Ketentuan Suatu Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Ilustrasi Jelaskan Ketentuan-Ketentuan Umum yang Harus Dipenuhi Suatu Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Sumber: Unsplash/Scott Graham

Jelaskan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi suatu kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320! Kalimat seperti itu merupakan jenis instruksi yang dapat muncul dalam pembahasan seputar hukum atau aturan kontrak.

Kontrak secara bahasa memiliki pengertian sebagai perjanjian tertulis di antara dua pihak. Oleh karena itu, dapat dipahami Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1320 merupakan aturan yang mengatur perjanjian di antara dua pihak.

Ketentuan-Ketentuan Umum yang Harus Dipenuhi Suatu Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Ilustrasi Jelaskan Ketentuan-Ketentuan Umum yang Harus Dipenuhi Suatu Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Sumber: Unsplash/Gabrielle Henderson

Jelaskan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi suatu kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320! Kalimat tersebut memiliki maksud agar seseorang menjelaskan ketentuan atau syarat dari suatu kontrak.

Dikutip dari buku Bahan Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia Bagian 1, Sebyar (2022: 3), unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

Selintas tentang Asas Konsensual dalam Pasal 1320 KUH Perdata

Ilustrasi Jelaskan Ketentuan-Ketentuan Umum yang Harus Dipenuhi Suatu Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Sumber: Unsplash/Aaron Burden

Selain memuat ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh suatu kontrak, KUH Perdata Pasal 1320 juga memiliki asas konsensualitas. Konsensual itu sendiri merupakan istilah yang merujuk pada persetujuan seluruh anggota yang terlibat.

Dikutip dari buku Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Sukarmi (2008: 44), asas konsensualitas yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata berarti bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak di dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa empat poin syarat sah perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Hal itu diperlukan karena Pasal 1320 KUH Perdata memuat syarat sah perjanjian serta menyiratkan adanya asas konsensualitas.

Baca juga: Perbedaan Kewenangan dan Kewajiban dalam Hukum Perdata

Jadi, jawaban dari jelaskan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi suatu kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ada empat poin. Poin tersebut meliputi kesepakatan pihak terlibat, kecakapan, adanya hal, serta sebab halal. (AA)