Ekonomi Kerakyatan dan Hubungannya dengan Cita-Cita Ekonomi Nasional

Ilustrasi Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonomi kerakyatan mengutamakan (Foto: Mufid Majnun | Unsplash.com)

Setiap negara menerapkan sistem ekonomi yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonomi kerakyatan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Simak ulasan mengenai sistem ekonomi kerakyatan serta hubungannya dengan cita-cita ekonomi nasional dalam artikel berikut ini.

Baca juga: Sistem Ekonomi Ali Baba: Latar Belakang, Sosok Pencetus, hingga Pelaksanaannya

Cita-Cita Ekonomi Nasional yang Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Mengutamakan Apa?

Ilustrasi Cita-Cita Ekonomi Nasional yang Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Mengutamakan (Foto: Eyestetix Studio | Unsplash.com)

Dikutip dari Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia yang disusun oleh Puspasari, dkk (2022:115), ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang dalam kegiatan ekonominya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi.

Ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki prinsip-prinsip dasar berikut:

Jadi, cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonomi kerakyatan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Ciri-Ciri, Kelebihan, dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Mudatsir dalam buku Pengantar Ilmu Ekonomi (2022:84-85) menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Sama seperti sistem ekonomi yang lain, sistem ekonomi kerakyatan juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya adalah sebagai berikut:

Adapun kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan di antaranya adalah:

Sekian ulasan mengenai cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonomi kerakyatan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berasas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. (KRIS)