Otonomi Daerah: Ketahui Kelebihan dan Kekurangannya

Otonomi Daerah, Foto: Dok, medium

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Tertuang dalam pasal 1 huruf (i) UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, otonomi daerah ini merupakan wewenang atau kekuasaan yang ada pada suatu wilayah atau daerah dalam mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau masyarakat itu sendiri.

Otonomi daerah ini memiliki kekurangan dan kelebihan, berikut uraiannya di bawah ini.

Kelebihan Otonomi Daerah

1. Pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan yang mendasar di daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan

2. Otonomi daerah membuat pembangunan di daerah tersebut lebih maju, berkembang, dan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat

3. Daerah dapat mengatur sendiri tata Kelola pemerintahannya dengan membentuk Peraturan Daerah selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat

4. Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah setempat dapat bersama-sama membangun wilayahnya untuk kemajuan dan kepentingan bersama

Kekurangan Otonomi Daerah

1. Peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika control dari pemerintah pusat lemah

2. Rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan

3. Peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat terkadang menjadi multi tafsir di daerah tertentu, sehingga dapat merugikan pemerintah daerah dan rakyat di daerah tersebut

Demikianlah uraian mengenai kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Pada dasarnya otonomi daerah bisa meningkatkan kesejahteraan apabila diterapkan dengan baik jika adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat.

(RDY)