Mengenal Tokoh Pengusul Politik Balas Budi

Berita Terkini
Penulis kumparan
Konten dari Pengguna
15 Maret 2023 19:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Tokoh Pengusul Politik Balas Budi. (Foto: StockSnap by https://pixabay.com/id/)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Tokoh Pengusul Politik Balas Budi. (Foto: StockSnap by https://pixabay.com/id/)
ADVERTISEMENT
Menjelang abad ke-19, pemerintah Belanda menerima desakan dari berbagai kalangan untuk mengubah sedikit pemerintahannya. Kemudian lahirlah istilah politik balas budi (politik etis), sehingga Belanda sedikit melunak dalam hal memerintah di Hindia Belanda. Adapun pengusul politik balas budi adalah Pieter Brooshooft atau Gubernur Jenderal van Deventer.
ADVERTISEMENT
Tujuan politik balas budi adalah untuk memberikan pendidikan ilmu pemerintahan, hal tersebut termasuk dalam kapasitas pemerintah Belanda. Nah, artikel kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai politik balas budi.

Mengenal Pieter Brooshooft sebagai Pengusul Politik Balas Budi

Ilustrasi Tokoh Pengusul Politik Balas Budi. (Foto: StockSnap by https://pixabay.com/id/)
Pada zaman Belanda, pendidikan tidak diberikan kepada masyarakat Hindia Belanda. Politik etis mengawali dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia.
Dikutip dari buku Maju Tak Gentar yang ditulis oleh Inu Kencana Syafiie (2007: 22), adanya politik balas budi berhasil mewujudkan sekolah-sekolah di berbagai tempat di Indonesia. Pengusul politik balas budi adalah Pieter Brooshooft atau Gubernur Jenderal van Deventer.
Tiga program utama politik etis, yakni irigasi, edukasi, dan imigrasi. Sebelumnya sudah dibahas mengenai edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat.
ADVERTISEMENT
Imigrasi juga dilakukan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pemukiman-pemukiman baru di Sumatera pun disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk mulai dari tahun 1901.
Ketersediaan irigasi ditujukan untuk pembangunan fasilitas yang menunjang kesejahteraan rakyat, seperti pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.
Namun, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda saja, sementara kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.
Perlu diingat bahwa, tokoh pengusul politik balas budi adalah Pieter Brooshooft atau Gubernur Jenderal van Deventer. Tujuan dari politik balas budi adalah untuk membalas budi tanah jajahan yang telah memberikan kemajuan bagi negara Belanda. Adapun isi politik balas budi adalah irigasi, edukasi, dan imigrasi. Semoga informasi di atas menambah wawasan kamu! (CHL)
ADVERTISEMENT