Kumparan Logo
Konten Media Partner

APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Diperkirakan Capai Rp 3,5 Triliun

ciremaitodayverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pendopo Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Oki Kurniwawan)
zoom-in-whitePerbesar
Pendopo Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Oki Kurniwawan)

Ciremaitoday.com, Majalengka - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada tahun 2021 diperkirakan mencapai angka Rp 3,5 triliun. Hanya saja, angka ini masih belum dipastikan karena menunggu evaluasi dari Kemendagri RI.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Lalan Soeherlan mengatakan, secara umum APBD telah tertera dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan besaran angka Rp 3,5 triliun.

"Kalau di SIPD, APBD kita total Rp 3,5 triliun. Tapi belum fix, karena sedang proses evaluasi di Kemendagri," katanya, Minggu (3/1/2021).

Dijelaskan, jika pendapatan daerah diproyeksikan mendapat dari dana transfer baik pemerintah pusat maupun provinsi sebesar Rp 2,8 triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh Rp 559 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 130 miliar.

"Kita juga berharap mendapat Banprov bisa lebih besar di tahun 2021," tukasnya.

Pihaknya mengaku, telah melakukan pembahasan dengan lembaga legislatif kaitan postur anggaran tersebut. Sekaligus membahas soal anggaran belanja pada APBD Kabupaten Majalengka.

Adapun untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung atau belanja operasi dalam nomenklatur baru sebesar Rp 2.1 triliun. Kemudian belanja modal Rp 880.3 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp 10 miliar dan belanja transfer Rp 532 miliar.

"Kita sudah rapat dengan DPRD, dan kepada OPD diharapkan untuk secepatnya melakukan pendalaman program yang akan disusul dengan ekspose, untuk harmonisasi dengan program prioritas," ungkapnya.

Sementara Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyebut, akan segera menyusun Draft Pagu Anggaran (DPA) yang diprioritaskan kepada capaian misi kepeminpinan. Hal itu berisi program prioritas yang tendensius pada janji politik terhadap rakyat Majalengka sewaktu kampanye.

"Sekarang akan dikoreksi scara teliti terkait penyusunan DPA. Semoga tidak ada anggaran selundupan, sebab saya ingin anggaran ini benar-benar fokus dan menyentuh program prioritas," tekadnya.

Ia mengakui, jika di tahun pertama kepemimpinan tentu masih masa transisi. Namun pada tahun kedua terkendala pandemi COVID-19.

"Nah pada tahun ketiga ini, saya berharap kita berkomitmen mewujudkan visi dan misi sebagai tanggungjawab kepada rakyat," tutupnya.(*)