Cara Memahami dan Menganalisis Penerapan Peraturan Daerah
Penulis kumparan
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPeraturan adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan utama untuk mengatur agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan damai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis penerapan peraturan daerah.
Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Peraturan daerah berlaku untuk daerah yang bersangkutan.
Cara Menganalisis Penerapan Peraturan Daerah
Dikutip dari buku Teknik Penyusunan Peraturan Daerah karya Ida Zuraida, (2022) Perda berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah.
Perda juga harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk memahami dan menganalisis penerapan peraturan daerah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:
1. Mengidentifikasi Materi Muatan Peraturan Daerah
Yaitu materi pengaturan yang terkandung dalam suatu perda yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Materi muatan perda dapat berisi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan), dan ketentuan penutup.
2. Menelusuri Sumber Hukum atau Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
Yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi kepada daerah untuk mengatur hal-hal tertentu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Sumber hukum atau dasar hukum dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.
3. Menilai Kualitas Peraturan Daerah
Yaitu sejauh mana perda memenuhi kriteria-kriteria seperti kejelasan, keterbukaan, keterpaduan, konsistensi, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepatutan. Kualitas perda dapat dinilai dari segi substansi, struktur, dan bahasa.
4. Mengkaji Dampak Peraturan Daerah
Yaitu pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan oleh perda terhadap berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dampak perda dapat dikaji dari segi relevansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
5. Memberikan Rekomendasi atau Saran
Untuk penyempurnaan atau peningkatan kualitas dan dampak peraturan daerah, baik dalam bentuk revisi, pencabutan, atau pembentukan perda baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Baca juga: Peraturan Perangkingan PPPK Teknis 2023 untuk Profesi Tertentu
Itulah cara memahami dan menganalisis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. (WWN)