Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Investasi untuk Kesejahteraan

Ilustrasi Jelaskan Kebijakan Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengembangkan Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Unsplash Josh Appel

Jelaskan kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat! Ada berbagai referensi yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Salah satu jawabannya adalah membuat undang-undang. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan yang Dapat Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengembangkan Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ilustrasi Jelaskan Kebijakan Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengembangkan Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Unsplash Jason Leung

Menurut Investasi Cerdas Kaum Milenial, Tri Rachmadi, S.Kom (2020), ada beberapa ahli yang menyatakan arti investasi. Salah satunya menurut Sunariyah, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya mempunyai jangka waktu lama agar mendapat keuntungan di masa depan.

Investasi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Oleh sebab itu, berbagai pihak termasuk pemerintah pusat maupun daerah perlu bahu-membahu membuat kebijakan agar investasi terus berkembang demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Jelaskan kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat! Berikut di antaranya.

1. Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Daerah

Baca juga: 4 Instrumen Kebijakan Fiskal dan Contohnya di Indonesia

Jelaskan kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat! Jadi, ada beragam jawaban untuk pertanyaan ini. Misalnya adalah pemerintah pusat menerbitkan UU Cipta Kerja dan pemerintah daerah memperbaiki kualitas pelayanan publik. (LOV)