Konten dari Pengguna

Kenapa Jalur Gaza Jadi Rebutan Palestina dan Israel? Ini Alasannya

Berita Hari Ini

Berita Hari Ini

Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.

·waktu baca 3 menit

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Seorang pria Palestina membawa korban anak-anak di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, Kamis (26/10/2023). Foto: Mohammed Salem/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Seorang pria Palestina membawa korban anak-anak di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, Kamis (26/10/2023). Foto: Mohammed Salem/REUTERS

Selama puluhan tahun, Jalur Gaza menjadi pusat konflik ketegangan antara Palestina dan Israel. Pertempuran dan ketegangan terus terjadi di wilayah tersebut. Pertanyaannya, kenapa jalur Gaza jadi rebutan?

Mengutip laman NZ History, perebutan Jalur Gaza berkaitan erat dengan penaklukan Dinasti Turki Usmani pada tahun 1917. Kala itu, Turki Usmani berhasil dikalahkan oleh Inggris.

Imbasnya, melalui Deklarasi Balfour, Inggris menghadiahkan wilayah Palestina sebagai tempat tinggal untuk umat Yahudi. Mereka pun berbondong-bondong menempati wilayah tersebut dan perlahan mengusir penduduk asli Palestina.

Kepemilikan sepihak ini memicu konflik yang berkepanjangan sampai sekarang. Lantas, bagaimana sejarah perebutan wilayah Jalur Gaza yang sebenarnya? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut.

Alasan Kenapa Jalur Gaza Jadi Rebutan

Warga Palestina menyelamatkan seorang wanita di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, Kamis (26/10/2023). Foto: Fadi Shana/REUTERS

Secara de facto, Jalur Gaza telah menjadi wilayah kekuasaan Hamas sejak tahun 2007. Namun secara de jure, wilayah ini masih belum jelas kepemilikannya.

Banyak pihak Barat yang menganggap Jalur Gaza masih dikuasai oleh Israel secara sah berdasarkan perjanjian hukum. Pendapat ini diamini oleh sejumlah organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Human Right Watch, dan lainnya.

Di samping itu, sejumlah negara juga belum mengakui kedaulatan Palestina dan Gaza. Beberapa di antaranya Italia, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, Kanada, Korea Selatan, Jepang, hingga Australia.

Kepemilikan yang sifatnya masih abu-abu ini menjadikan Jalur Gaza diperebutkan oleh Palestina dan Israel. Sebagai pendatang, Israel ingin menguasai tanah Palestina secara menyeluruh dan mengusir warga sipil yang menempatinya.

Bicara soal sejarah kedatangan Israel ke Palestina, masyarakat bisa meyimak kembali konflik antara kedua negara ini di masa lampau. Semua berawal ketika Kesultanan Utsmaniyah runtuh pada masa Perang Dunia I.

Kala itu, Inggris berhasil menduduki Palestina dan mengumumkan “Deklarasi Balfour” kepada publik di tahun 1917. Deklarasi tersebut memuat dasar hukum pendirian negara Israel di Palestina.

Baca juga: Sejarah Bangsa Israel Menurut Alkitab, Berawal dari Panggilan Abraham

Warga Palestina berdiri di lokasi serangan Israel di sebuah rumah di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, Kamis (19/10/2023). Foto: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Karenanya, Israel mulai menguasai sebagian wilayah Palestina. Pada tahun 1948, Israel bahkan berani mendeklarasikan negaranya dan membentuk gerakan Zionis.

Dipaparkan dalam buku Mengenal Dunia Perjanjian Baru oleh Jonar T. H Situmorang, gerakan Zionis dicetuskan dan diketuai oleh Theodor Herzl. Jurnalis Austria-Hongaria ini mengajukan gagasan soal pemukiman umat Yahudi di Palestina.

Mulai dari sini, Zionis menggencarkan penindasannya terhadap masyarakat sipil. Gerakan ini menyebabkan konflik berkepanjangan, penderitaan, dan pengusiran rakyat Palestina dari wilayah mereka.

Dampaknya, banyak negara yang terpecah belah dalam memihak Palestina dan Israel. Sebagian mengakui kedaulatan Palestina secara mutlak dan sebagian yang lain tidak.

Di mata dunia, Palestina hanya mendapatkan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB. Namun, negara ini tidak memiliki hak suara yang bebas. Keluhannya tidak didengar dan tidak dipedulikan oleh banyak orang.

Baca juga: Isi Deklarasi Balfour, Penyebab Konflik Berkepanjangan di Palestina

(MSD)