10 Alasan Diperlukan Administrasi Pertanahan yang Baik dalam Administrasi Negara

Ilustrasi mengapa diperlukan administrasi pertanahan yang baik dalam administrasi negara - Sumber: pixabay.com/alfiannurakmal

Mengapa diperlukan administrasi pertanahan yang baik dalam administrasi negara? Tanah merupakan salah satu aset vital bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itulah sebabnya, pertanahan menjadi bidang yang diperhatikan oleh pemerintah.

Pengelolaan tanah yang tepat tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan. Hal ini juga dapat mencegah konflik agraria, mendukung tata ruang yang tertib, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi.

Mengapa Diperlukan Administrasi Pertanahan yang Baik dalam Administrasi Negara?

Ilustrasi mengapa diperlukan administrasi pertanahan yang baik dalam administrasi negara - Sumber: pexels.com/@tomfisk/

Administrasi pertanahan dalam administrasi negara adalah rangkaian kegiatan pengelolaan tanah oleh pemerintah. Terdiri dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat terkait status dan pemanfaatan tanah.

Kegiatannya mencakup proses-proses seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pengaturan hak atas tanah, serta penyelesaian sengketa pertanahan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya tanah dikelola dengan adil, transparan, dan berkelanjutan.

Mengapa diperlukan administrasi pertanahan yang baik dalam administrasi negara? Beberapa alasan pentingnya adalah:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Administrasi pertanahan yang efektif membantu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

2. Penegakan Hukum

Sistem administrasi pertanahan yang baik memastikan adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah. Berdasarkan buku Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Adrian Sutedi, (200, penerapan sistem yang baik dapat mengurangi sengketa dan membantu dalam penegakan hukum yang adil.

3. Pembangunan Infrastruktur

Administrasi pertanahan yang terencana menjadi peluang bagi pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Contohnya pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Perencanaan Tata Ruang

Administrasi pertanahan berperan dalam perencanaan tata ruang yang terintegrasi. Selain itu juga memastikan penggunaan tanah yang efisien dan mencegah penyalahgunaan serta perusakan lingkungan.

5. Peningkatan Investasi

Kejelasan hak atas tanah dan administrasi yang transparan menarik investasi, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Adanya sistem administrasi pertanahan yang baik membantu masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan layanan terkait hak atas tanah. Dengan begitu dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

7. Keadilan Sosial

Administrasi pertanahan yang baik juga membantu menciptakan keadilan dalam distribusi tanah. Ini dapat mencegah penguasaan tanah yang tidak adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Mitigasi Risiko

Dalam konteks perubahan iklim dan bencana alam, administrasi pertanahan yang baik dapat membantu dalam mitigasi risiko. Khususnya melalui penataan ruang yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

9. Data dan Informasi

Sistem administrasi pertanahan menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah. Ini sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.

10. Pembangunan Berkelanjutan

Administrasi pertanahan yang baik berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan tanah.

Baca Juga: Pengertian dan Landasan Hukum Administrasi Pertanahan dalam UUD 1945

Itulah beberapa alasan mengapa diperlukan administrasi pertanahan yang baik dalam administrasi negara. Tanpa administrasi pertanahan yang teratur dan transparan, potensi sengketa dan penggunaan lahan secara ilegal akan meningkat, menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (DNR)