BPOM Sebut Ribuan Tanaman Herbal di Indonesia Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Kepala BPOM dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., (tengah).

Indonesia memiliki sekitar 17.200 jenis tanaman obat yang sudah teridentifikasi, namun hanya 21 yang telah diakui sebagai fitofarmaka atau obat tradisional terstandar ilmiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun mengajak industri farmasi dalam negeri untuk memanfaatkan potensi besar bahan herbal atau tanaman obat asli Indonesia.

"Meskipun potensi tanaman obat Indonesia sangat besar, industri farmasi lokal belum serius menggarapnya. Padahal, tren gaya hidup dunia yang kembali mengarah ke alam membuka peluang bagi obat berbahan herbal, termasuk untuk pengobatan berbagai penyakit," ungkap

Kepala BPOM dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., saat membuka acara Intensifikasi Asistensi Regulator Obat: Tingkatkan Kepatuhan dan Kemandirian Obat dan Bahan Obat Lokal, yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu, di Surabaya, (25/2).

"Obat-obatan asli Indonesia bisa menjadi bahan baku untuk obat ekstrak. Misalnya, kina yang diekstrak dari batangnya, bisa menjadi obat anti-malaria. Ada juga tanaman yang memiliki potensi sebagai anti-piretik, anti-inflamasi, bahkan bisa dikembangkan menjadi obat anti-kanker," jelas Taruna lagi.

Taruna menuturkan, untuk mempercepat penelitian dan pengembangan obat herbal ini, pihaknya berinisiatif menghubungkan industri farmasi dengan perguruan tinggi melalui konsep ABG (Academic, Business, and Government). Dengan dukungan kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, ITB, dan IPB, BPOM berharap dapat mempercepat riset terhadap 17.200 tanaman obat yang ada.

"Kami ingin menghubungkan kepentingan industri dengan kampus untuk menciptakan kolaborasi yang produktif. Sekarang sudah ada 185 kampus yang terlibat, dan kami berharap dapat melibatkan lebih banyak lagi," ujar Taruna.

Selain itu, BPOM juga berupaya meningkatkan kepatuhan industri farmasi terhadap regulasi, seperti sertifikasi obat, cara pembuatan yang baik, serta izin edar dan distribusi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPOM memberikan kemudahan dalam pengurusan izin edar obat-obatan baru. Dulu, proses ini membutuhkan waktu hingga 300 hari kerja, namun sekarang hanya memerlukan waktu 90 hari.

"Ini adalah bentuk dukungan kami untuk mempermudah proses pengembangan obat-obat baru di Indonesia," tambah Taruna.

Taruna berharap Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam hal produksi obat, dengan meningkatkan kualitas dan keamanan obat lokal serta mendukung pertumbuhan industri farmasi di tanah air.