejumlah aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye Pemilu. Disebutkan bahwa pemasangan harus memerhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

Semua aturan tersebut dimuat dalam undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Hendaknya, tiap Peserta Pemilu lebih memerhatikan aturan dan menaatinya.

Alat peraga kampanye (APK) harus dipasang di titik lokasi yang diperbolehkan. Untuk menentukan titik lokasi tersebut, KPU harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Ada sejumlah poin aturan yang mesti dipahami. Apa saja? Simak penjelasan tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu selengkapnya dalam artikel berikut.

Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif yang dipasang pada pohon terlihat di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebenarnya, aturan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017. Dalam pasal 298 disebutkan bahwa pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota.

Di samping itu, ada juga poin-poin penting lainnya yang mesti dipatuhi. Dirangkum dari Buku Saku Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019, berikut uraiannya:

Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilu

Alat peraga kampanye (APK) tertempel pada kaca angkot di Terminal Kampung Melayu Jakarta, Rabu (17/1/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebagaimana kita ketahui bahwa alat peraga kampanye (APK) ada banyak jenisnya. Peserta Pemilu dapat memvariasikan APK tersebut untuk menyampaikan gagasan atau visi misinya secara maksimal.

Menurut PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 32 ayat 2, alat peraga kampanye dapat mencakup baliho, billboard, videotron, spanduk, dan umbul-umbul. Semuanya memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya satu sama lain.

KPU telah menetapkan aturan terkait ukuran APK tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat 3, ukuran APK yang ideal adalah sebagai berikut:

Nantinya, desain dan materi APK harus memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. KPU mengimbau agar Peserta Pemilu dapat memilih bahan APK yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

Baca juga: Macam-Macam Alat Peraga Kampanye Pemilu yang Dibolehkan, Apa Saja?

(MSD)