Konten dari Pengguna

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka: Uji Kompetensi Bab 6

Berita Update

Berita Update

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Berita Update tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka. Sumber: Pexels/Monstera Production
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka. Sumber: Pexels/Monstera Production

PKN adalah salah satu mata pelajaran wajib di bangku SMA. PKN mempelajari banyak materi. Untuk menguji pemahaman, guru akan memberikan tugas untuk menjawab soal di buku. Setelah selesai mengerjakan, peserta didik dapat mengeceknya menggunakan kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 185 Kurikulum Merdeka.

Pada halaman tersebut, ada banyak soal yang harus dijawab. Agar mudah dalam menjawab seluruh soal, ada baiknya untuk membaca materi terlebih dahulu.

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka tentang Lembaga Negara

Ilustrasi Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka. Sumber: Pexels/Monstera Production

Peserta didik kelas 12 akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan tanah air. Salah satunya adalah tentang Menelusur Lembaga Negara yang ada di bab 6.

Dikutip dari situs jdih.maritim.go.id, lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

Pada akhir bab, peserta didik akan diberikan tugas untuk mengerjakan Uji Kompetensi Bab 6. Terdapat beberapa soal pilihan ganda yang harus dikerjakan. Berikut soal dan kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 185 Kurikulum Merdeka.

  1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem….

    A. Parlementer

    B. Monarki

    C. Presidensial

    D. Trias Politica

    E. Quasi Parlementer

    Jawaban: C. Presidensial

  2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal....

    A. Membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

    B. Mengangkat dan memberhentikan menteri

    C. Menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

    D. Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU

    E. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

    Jawaban: C. Menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

  3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal....

    A. Menentukan anggaran militer

    B. Menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

    C. Menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

    D. Melakukan impeachment

    E. Menjalin kerja sama dengan negara lain

    Jawaban: A. Menentukan anggaran militer

  4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk....

    A. Mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

    B. Terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

    C. Terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

    D. Menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

    E. Memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

    Jawaban: B. Terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

  5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah....

    A. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

    B. Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

    C. Bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

    D. Pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

    E. Pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

    Jawaban: D. Pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

Baca juga: Kunci Jawaban Sosiologi Kelas 11 Halaman 114 sebagai Panduan Belajar

Demikian kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 185 Kurikulum Merdeka tentang Uji Kompetensi Bab 6. Kerjakan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. (FAR)